Pages

MoU MPR RI dengan Tamansiswa



YOGYAKARTA-Bertempat di Pendopo Agung Tamansiswa, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) HM Taufik Kiemas dan Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa (MLPT) Ki Tyasno Sudarto, bersama-sama menandatangani nota kesepahaman (Memorandum Of Undestanding/ MoU) antara MPR RI dengan Perguruan Tamansiswa (28/04/2010). MoU ini merupakaan jalinan kerjasama antara pemerintah dengan Tamansiswa dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dalam bidang sosialisasi empat pilar kenegaraan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
Adalah merupakan tanggungjawab bersama untuk memperjuangkan harapan-harapan agar bangsa ke depannya bisa jadi lebih baik. Tentunya ini membutuhkan dukungan dari semua komponen. Untuk mewujudkan tersebut sesuai supremasi konstitusi, maka di perlukan upaya nyata. Demikian yang disampaikan HM Taufik Kiemas dalam sambutannya. Lebih jauh menurutnya bahwa konsitusi negara itu bukan hal yang mudah. Maka diperlukan usaha bersama sesuai tugas dan peran masing-masing. “Dengan memahami utuh tentang konstitusi, maka pemahaman yang baik pula tentang supremasi konstitusi akan jadi lebih baik lagi” lanjutnya.
Drs. Slamet Sutrisno, M.Si dalam pengantar penandatanganan MoU mengemukakan bahwa pengkajian Pancasila memerlukan kecermatan tentang ‘apa-nya’ Pancasila, sebagai obyek material dalam suatu studi akademis. Setelah disepakati apa yang mesti di kaji, giliran ‘bagaimana-nya’ melakukan pengkajian harus menunjukan validitas dan akurasi.



“ Hal ini berkenaan dengan obyek formal atau pendekatan keilmuan, sesuatu hal yang memungkinkan kinerja pikir bisa di sebut bersifat keilmuan “ Ungkapnya.
Dalam pengantarnya, Slamet Sutrisno juga memaparkan tentang perspektif pengkajian Pancasila yang mencakup perspektif social sciences, humaniora, filsafat, ideologi dan dimana perlu ‘Mistik Pancasila’ seperti yang pernah di ungkapkan Notonegoro. Secara perspektif social sciences dan humaniora, bisa dilakukan dengan terutama metodologi non-positivistik pada berbagai ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, hukum, psikologi, ekonomi, sastra, sejarah dan cultural studies. Secara perspektif filsafat, bisa dilakukan dengan konsep trilogi yakni filsafat non-eksplisit atau filsafat tradisional, filsafat sistematis dan filsafat kritis. Dan secara perspektif mistik, seperti menyitir Notonegoro 1974, bahwa studi Pancasila boleh jadi akan merambahi ranah mistisisme dengan implikasi munculnya ‘Mistik Pancasila’. “Jauh dimasa kemudian, Notonagoro memperoleh pembenaran ilmiah pada kelahiran krisis ilmiah yang dimulai pada disiplin ilmu fisika dimana tepat di perbatasan krisis itulah muncul implikasi mistik” ungkapnya.
Sementara itu Prof. DR Gunawan M.Pd mengungkapkan bahwa Pancasila sebagai suatu konstruk simbolik yang padat dengan nilai-nilai hakiki keberadaan manusia di Indonesia pada khususnya atau di dunia pada umumnya, baik sebagai individu maupun kelompok, merupakan suatu obyek dasar pembudayaan bagi subyek budaya masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Pembudayaan Pancasila dalam konteks ini jelas menuntut upaya dan atau perjuangan yang serius, sistemik dan sistematik secara berlanjut berkesinambungan tanpa henti bagi seluruh warga bangsa Indonesia pada umumnya dan negara atau pemerintah pada khususnya. Tujuan mendasar keberadaan Pancasila adalah terwujudnya pranata masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang melindungi dan memberdayakan seluruh warga bangsa Indonesia selamanya.



“ Kalau hingga saat ini masih banyak pihak warga masyarakat Indonesia yang sangat kecewa dengan praktik-praktik kehidupan dna berkehidupan masyarakat bangsa Indonesia karena justru sangat banyak yang menyimpang atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sangat bisa dimaklumi dan wajar adanya. Kewajaran ini tidak dimaksudkan untuk memberikan pembenaran terhadap praktik-praktik yang menyimpang atau masih masih menyimpang dari yang sesungguhnya diharapkan oleh ajaran Pancasila. Kewajaran atas kejadian tersebut mestinya lebih dilihat sebagai bukan penyebab (inisiasi dasar) melainkan sebagai akibat (inisiasi ikutan) dari sesuatu yang memang belum pada tempatnya. Akhirnya, penentu segala keberhasilan kerja bersama adalah kesadaran para pihak yang terlibat itu sendiri “ ungkap Gunawan menegaskan.



Sebelumnya, di Pendopo Agung Tamansiswa juga di adakan Seminar Nasional Pengkajian dan Pembudayaan Pancasila. Seminar ini menghadirkan dua nara sumber yakni Prof. DR. Gunawan, M.Pd (Dosen Pasca Sarjana UST) dan Heri Santoso, SS, M.Hum ( Dosen Pendidikan Pancasila UGM dan Kabid. Penelitian Pusat Studi Pancasila UGM). Seminar yang dihadri oleh 200 an guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), undangan, dan mahasiswa ini menjadi hangat dengan dicontohkannya cara-cara pengajaran Pancasila yang inovatif dan kreatif oleh Heri Santoso agar siswa tidak bosan. Karena dengan adanya inovasi terhadap pembelajaran pancasila, terbukti dapat meningkatkan kualitas perkuliahan Pancasila terhadap disiplin keilmuan mahasiswa. “Tapi tidak semua inovasi itu sesuai dengan sasaran” ujarnya menangapi pertanyaan peserta seminar.
Acara ini dihadir berbagai perwakilan dari MPR RI sendiri yang ikut serta bersama ketua, unsur Muspida Yogyakarta, Ketua DPRD Tk I Yogyakarta, Seluruh unsur Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Pinisepuh Tamansiswa, Rektor beserta Wakil Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Guru Pendidikan Kewarganegaraan, dan Persatuan Pemuda Tamansiswa (PPTs) serta Mahasiswa. Acara ini juga di tandai dengan di kukuhkannya Pusat Pengkajian dan Pembudayaan Pancasila Tamansiswa (P4Ts) beserta pengurusnya untuk periode 2009-2014 oleh Ki Tyasno Sudarto. Dan sebelum penandatanganan, terlebih dahulu semua undangan di suguhi dengan pertunjukan seni oleh murid-murid Taman Kesenian Ibu Pawiyatan yang membawakan cerita bertemakan Pancasila.

Melki AS
Continue Reading...

Soekarno Menggugat



Oleh; Asvi Warman Adam

Tidak banyak diketahui umum bahwa tahun 1965-1967 Presiden Soekarno sempat berpidato paling sedikit sebanyak 103 kali. Yang diingat orang hanyalah pidato pertanggungjawabannya, Nawaksara, yang ditolak MPRS tahun 1967. Dalam memperingati 100 tahun Bung Karno, tahun 2001 telah diterbitkan kumpulan pidatonya. Namun, hampir semuanya disampaikan sebelum peristiwa G30S 1965.
Kumpulan naskah ini diawali pidato 30 September 1965 malam (di depan Musyawarah Nasional Teknik di Istora Senayan, Jakarta) dan diakhiri pidato 15 Februari 1967 (pelantikan beberapa Duta Besar RI). Pidato-pidato Bung Karno (BK) selama dua tahun itu amat berharga sebagai sumber sejarah. Ia mengungkapkan aneka hal yang ditutupi bahkan diputarbalikkan selama Orde Baru. Dari pidato itu juga tergambar betapa sengitnya peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Di pihak lain, terlihat pula kegetiran seorang presiden yang ucapannya tidak didengar bahkan dipelintir. Soekarno marah. Ia memaki dalam bahasa Belanda.

Konteks pidato

Periode 1965-1967 dapat dilihat sebagai masa peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Dalam versi pemerintah, masa ini dilukiskan sebagai era konsolidasi kekuatan pendukung Orde Baru (tentara, mahasiswa, dan rakyat) untuk membasmi PKI sampai ke akarnya serta pembersihan para pendukung Soekarno.

Mulai tahun 1998 di Tanah Air dikenal beberapa versi sejarah yang berbeda. Selain menonjolkan keterlibatan pihak asing seperti CIA, juga muncul tudingan terhadap keterlibatan Soeharto dalam "kudeta merangkak", yaitu rangkaian tindakan dari awal Oktober 1965 sampai keluarnya Supersemar (Surat perintah 11 Maret 1966) dan ditetapkannya Soeharto sebagai pejabat Presiden tahun 1967. "Kudeta merangkak" terdiri dari beberapa versi (Saskia Wieringa, Peter Dale Scott, dan Subandrio) dan beberapa tahap.

Substansi pidato

Setelah peristiwa G30S, Soekarno berusaha mengendalikan keadaan melalui pidato-pidatonya.
"Saya komandokan kepada segenap aparat negara untuk selalu membina persatuan dan kesatuan seluruh kekuatan progresif revolusioner. Dua, Menyingkirkan jauh-jauh tindakan-tindakan destruktif seperti rasialisme, pembakaran-pembakaran, dan perusakan-perusakan. Tiga, menyingkirkan jauh-jauh fitnahan-fitnahan dan tindakan-tindakan atas dasar perasaan balas dendam."

Ia juga menyerukan "Awas adu domba antar-Angkatan, jangan mau dibakar. Jangan gontok-gontokan. Jangan hilang akal. Jangan bakar-bakar, jangan ditunggangi". Dalam pidato ia menyinggung Trade Commission Republik Rakyat Tiongkok di Jati Petamburan yang diserbu massa karena ada isu Juanda meninggal diracun dokter RRT. Padahal, beliau wafat akibat serangan jantung. Soekarno menentang rasialisme yang menjadikan warga Tionghoa sebagai kambing hitam.

Dalam pidato 20 November 1965 di depan keempat panglima Angkatan di Istana Bogor BK mengatakan, "Ada perwira yang bergudul. Bergudul itu apa? Hei, Bung apa itu bergudul? Ya, kepala batu." Tampaknya ucapannya itu ditujukan kepada Soeharto. Pada kesempatan yang sama Soekarno menegaskan, "Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi. Terus terang bukan Subandrio. Bukan Leimena…. Bukan engkau Soeharto, bukan engkau Soeharto, dan seterusnya (berbeda dengan nama tokoh lain, Soeharto disebut dua kali dan secara berturut-turut).

Mengapa Soekarno tak mau membubarkan PKI, padahal ini alasan utama kelompok Soeharto menjatuhkannya dari presiden. Karena dia konsisten dengan pandangan sejak tahun 1925 tentang Nas (Nasionalisme), A (Agama), dan Kom (Komunisme). Dalam pidato ia menegaskan, yang dimaksudkan dengan Kom bukanlah Komunisme dalam pengertian sempit, melainkan Marxisme atau lebih tepat "Sosialisme". Meskipun demikian Soekarno bersaksi "saya bukan komunis". Bung Karno juga mengungkapkan keterlibatan pihak asing yang memberi orang Indonesia uang Rp 150 juta guna mengembangkan "the free world ideology". Ia berseru di depan diplomat asing di Jakarta, "Ambassador jangan subversi."

Tanggal 12 Desember 1965 ketika berpidato dalam rangka ulang tahun Kantor Berita Antara di Bogor, Presiden mengatakan tidak ada kemaluan yang dipotong dalam peristiwa di Lubang Buaya. Demikian pula tidak ada mata yang dicungkil seperti ditulis pers.

Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan Soekarno dalam pidato di depan HMI di Bogor 18 Desember 1965. Soekarno mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, orang bahkan tidak berani menguburkan korban.

"Awas kalau kau berani ngrumat jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu diklelerkan saja di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar bagai bangkai anjing yang sudah mati."

Dalam kesempatan sama, Bung Karno sempat bercanda di depan mahasiswa itu, "saya sudah 65 tahun meski menurut Ibu Hartini seperti baru 28 tahun. Saya juga melihat Ibu Hartini seperti 21 tahun."

Gaya bahasa Soekarno memang khas. Ia tidak segan memakai kata kasar tetapi spontan. Beda dengan Soeharto yang memakai bahasa halus tetapi tindakannya keras. Di tengah sidang kabinet, di depan para Menteri, Presiden Soekarno tak segan mengatakan "mau kencing dulu" jika ia ingin ke belakang . Ketika perintahnya tidak diindahkan, ia berteriak "saya merasa dikentuti". Pernah pula ia mengutip cerita Sayuti Melik tentang kemaluannya yang ketembak. Namun, di lain pihak ia mahir menggunakan kata-kata bernilai sastra, "Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2 ½ sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita."

Dalam pidato 30 September 1965 ia sempat mengkritik pers yang kurang tepat dalam menulis nama anak-anaknya. Nama Megawati sebetulnya Megawati Soekarnaputri, bukan Megawati Soekarnoputri. Demikian pula dengan Guntur Soekarnaputra.

Di balik pidato

Apa yang disampaikan Soekarno dalam pidato-pidatonya merupakan bantahan atas apa yang ditulis media. Monopoli informasi sekaligus monopoli kebenaran adalah causa prima dari Orde Baru. Umar Wirahadikusumah mengumumkan jam malam mulai 1 Oktober 1965, pukul 18.00 sampai 06.00 pagi, dan menutup semua koran kecuali Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Koran-koran lain tidak boleh beredar selama seminggu. Waktu sepekan ini dimanfaatkan pers militer untuk mengampanyekan bahwa PKI ada di belakang G30S.

Meski masih berpidato dalam berbagai kesempatan, pernyataan BK tidak disiarkan oleh koran-koran. Bila Ben Anderson di jurnal Indonesia terbitan Cornell mengungkapkan hasil visum et repertum dokter bahwa kemaluan jenderal tidak disilet dalam pembunuhan di Lubang Buaya 1 Oktober 1965, jauh sebelumnya Soekarno dengan lantang mengatakan, 100 silet yang dibagikan untuk menyilet kemaluan jenderal itu tidak masuk akal.

Dalam pidatonya terdengar keluhan. Misalnya, di Departemen P dan K orang-orang yang mendukung BK dinonaktifkan. Sebetulnya seberapa drastiskah merosotnya kekuasaan yang dipegangnya?

Presiden Soekarno masih sempat melantik taruna AURI dan berpidato dalam peringatan 20 tahun KKO. Paling sedikit Angkatan Udara, Marinir, dan sebagian besar tentara Kodam Brawijaya masih setia kepada Bung Karno. Tetapi kenapa ia hanya sekadar berseru "jangan gontok-gontokan antarangkatan bersenjata". Kenapa ia tidak memerintahkan tentara yang loyal kepadanya untuk melawan pihak yang ingin menjatuhkannya?

Soekarno tidak ingin terjadi pertumpahan darah sesama bangsa. Dalam skala tertentu, yang tidak diharapkan Bung Karno itu telah terjadi setelah ia meninggal . Demikian pula yang kita lihat hari ini di Aceh. Sebuah wilayah yang pada tahun 1945 para ulamanya menyerukan rakyat mereka untuk berdiri di belakang Bung Karno.

(*Dr Asvi Warman Adam Sejarawan LIPI) ► e-ti
Continue Reading...

The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967



By: Peter Dale Scott


In this short paper on a huge and vexed subject, I discuss the U.S. involvement in the bloody overthrow of Indonesia's President Sukarno, 1965-67. The whole story of that ill-understood period would transcend even the fullest possible written analysis. Much of what happened can never be documented; and of the documentation that survives, much is both controversial and unverifiable. The slaughter of Sukarno's left-wing allies was a product of widespread paranoia as well as of conspiratorial policy, and represents a tragedy beyond the intentions of any single group or coalition. Nor is it suggested that in 1965 the only provocations and violence came from the right-wing Indonesian military, their contacts in the United States, or (also important, but barely touched on here) their mutual contacts in British, German and Japanese intelligence.
And yet, after all this has been said, the complex and ambiguous story of the Indonesian bloodbath is also in essence simpler and easier to believe than the public version inspired by President Suharto and U.S. government sources. Their problematic claim is that in the so-called Gestapu (Gerakan September Tigahpuluh) coup attempt of September 30, 1965 (when six senior army generals were murdered), the left attacked the right, leading to a restoration of power, and punitive purge of the left, by the center.1 This article argues instead that, by inducing, or at a minimum helping to induce, the Gestapu "coup," the right in the Indonesian Army eliminated its rivals at the army's center, thus paving the way to a long-planned elimination of the civilian left, and eventually to the establishment of a military dictatorship.2 Gestapu, in other words, was only the first phase of a three-phase right-wing coup -- one which had been both publicly encouraged and secretly assisted by U.S. spokesmen and officials.3
Before turning to U.S. involvement in what the CIA itself has called "one of the worst mass murders of the twentieth century,"4 let us recall what actually led up to it. According to the Australian scholar Harold Crouch, by 1965 the Indonesian Army General Staff was split into two camps. At the center were the general staff officers appointed with, and loyal to, the army commander General Yani, who in turn was reluctant to challenge President Sukarno's policy of national unity in alliance with the Indonesian Communist party, or PKI. The second group, including the right-wing generals Nasution and Suharto, comprised those opposed to Yani and his Sukarnoist policies.5 All of these generals were anti-PKI, but by 1965 the divisive issue was Sukarno.
The simple (yet untold) story of Sukarno's overthrow is that in the fall of 1965 Yani and his inner circle of generals were murdered, paving the way for a seizure of power by right-wing anti-Yani forces allied to Suharto. The key to this was the so-called Gestapu coup attempt which, in the name of supporting Sukarno, in fact targeted very precisely the leading members of the army's most loyal faction, the Yani group.6 An army unity meeting in January 1965, between "Yani's inner circle" and those (including Suharto) who "had grievances of one sort or another against Yani," lined up the victims of September 30 against those who came to power after their murder.7
Not one anti-Sukarno general was targeted by Gestapu, with the obvious exception of General Nasution.8 But by 1961 the CIA operatives had become disillusioned with Nasution as a reliable asset, because of his "consistent record of yielding to Sukarno on several major counts."9 Relations between Suharto and Nasution were also cool, since Nasution, after investigating Suharto on corruption charges in 1959, had transferred him from his command.10
The duplicitous distortions of reality, first by Lt. Colonel Untung's statements for Gestapu, and then by Suharto in "putting down" Gestapu, are mutually supporting lies.11 Untung, on October 1, announced ambiguously that Sukarno was under Gestapu's "protection" (he was not); also, that a CIA-backed Council of Generals had planned a coup for before October 5, and had for this purpose brought "troops from East, Central, and West Java" to Jakarta.12 Troops from these areas had indeed been brought to Jakarta for an Armed Forces Day parade on October 5th. Untung did not mention, however, that "he himself had been involved in the planning for the Armed Forces Day parade and in selecting the units to participate in it;"13 nor that these units (which included his own former battalion, the 454th) supplied most of the allies for his new battalion's Gestapu activities in Jakarta.
Suharto's first two broadcasts reaffirmed the army's constant loyalty to "Bung Karno the Great Leader," and also blamed the deaths of six generals on PKI youth and women, plus "elements of the Air Force" -- on no other evidence than the site of the well where the corpses were found.14 At this time he knew very well that the killings had in fact been carried out by the very army elements Untung referred to, elements under Suharto's own command.15
Thus, whatever the motivation of individuals such as Untung in the Gestapu putsch, Gestapu as such was duplicitous. Both its rhetoric and above all its actions were not simply inept; they were carefully designed to prepare for Suharto's equally duplicitous response. For example, Gestapu's decision to guard all sides of the downtown Merdeka Square in Jakarta, except that on which Suharto's KOSTRAD [Army Strategic Reserve Command] headquarters were situated, is consistent with Gestapu's decision to target the only army generals who might have challenged Suharto's assumption of power. Again, Gestapu's announced transfer of power to a totally fictitious "Revolutionary Council," from which Sukarno had been excluded, allowed Suharto in turn to masquerade as Sukarno's defender while in fact preventing him from resuming control. More importantly, Gestapu's gratuitous murder of the generals near the air force base where PKI youth had been trained allowed Suharto, in a Goebbels-like manoeuvre, to transfer the blame for the killings from the troops under his own command (whom he knew had carried out the kidnappings) to air force and PKI personnel who where ignorant of them.16
From the pro-Suharto sources -- notably the CIA study of Gestapu published in 1968 -- we learn how few troops were involved in the alleged Gestapu rebellion, and, more importantly, that in Jakarta as in Central Java the same battalions that supplied the "rebellious" companies were also used to "put the rebellion down." Two thirds of one paratroop brigade (which Suharto had inspected the previous day) plus one company and one platoon constituted the whole of Gestapu forces in Jakarta; all but one of these units were commanded by present or former Diponegoro Division officers close to Suharto; and the last was under an officer who obeyed Suharto's close political ally, Basuki Rachmat.17
Two of these companies, from the 454th and 530th battalions, were elite raiders, and from 1962 these units had been among the main Indonesian recipients of U.S. assistance.18 This fact, which in itself proves nothing, increases our curiosity about the many Gestapu leaders who had been U.S.-trained. The Gestapu leader in Central Java, Saherman, had returned from training at Fort Leavenworth and Okinawa, shortly before meeting with Untung and Major Sukirno of the 454th Battalion in mid-August 1965.19 As Ruth McVey has observed, Saherman's acceptance for training at Fort Leavenworth "would mean that he had passed review by CIA observers."20
Thus there is continuity between the achievements of both Gestapu and the response to it by Suharto, who in the name of defending Sukarno and attacking Gestapu continued its task of eliminating the pro-Yani members of the Army General Staff, along with such other residual elements of support for first Yani and then Sukarno as remained.21
The biggest part of this task was of course the elimination of the PKI and its supporters, in a bloodbath which, as some Suharto allies now concede, may have taken more than a half-million lives. These three events -- Gestapu, Suharto's response, and the bloodbath -- have nearly always been presented in this country as separately motivated: Gestapu being described as a plot by leftists, and the bloodbath as for the most part an irrational act of popular frenzy.
U.S. officials, journalists and scholars, some with rather prominent CIA connections, are perhaps principally responsible for the myth that the bloodbath was a spontaneous, popular revulsion to what U.S. Ambassador Jones later called PKI "carnage."22 Although the PKI certainly contributed its share to the political hysteria of 1965, Crouch has shown that subsequent claims of a PKI terror campaign were grossly exaggerated.23 In fact systematic killing occurred under army instigation in staggered stages, the worst occurring as Colonel Sarwo Edhie's RPKAD [Army Paracommando Regiment] moved from Jakarta to Central and East Java, and finally to Bali.24 Civilians involved in the massacre were either recruited and trained by the army on the spot, or were drawn from groups (such as the army- and CIA-sponsored SOKSI trade unions [Central Organization of Indonesian Socialist Employees], and allied student organizations) which had collaborated for years with the army on political matters. It is clear from Sundhaussen's account that in most of the first areas of organized massacre (North Sumatra, Aceh, Cirebon, the whole of Central and East Java), there were local army commanders with especially strong and proven anti-PKI sentiments. Many of these had for years cooperated with civilians, through so-called "civic action" programs sponsored by the United States, in operations directed against the PKI and sometimes Sukarno. Thus one can legitimately suspect conspiracy in the fact that anti-PKI "civilian responses" began on October 1, when the army began handing out arms to Muslim students and unionists, before there was any publicly available evidence linking Gestapu to the PKI.25
Even Sundhaussen, who downplays the army's role in arming and inciting the civilian murder bands, concludes that, whatever the strength of popular anti-PKI hatred and fear, "without the Army's anti-PKI propaganda the massacre might not have happened."26 The present article goes further and argues that Gestapu, Suharto's response, and the bloodbath were part of a single coherent scenario for a military takeover, a scenario which was again followed closely in Chile in the years 1970-73 (and to some extent in Cambodia in 1970).
Suharto, of course, would be a principal conspirator in this scenario: his duplicitous role of posing as a defender of the constitutional status quo, while in fact moving deliberately to overthrow it, is analogous to that of General Pinochet in Chile. But a more direct role in organizing the bloodbath was played by civilians and officers close to the cadres of the CIA's failed rebellion of 1958, now working in so-called "civic action" programs funded and trained by the United States. Necessary ingredients of the scenario had to be, and clearly were, supplied by other nations in support of Suharto. Many such countries appear to have played such a supporting role: Japan, Britain, Germany,27 possibly Australia. But I wish to focus on the encouragement and support for military "putschism" and mass murder which came from the U.S., from the CIA, the military, RAND, the Ford Foundation, and individuals.28
The United States and the Indonesian Army's "Mission"
It seems clear that from as early as 1953 the U.S. was interested in helping to foment the regional crisis in Indonesia, usually recognized as the "immediate cause" that induced Sukarno, on March 14, 1957, to proclaim martial law, and bring "the officer corps legitimately into politics."29
By 1953 (if not earlier) the U.S. National Security Council had already adopted one of a series of policy documents calling for "appropriate action, in collaboration with other friendly countries, to prevent permanent communist control" of Indonesia.30 Already NSC 171/1 of that year envisaged military training as a means of increasing U.S. influence, even though the CIA's primary efforts were directed towards right-wing political parties ("moderates ... on the right," as NSC 171 called them): notably the Masjumi Muslim and the PSI "Socialist" parties. The millions of dollars which the CIA poured into the Masjumi and the PSI in the mid-1950s were a factor influencing the events of 1965, when a former PSI member -- Sjam -- was the alleged mastermind of Gestapu,31 and PSI-leaning officers -- notably Suwarto and Sarwo Edhie -- were prominent in planning and carrying out the anti-PKI response to Gestapu.32
In 1957-58, the CIA infiltrated arms and personnel in support of the regional rebellions against Sukarno. These operations were nominally covert, even though an American plane and pilot were captured, and the CIA efforts were accompanied by an offshore task force of the U.S. Seventh Fleet.33 In 1975 a Senate Select Committee studying the CIA discovered what it called "some evidence of CIA involvement in plans to assassinate President Sukarno"; but, after an initial investigation of the November 1957 assassination attempt in the Cikini district of Jakarta, the committee did not pursue the matter.34
On August 1, 1958, after the failure of the CIA-sponsored PRRI-Permesta regional rebellions against Sukarno, the U.S. began an upgraded military assistance program to Indonesia in the order of twenty million dollars a year.35 A U.S. Joint Chiefs of Staff memo of 1958 makes it clear this aid was given to the Indonesian Army ("the only non-Communist force ... with the capability of obstructing the ... PKI") as "encouragement" to Nasution to "carry out his 'plan' for the control of Communism."36
The JCS had no need to spell out Nasution's "plan," to which other documents at this time made reference.37 It could only imply the tactics for which Nasution had distinguished himself (in American eyes) during the crushing of the PKI in the Madiun Affair of 1948: mass murders and mass arrests, at a minimum of the party's cadres, possibly after an army provocation.38 Nasution confirmed this in November 1965, after the Gestapu slaughter, when he called for the total extinction of the PKI, "down to its very roots so there will be no third Madiun."39
By 1958, however, the PKI had emerged as the largest mass movement in the country. It is in this period that a small group of U.S. academic researchers in U.S. Air Force- and CIA-subsidized "think-tanks" began pressuring their contacts in the Indonesian military publicly, often through U.S. scholarly journals and presses, to seize power and liquidate the PKI opposition.40 The most prominent example is Guy Pauker, who in 1958 both taught at the University of California at Berkeley and served as a consultant at the RAND Corporation. In the latter capacity he maintained frequent contact with what he himself called "a very small group" of PSI intellectuals and their friends in the army.41
In a RAND Corporation book published by the Princeton University Press, Pauker urged his contacts in the Indonesian military to assume "full responsibility" for their nation's leadership, "fulfill a mission," and hence "to strike, sweep their house clean."42 Although Pauker may not have intended anything like the scale of bloodbath which eventually ensued, there is no escaping the fact that "mission" and "sweep clean" were buzz-words for counterinsurgency and massacre, and as such were used frequently before and during the coup. The first murder order, by military officers to Muslim students in early october, was the word sikat, meaning "sweep," "clean out," "wipe out," or "massacre."43
Pauker's closest friend in the Indonesian army was a U.S.-trained General Suwarto, who played an important part in the conversion of the army from a revolutionary to a counterinsurgency function. In the years after 1958, Suwarto built the Indonesian Army Staff and Command School in Bandung (SESKOAD) into a training-ground for the takeover of political power. SESKOAD in this period became a focal-point of attention from the Pentagon, the CIA, RAND, and (indirectly) the Ford Foundation.44
Under the guidance of Nasution and Suwarto, SESKOAD developed a new strategic doctrine, that of Territorial Warfare (in a document translated into English by Pauker), which gave priority to counterinsurgency as the army's role. Especially after 1962, when the Kennedy administration aided the Indonesian Army in developing Civic Mission or "civic action" programs, this meant the organization of its own political infrastructure, or "Territorial Organization," reaching in some cases down to the village level.45 As the result of an official U.S. State Department recommendation in 1962, which Pauker helped write, a special U.S. MILTAG (Military Training Advisory Group) was set up in Jakarta, to assist in the implementation of SESKOAD's Civic Mission programs.46
SESKOAD also trained the army officers in economics and administration, and thus to operate virtually as a para-state, independent of Sukarno's government. So the army began to collaborate, and even sign contracts, with U.S. and other foreign corporations in areas which were now under its control. This training program was entrusted to officers and civilians close to the PSI.47 U.S. officials have confirmed that the civilians, who themselves were in a training program funded by the Ford Foundation, became involved in what the (then) U.S. military attache called "contingency planning" to prevent a PKI takeover.48
But the most significant focus of U.S. training and aid was the Territorial Organization's increasing liaison with "the civilian administration, religious and cultural organizations, youth groups, veterans, trade unions, peasant organizations, political parties and groups at regional and local levels."49 These political liaisons with civilian groups provided the structure for the ruthless suppression of the PKI in 1965, including the bloodbath.50
Soon these army and civilian cadres were together plotting disruptive activities, such as the Bandung anti-Chinese riots of May 1963, which embarrassed not just the PKI, but Sukarno himself. Chomsky and Herman report that "Army-inspired anti-Chinese programs that took place in West Java in 1959 were financed by U.S. contributions to the local army commander"; apparently CIA funds were used by the commander (Colonel Kosasih) to pay local thugs in what Mozingo calls "the army's (and probably the Americans') campaign to rupture relations with China."51 The 1963 riot, which took place in the very shadow of SESKOAD, is linked by Sundhaussen to an army "civic action" organization; and shows conspiratorial contact between elements (an underground PSI cell, PSI- and Masjumi-affiliated student groups, and General Ishak Djuarsa of the Siliwangi Division's "civic action" organization) that would all be prominent in the very first phase of Suharto's so-called "response" to the Gestapu.52 The May 1963 student riots were repeated in October 1965 and (especially in Bandung) January 1966, at which time the liaison between students and the army was largely in the hands of PSI-leaning officers like Sarwo Edhie and Kemal Idris.53 The CIA Plans Directorate was sympathetic to the increasing deflection of a nominally anti-PKI operation into one embarrassing Sukarno. This turn would have come as no surprise: Suwarto, Kemal Idris and the PSI had been prominent in a near-coup (the so-called "Lubis affair") in 1956.54
But increasingly Suwarto cultivated a new student, Colonel Suharto, who arrived at SESKOAD in October 1959. According to Sundhaussen, a relatively pro-Suharto scholar: "In the early 1960s Soeharto was involved in the formation of the Doctrine of Territorial Warfare and the Army's policy on Civic Mission (that is, penetration of army officers into all fields of government activities and responsibilities).55 Central to the public image of Gestapu and Suharto's response is the much-publicized fact that Suharto, unlike his sometime teacher Suwarto, and his long-time chief of staff Achmad Wiranatakusuma, had never studied in the United States. But his involvement in Civic Mission (or what Americans called "civic action") programs located him along with PSI-leaning officers at the focal point of U.S. training activities in Indonesia, in a program which was nakedly political.56
The refinement of Territorial Warfare and Civic Mission Doctrine into a new strategic doctrine for army political intervention became by 1965 the ideological process consolidating the army for political takeover. After Gestapu, when Suwarto was an important political advisor to his former SESKOAD pupil Suharto, his strategic doctrine was the justification for Suharto's announcement on August 15, 1966, in fulfillment of Pauker's public and private urgings, that the army had to assume a leading role in all fields.57
Hence the army unity meeting of January 1965, arranged after Suharto had duplicitously urged Nasution to take "a more accommodating line"58 towards Sukarno, was in fact a necessary step in the process whereby Suharto effectively took over from his rivals Yani and Nasution. It led to the April 1965 seminar at SESKOAD for a compromise army strategic doctrine, the Tri Ubaya Cakti, which "reaffirmed the army's claim to an independent political role."59 On August 15, 1966, Suharto, speaking to the nation, justified his increasing prominence in terms of the "Revolutionary Mission" of the Tri Ubaya Cakti doctrine. Two weeks later at SESKOAD the doctrine was revised, at Suharto's instigation but in a setting "carefully orchestrated by Brigadier Suwarto," to embody still more clearly Pauker's emphasis on the army's "Civic Mission" or counterrevolutionary role.60 This "Civic Mission," so important to Suharto, was also the principal goal and fruit of U.S. military aid to Indonesia.
By August 1964, moreover, Suharto had initiated political contacts with Malaysia, and hence eventually with Japan, Britain, and the United States.61 Although the initial purpose of these contacts may have been to head off war with Malaysia, Sundhaussen suggests that Suharto's motive was his concern, buttressed in mid-1964 by a KOSTRAD intelligence report, about PKI political advances.62 Mrazek links the peace feelers to the withdrawal of "some of the best army units" back to Java in the summer of 1965.63 These movements, together with earlier deployment of a politically insecure Diponegoro battalion in the other direction, can also be seen as preparations for the seizure of power.64
In Nishihara's informed Japanese account, former PRRI / Permesta personnel with intelligence connections in Japan were prominent in these negotiations, along with Japanese officials.65 Nishihara also heard that an intimate ally of these personnel, Jan Walandouw, who may have acted as a CIA contact for the 1958 rebellion, later again "visited Washington and advocated Suharto as a leader."66 I am reliably informed that Walandouw's visit to Washington on behalf of Suharto was made some months before Gestapu.67
The U.S. Moves Against Sukarno
Many people in Washington, especially in the CIA Plans Directorate, had long desired the "removal" of Sukarno as well as of the PKI.68 By 1961 key policy hard-liners, notably Guy Pauker, had also turned against Nasution.69 Nevertheless, despite last-minute memoranda from the outgoing Eisenhower administration which would have opposed "whatever regime" in Indonesia was "increasingly friendly toward the Sino-Soviet bloc," the Kennedy administration stepped up aid to both Sukarno and the army.70
However, Lyndon Johnson's accession to the presidency was followed almost immediately by a shift to a more anti-Sukarno policy. This is clear from Johnson's decision in December 1963 to withhold economic aid which (according to Ambassador Jones) Kennedy would have supplied "almost as a matter of routine."71 This refusal suggests that the U.S. aggravation of Indonesia's economic woes in 1963-65 was a matter of policy rather than inadvertence. Indeed, if the CIA's overthrow of Allende is a relevant analogy, then one would expect someday to learn that the CIA, through currency speculations and other hostile acts, contributed actively to the radical destabilization of the Indonesian economy in the weeks just before the coup, when "the price of rice quadrupled between June 30 and October 1, and the black market price of the dollar skyrocketed, particularly in September."72
As was the case in Chile, the gradual cutoff of all economic aid to Indonesia in the years 1962-65 was accompanied by a shift in military aid to friendly elements in the Indonesian Army: U.S. military aid amounted to $39.5 million in the four years 1962-65 (with a peak of $16.3 million in 1962) as opposed to $28.3 million for the thirteen years 1949-61.73 After March 1964, when Sukarno told the U.S., "go to hell with your aid," it became increasingly difficult to extract any aid from the U.S. congress: those persons not aware of what was developing found it hard to understand why the U.S. should help arm a country which was nationalizing U.S. economic interests, and using immense aid subsidies from the Soviet Union to confront the British in Malaysia.
Thus a public image was created that under Johnson "all United States aid to Indonesia was stopped," a claim so buttressed by misleading documentation that competent scholars have repeated it.74 In fact, Congress had agreed to treat U.S. funding of the Indonesian military (unlike aid to any other country) as a covert matter, restricting congressional review of the president's determinations on Indonesian aid to two Senate committees, and the House Speaker, who were concurrently involved in oversight of the CIA.75
Ambassador Jones' more candid account admits that "suspension" meant "the U.S. government undertook no new commitments of assistance, although it continued with ongoing programs.... By maintaining our modest assistance to [the Indonesian Army and the police brigade], we fortified them for a virtually inevitable showdown with the burgeoning PKI."76
Only from recently released documents do we learn that new military aid was en route as late as July 1965, in the form of a secret contract to deliver two hundred Aero-Commanders to the Indonesian Army: these were light aircraft suitable for use in "civic action" or counterinsurgency operations, presumably by the Army Flying Corps whose senior officers were virtually all trained in the U.S.77 By this time, the publicly admitted U.S. aid was virtually limited to the completion of an army communications system and to "civic action" training. It was by using the army's new communications system, rather than the civilian system in the hands of Sukarno loyalists, that Suharto on October 1, 1965 was able to implement his swift purge of Sukarno-Yani loyalists and leftists, while "civic action" officers formed the hard core of lower-level Gestapu officers in Central Java.78
Before turning to the more covert aspects of U.S. military aid to Indonesia in 1963-65, let us review the overall changes in U.S.-Indonesian relations. Economic aid was now in abeyance, and military aid tightly channeled so as to strengthen the army domestically. U.S. government funding had obviously shifted from the Indonesian state to one of its least loyal components. As a result of agreements beginning with martial law in 1957, but accelerated by the U.S.-negotiated oil agreement of 1963, we see exactly the same shift in the flow of payments from U.S. oil companies. Instead of token royalties to the Sukarno government, the two big U.S. oil companies in Indonesia, Stanvac and Caltex, now made much larger payments to the army's oil company, Permina, headed by an eventual political ally of Suharto, General Ibnu Sutowo; and to a second company, Pertamin, headed by the anti-PKI and pro-U.S. politician, Chaerul Saleh.79 After Suharto's overthrow of Sukarno,Fortune wrote that "Sutowo's still small company played a key part in bankrolling those crucial operations, and the army has never forgotten it."80
U.S. Support for the Suharto Faction Before Gestapu
American officials commenting on the role of U.S. aid in this period have taken credit for assisting the anti-Communist seizure of power, without ever hinting at any degree of conspiratorial responsibility in the planning of the bloodbath. The impression created is that U.S. officials remained aloof from the actual planning of events, and we can see from recently declassified cable traffic how carefully the U.S. government fostered this image of detachment from what was happening in Indonesia.81
In fact, however, the U.S. government was lying about its involvement. In Fiscal Year 1965, a period when The New York Times claimed "all United States aid to Indonesia was stopped," the number of MAP (Military Assistance Program) personnel in Jakarta actually increased, beyond what had been projected, to an unprecedented high.82 According to figures released in 1966,83 from FY 1963 to FY 1965 the value of MAP deliveries fell from about fourteen million dollars to just over two million dollars. Despite this decline, the number of MAP military personnel remained almost unchanged, approximately thirty, while in FY 1965 civilian personnel (fifteen) were present for the first time. Whether or not one doubts that aid deliveries fell off as sharply as the figures would suggest, the MILTAG personnel figures indicate that their "civic action" program was being escalated, not decreased.84 We have seen that some months before Gestapu, a Suharto emissary with past CIA connections (Colonel Jan Walandouw) made contact with the U.S. government. From as early as May 1965, U.S. military suppliers with CIA connections (principally Lockheed) were negotiating equipment sales with payoffs to middlemen, in such a way as to generate payoffs to backers of the hitherto little-known leader of a new third faction in the army, Major-General Suharto -- rather than to those backing Nasution or Yani, the titular leaders of the armed forces. Only in the last year has it been confirmed that secret funds administered by the U.S. Air Force (possibly on behalf of the CIA) were laundered as "commissions" on sales of Lockheed equipment and services, in order to make political payoffs to the military personnel of foreign countries.85
A 1976 Senate investigation into these payoffs revealed, almost inadvertently, that in May 1965, over the legal objections of Lockheed's counsel, Lockheed commissions in Indonesia had been redirected to a new contract and company set up by the firm's long-time local agent or middleman.86 Its internal memos at the time show no reasons for the change, but in a later memo the economic counselor of the U.S. Embassy in Jakarta is reported as saying that there were "some political considerations behind it."87 If this is true, it would suggest that in May 1965, five months before the coup, Lockheed had redirected its payoffs to a new political eminence, at the risk (as its assistant chief counsel pointed out) of being sued for default on its former contractual obligations.
The Indonesian middleman, August Munir Dasaad, was "known to have assisted Sukarno financially since the 1930's."88 In 1965, however, Dasaad was building connections with the Suharto forces, via a family relative, General Alamsjah, who had served briefly under Suharto in 1960, after Suharto completed his term at SESKOAD. Via the new contract, Lockheed, Dasaad and Alamsjah were apparently hitching their wagons to Suharto's rising star:
When the coup was made during which Suharto replaced Sukarno, Alamsjah, who controlled certain considerable funds, at once made these available to Suharto, which obviously earned him the gratitude of the new President. In due course he was appointed to a position of trust and confidence and today Alamsjah is, one might say, the second important man after the President.89
Thus in 1966 the U.S. Embassy advised Lockheed it should "continue to use" the Dasaad-Alamsjah-Suharto connection.90
In July 1965, at the alleged nadir of U.S.-Indonesian aid relations, Rockwell-Standard had a contractual agreement to deliver two hundred light aircraft (Aero-Commanders) to the Indonesian Army (not the Air Force) in the next two months.91 Once again the commission agent on the deal, Bob Hasan, was a political associate (and eventual business partner) of Suharto.92 More specifically, Suharto and Bob Hasan established two shipping companies to be operated by the Central Java army division, Diponegoro. This division, as has long been noticed, supplied the bulk of the personnel on both sides of the Gestapu coup drama -- both those staging the coup attempt, and those putting it down. And one of the three leaders in the Central Java Gestapu movement was Lt. Col. Usman Sastrodibroto, chief of the Diponegoro Division's "section dealing with extramilitary functions."93
Thus of the two known U.S. military sales contracts from the eve of the Gestapu Putsch, both involved political payoffs to persons who emerged after Gestapu as close Suharto allies. The use of this traditional channel for CIA patronage suggests that the U.S. was not at arm's length from the ugly political developments of 1965, despite the public indications, from both government spokesmen and the U.S. business press, that Indonesia was now virtually lost to communism and nothing could be done about it.
The actions of some U.S. corporations, moreover, made it clear that by early 1965 they expected a significant boost to the U.S. standing in Indonesia. For example, a recently declassified cable reveals that Freeport Sulphur had by April 1965 reached a preliminary "arrangement" with Indonesian officials for what would become a $500 million investment in West Papua copper. This gives the lie to the public claim that the company did not initiate negotiations with Indonesians (the inevitable Ibnu Sutowo) until February 1966.94 And in September 1965, shortly after World Oil reported that "indonesia's gas and oil industry appeared to be slipping deeper into the political morass,"95 the president of a small oil company (Asamera) in a joint venture with Ibnu Sutowo's Permina purchased $50,000 worth of shares in his own ostensibly-threatened company. Ironically this double purchase (on September 9 and September 21) was reported in the Wall Street Journal of September 30, 1965, the day of Gestapu.
The CIA's "[One Word Deleted] Operation" in 1965
Less than a year after Gestapu and the bloodbath, James Reston wrote appreciatively about them as "A Gleam of Light in Asia":
Washington is being careful not to claim any credit for this change in the sixth most populous and one of the richest nations in the world, but this does not mean that Washington had nothing to do with it. There was a great deal more contact between the anti-Communist forces in that country and at least one very high official in Washington before and during the Indonesian massacre than is generally realized.96
As for the CIA in 1965, we have the testimony of former CIA officer Ralph McGehee, curiously corroborated by the selective censorship of his former CIA employers:
Where the necessary circumstances or proofs are lacking to support U.S. intervention, the C.I.A. creates the appropriate situations or else invents them and disseminates its distortions worldwide via its media operations.
A prominent example would be Chile.... Disturbed at the Chilean military's unwillingness to take action against Allende, the C.I.A. forged a document purporting to reveal a leftist plot to murder Chilean military leaders. The discovery of this "plot" was headlined in the media and Allende was deposed and murdered.
There is a similarity between events that precipitated the overthrow of Allende and what happened in Indonesia in 1965. Estimates of the number of deaths that occurred as a result of the latter C.I.A. [one word deleted] operation run from one-half million to more than one million people.97
McGehee claims to have once seen, while reviewing CIA documents in Washington, a highly classified report on the agency's role in provoking the destruction of the PKI after Gestapu. It seems appropriate to ask for congressional review and publication of any such report. If, as is alleged, it recommended such murderous techniques as a model for future operations, it would appear to document a major turning-point in the agency's operation history: towards the systematic exploitation of the death squad operations which, absent during the Brazilian coup of 1964, made the Vietnam Phoenix counterinsurgency program notorious after 1967, and after 1968 spread from Guatemala to the rest of Latin America.98
McGehee's claims of a CIA psychological warfare operation against Allende are corroborated by Tad Szulc:
CIA agents in Santiago assisted Chilean military intelligence in drafting bogus Z-plan documents alleging that Allende and his supporters were planning to behead Chilean military commanders. These were issued by the junta to justify the coup.99
Indeed the CIA deception operations against Allende appear to have gone even farther, terrifying both the left and the right with the fear of incipient slaughter by their enemies. Thus militant trade-unionists as well as conservative generals in Chile received small cards printed with the ominous words Djakarta se acerca (Jakarta is approaching).100
This is a model destabilization plan -- to persuade all concerned that they no longer can hope to be protected by the status quo, and hence weaken the center, while inducing both right and left towards more violent provocation of each other. Such a plan appears to have been followed in Laos in 1959-61, where a CIA officer explained to a reporter that the aim "was to polarize Laos."101 It appears to have been followed in Indonesia in 1965. Observers like Sundhaussen confirm that to understand the coup story of October 1965 we must look first of all at the "rumour market" which in 1965 ... turned out the wildest stories."102 On September 14, two weeks before the coup, the army was warned that there was a plot to assassinate army leaders four days later; a second such report was discussed at army headquarters on September 30.103 But a year earlier an alleged PKI document, which the PKI denounced as a forgery, had purported to describe a plan to overthrow "Nasutionists" through infiltration of the army. This "document," which was reported in a Malaysian newspaper after being publicized by the pro-U.S. politician Chaerul Saleh104 in mid-December 1964, must have lent credence to Suharto's call for an army unity meeting the next month.105
The army's anxiety was increased by rumors, throughout 1965, that mainland China was smuggling arms to the PKI for an imminent revolt. Two weeks before Gestapu, a story to this effect also appeared in a Malaysian newspaper, citing Bangkok sources which relied in turn on Hong Kong sources.106 Such international untraceability is the stylistic hallmark of stories emanating in this period from what CIA insiders called their "mighty Wurlitzer," the world-wide network of press "assets" through which the CIA, or sister agencies such as Britain's MI-6, could plant unattributable disinformation.107 PKI demands for a popular militia or "fifth force," and the training of PKI youth at Lubang Buaja, seemed much more sinister to the Indonesian army in the light of the Chinese arms stories.
But for months before the coup, the paranoia of the PKI had also been played on, by recurring reports that a CIA-backed "Council of Generals" was plotting to suppress the PKI. It was this mythical council, of course, that Untung announced as the target of his allegedly anti-CIA Gestapu coup. But such rumors did not just originate from anti-American sources; on the contrary, the first authoritative published reference to such a council was in a column of the Washington journalists Evans and Novak:
As far back as March, General Ibrahim Adjie, commander of the Siliwangi Division, had been quoted by two American journalists as saying of the Communists: "we knocked them out before [at Madiun]. We check them and check them again." The same journalists claimed to have information that "...the Army has quietly established an advisory commission of five general officers to report to General Jani ... and General Nasution ... on PKI activities."108
Mortimer sees the coincidence that five generals besides Yani were killed by Gestapu as possibly significant.
But we should also be struck by the revival in the United States of the image of Yani and Nasution as anti-PKI planners, long after the CIA and U.S. press stories had in fact written them off as unwilling to act against Sukarno.109 If the elimination by Gestapu of Suharto's political competitors in the army was to be blamed on the left, then the scenario required just such a revival of the generals' forgotten anti-Communist image in opposition to Sukarno. An anomalous unsigned August 1965 profile of Nasution in The New York Times, based on an 1963 interview but published only after a verbal attack by Nasution on British bases in Singapore, does just this: it claims (quite incongruously, given the context) that Nasution is "considered the strongest opponent of Communism in Indonesia"; and adds that Sukarno, backed by the PKI, "has been pursuing a campaign to neutralize the ... army as an anti-Communist force."110
In the same month of August 1965, fear of an imminent showdown between "the PKI and the Nasution group" was fomented in Indonesia by an underground pamphlet; this was distributed by the CIA's long-time asset, the PSI, whose cadres were by now deeply involved:
The PKI is combat ready. The Nasution group hope the PKI will be the first to draw the trigger, but this the PKI will not do. The PKI will not allow itself to be provoked as in the Madiun Incident. In the end, however, there will be only two forces left: the PKI and the Nasution group. The middle will have no alternative but to choose and get protection from the stronger force.111
One could hardly hope to find a better epitome of the propaganda necessary for the CIA's program of engineering paranoia.
McGehee's article, after censorship by the CIA, focuses more narrowly on the CIA's role in anti-PKI propaganda alone:
The Agency seized upon this opportunity [Suharto's response to Gestapu] and set out to destroy the P.K.I.... [eight sentences deleted].... Media fabrications played a key role in stirring up popular resentment against the P.K.I. Photographs of the bodies of the dead generals -- badly decomposed -- were featured in all the newspapers and on television. Stories accompanying the pictures falsely claimed that the generals had been castrated and their eyes gouged out by Communist women. This cynically manufactured campaign was designed to foment public anger against the Communists and set the stage for a massacre.112
McGehee might have added that the propaganda stories of torture by hysterical women with razor blades, which serious scholars dismiss as groundless, were revived in a more sophisticated version by a U.S. journalist, John Hughes, who is now the chief spokesman for the State Department.113
Suharto's forces, particularly Col. Sarwo Edhie of the RPKAD commandos, were overtly involved in the cynical exploitation of the victims' bodies.114 But some aspects of the massive propaganda campaign appear to have been orchestrated by non-Indonesians. A case in point is the disputed editorial in support of Gestapu which appeared in the October 2 issue of the PKI newspaper Harian Rakjat. Professors Benedict Anderson and Ruth McVey, who have questioned the authenticity of this issue, have also ruled out the possibility that the newspaper was "an Army falsification," on the grounds that the army's "competence ... at falsifying party documents has always been abysmally low."115
The questions raised by Anderson and McVey have not yet been adequately answered. Why did the PKI show no support for the Gestapu coup while it was in progress, then rashly editorialize in support of Gestapu after it had been crushed? Why did the PKI, whose editorial gave support to Gestapu, fail to mobilize its followers to act on Gestapu's behalf? Why did Suharto, by then in control of Jakarta, close down all newspapers except this one, and one other left-leaning newspaper which also served his propaganda ends?116 Why, in other words, did Suharto on October 2 allow the publication of only two Jakarta newspapers, two which were on the point of being closed down forever?
As was stated at the outset, it would be foolish to suggest that in 1965 the only violence came from the U.S. government, the Indonesian military, and their mutual contacts in British and Japanese intelligence. A longer paper could also discuss the provocative actions of the PKI, and of Sukarno himself, in this tragedy of social breakdown. Assuredly, from one point of view, no one was securely in control of events in this troubled period.117
And yet for two reasons such a fashionably objective summation of events seems inappropriate. In the first place, as the CIA's own study concedes, we are talking about "one of the ghastliest and most concentrated bloodlettings of current times," one whose scale of violence seems out of all proportion to such well-publicized left-wing acts as the murder of an army lieutenant at the Bandar Betsy plantation in May 1965,118 And, in the second place, the scenario described by McGehee for 1965 can be seen as not merely responding to the provocations, paranoia, and sheer noise of events in that year, but as actively encouraging and channeling them.
It should be noted that former CIA Director William Colby has repeatedly denied that there was CIA or other U.S. involvement in the massacre of 1965. (In the absence of a special CIA Task Force, Colby, as head of the CIA's Far Eastern Division from 1962-66, would normally have been responsible for the CIA's operations in Indonesia.) Colby's denial is however linked to the discredited story of a PKI plot to seize political power, a story that he revived in 1978:
Indonesia exploded, with a bid for power by the largest Communist Party in the world outside the curtain, which killed the leadership of the army with Sukarno's tacit approval and then was decimated in reprisal. CIA provided a steady flow of reports on the process in Indonesia, although it did not have any role in the course of events themselves.119
It is important to resolve the issue of U.S. involvement in this systematic murder operation, and particularly to learn more about the CIA account of this which McGehee claims to have seen. McGehee tells us: "The Agency was extremely proud of its successful [one word deleted] and recommended it as a model for future operations [one-half sentence deleted]."120 Ambassador Green reports of an interview with Nixon in 1967:
The Indonesian experience had been one of particular interest to [Nixon] because things had gone well in Indonesia. I think he was very interested in that whole experience as pointing to the way we [!] should handle our relationships on a wider basis in Southeast Asia generally, and maybe in the world.121
Such unchallenged assessments help explain the role of Indonesians in the Nixon-sponsored overthrow of Sihanouk in Cambodia in 1970, the use of the Jakarta scenario for the overthrow of Allende in Chile in 1973, and the U.S. sponsorship today of the death squad regimes in Central America.122

(This article is from Pacific Affairs, 58, Summer 1985, pages 239-264. Peter Dale Scott is a professor of English at the University of California in Berkeley, and a member of the advisory board at Public Information Research)
Continue Reading...

KILAS BALIK PENDIDIKAN; Pasca Pembatalan UU BHP


Tujuan pendidikan seperti yang termaktub didalam amanat konstitusi kita (UUD 1945) ialah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendidikan bangsa ini bisa terhindarkan dari penindasan. Tapi lagi-lagi upaya untuk mewujudkan itu belum sesuai kalau melihat keadaan pendidikan sekarang. Untuk menjadikan pendidikan sebagai sesuatu yang bisa mencerdaskan, ada banyak problema yang harus dikritisi dan diselesaikan. Salah satunya adalah kualitas pendidikan yang tidak jelas juntrungannya (kualitas buruk). Itu bisa ditinjau dari aspek filsafat pendidikan, ideologi pendidikan, nation and character building, ekonomi, politik, globalisasi pendidikan, humanisasi dan dehumanisasi pendidikan serta budaya (Darmaningtyas; Aspiratif Press). Munculnya berbagai kelompok kepentingan yang masing-masing ingin mengegoalkan aspirasinya (agar menjadi platform di seluruh bangsa ini) tentunya semakin menyeret pendidikan di tanah air ini semakin buram dalam perjalanannya. Dilain pihak (interelasi antara teori dan praktek) pendidikan masa orde baru masih menyisahkan persoalan filosofis yang amat mendasar karena kebijakan orde baru yang menempatkan pendidikan untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan yang akhirnya terabaikannya perkembangan manusia sebagai individu yang bebas.
Citra diri manusia sebagai individu, lebur kedalam sistem politik yang sentralistik, hegemonik dan totalitarian. Faktor lain yang turut menghambat proses pendidikan adalah ketersediaan fasilitas seperti ruang kelas, kinerja guru, kinerja subjek didik, buku, laboratorium, tempat praktek, manajemen sekolah, kurikulum sekolah, partisipasi orang tua, pertisipasi masyarakat, praksisi pendidikan dikeluarga, pendidikan guru dan lain-lain. Dan, dari hal itu, hanya beberapa unsur saja yang bisa dipenuhi. Selebihnya, kerusakan gedung sekolah masih banyak dan masih menghambat pelaksanaan pendidikan. Tentunya, carut marut ini disebabkan oleh ketidakberesan para pengelola pendidikan di tanah air. Termasuk pemaksaan standarisasi nilai para pelajar yang tentunya tidak egaliter dengan konsep serta realita yang ada. Sementara itu, standarisasi fasilitas masih saja terabaikan. Faktanya masih banyak sekolah di provinsi Papua dan daerah-daerah terpencil lainnya yang minim fasilitas. Permasalahan dalam dunia pendidikan seperti ini tentunya menyeret opini publik akan kinerja pengelola pendidikan dinegeri yang multi krisis ini.
Sangat wajar jika banyak kalangan menilai bahwa pendidikan tak berubah dan masih seperti kekuasaan yang bisa dipermainkan kapan saja dan dimana saja sehingga membuat mandul dan kurang produktif dalam membuat dan mengeluarkan ide-ide pembaharuan pendidikan yang lebih dinamis. Seperti bandul, pendidikan nasional terus terombang ambing dalam kebijakan dan praktik politis pendidikan yang tidak jelas dari pendidikan itu sendiri. Ini menjelaskan pada kita bahwa ternyata dikotomi dalam dunia pendidikan di negeri ini masih menggurita. Pendidikan bahkan masih bersandarkan pada sistem sentralistik dan tetap tidak demokratis. Adanya evaluasi berdasar ujian nasional sesungguhnya adalah bukti dari inkonsistensi kurikulum sehingga dampak langsungnya berimbas pada murid yang hanya sekedar dijadikan objek dari kebijakan yang diambil. Padahal, menurut Ki Hadjar Dewantara bahwa maksud dari pendidikan ialah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

BHP Merusak Tatanan Ideologi Pendidikan Nasional

Proses penyelenggaraan pendidikan di negara mana pun adalah tanggung jawab negara, di dalam UUD 1945 pun termaktub bahwa negara menjamin penyelenggaraan pendidikan bagi setiap Negara. Tetapi apa yang terjadi, bangsa ini suka menghianati konstitusinya, dimana pendidikan di negara ini sudah kembali ke jaman feodal dan kolonial dimana pendidikan hanya milik golongan tertentu, bahkan sampai hari ini pun, pendidikan tetap milik orang tertentu, yang berlindung dibalik kekuasaan. Kita perlu garis bawahi, bahwa pendidikan adalah pembentuk karakter anak-anak bangsa, yang kemudian sebagai pengawal dan penerus sejarah kejayaan bangsa Indonesia. Disaat pemerintah tidak berpihak pada situasi ini, sudah seharusnya kaum terdidik mengambil peran perlawanan. Pada akhirnya tidak ada jalan yang mulus dan mudah menuju sebuah cita-cita pendidikan yang membebaskan yang berdasar pada kebutuhan masyarakat. Disinilah peran kaum terdidik (intelektual organik), untuk mendorong negara yang revolusioner dan menyumbangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan realitas sosial masyarakat.
Sedikit mengulas gonjang-ganjing penolakan BHP yang dilakukan berbagai kalangan di Indonesia, itu karena telaah panjang bahwa BHP merupakan kapitalistik yang sedang menyusup untuk meruntuhkan paradigma pendidikan di tanah air. Sebagaimana kita mengetahui bahwa dalam amanat konstitusi sangatlah jelas bahwa pendidikan dan akses untuk mendapatkannya adalah tanggungjawab negara yang tidak bisa di abaikan begitu saja. Penolakan-penolakan terhadap BHP sejatinya adalah suara kecemasan yang memandang bahwa kalau BHP itu di terapkan, maka akan terjadi kekacauan sistem terhadap pendidikan nasional. Karena memang BHP sebagaimana dalam bentruk draf akhir yang disampaikan pemerintah kepada DPR RI telah mengabaikan Ideologi Pancasila dan UUD 1945. Hal ini akan mengundang penetrasi ideologi dan nilai-nilai budaya asing yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia karena BHP dan rangkaian kebijakan pendidikan pemerintah (UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, Kebijakan menumbuhkan sekolah internasional dan bertaraf internasional tanpa arah yang jelas) pada hakekatnya hanya menguntungkan pihak asing. Itu bisa di lihat dari Peraturan Presiden (Perpres) 76 dan 77 RI Tahun 2007 yang memang sedari awal di rancang untuk memberikan keuntungan bagi kepentingan asing, dengan payung hukum yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia. Dan juga, sekiranya UU BHP menjadi paten untuk penerapan di sistem pendidikan nasional, maka inilah akhirnya yang akan membuat ideology pendidikan keluar dan menjauhkan dari arti pendidikan sebagai proses budaya. Dengan penerapan BHP, maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lagi berbasis pada semangat kebangsaan, adil, merata, anti diskriminasi, mandiri, memerdekakan dan berpihak kepada rakyat. Tentunya sangat nyata bahwa BHP adalah duri dalam sistem pendidikan Indonesia, dan makanya itu harus di cabut atau di batalkan segera.

Pasca UU BHP Di Batalkan

Sebenarnya, masalah pencabutan ataupun pembatalan kebijakan terhadap pendidikan, bukan hanya baru kali ini saja. Sebelumnya, konsep Ujian Nasional (UN-pen) juga telah di cabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK-pen). Tapi tetap saja sia-sia karena ternyata UN masih berjalan seperti biasanya. Pembatalan tersebut terkesan seolah-olah hanya sekadar wacana angin lewat saja. Dan sekarang, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP-pen) telah di eksekusi juga (Tempo Interaktif, Kamis, 01 April 2010). Proses pembatalan yang dilakukan oleh MK Karena UUBHP memandang bahwa lewat kedua undang-undang ini, warga negara dibebani tanggung jawab besar untuk membiayai pendidikan. Padahal, sesuai dengan konstitusi, pendidikan bukanlah beban melainkan justru merupakan hak warga negara. Haluan yang mulai melenceng itu tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ dinyatakan: setiap warga negara bertanggung jawab atas keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Kelihatannya sepele, tapi perlu dikoreksi karena UUD 1945 menempatkan urusan pendidikan sebagai tanggung jawab negara. Apalagi, pasal itulah, bersama Pasal 53 mengenai badan hukum pendidikan, pijakan lahirnya UU No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Dalam Pasal 53 dinyatakan bahwa setiap penyelenggara atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan. MK pun mengoreksi pasal ini dengan menyatakan bahwa badan hukum dimaknai hanya sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. Dengan filosofi yang sama pula, MK membatalkan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan. Inilah undang-undang yang mengatur lebih terperinci beban warga negara atas pendidikan. Di situ diatur antara lain: setiap peserta didik menanggung sepertiga dari biaya operasional pendidikan. Jelas, ketentuan ini amat memberatkan orang tua murid. Semangatnya tidak sesuai dengan konstitusi yang menempatkan pendidikan sebagai hak warga Negara (seperti yang di Kronik dari Mahfud MD dalam Tempo Interaktif).
Upaya MK ini layak diapresiasi karena memang sudah lama sekali semua pihak menyaksikan bahwa UU BHP tidak cocok dengan iklim pendidikan tanah air. Seharusnya memang sedari awal UU BHP ini di tolak karena sangat jelas implikasi liberal kapital nya dalam dunia pendidikan. Nah, kalau BHP di terapkan, akan sangat terlihat bahwa pendidikan di tanah air semakin semrawut dan tidak jelas arahnya. Lha, bagaimana mau berbicara kualitas, sementara kesempatan untuk mengenyam pendidikan (baca; pemerataan) sangatlah susah dan tak terjangkau. Makanya supaya proses ini (pasca pembatalan UU BHP) berjalan sesuai harapan dan kajiannya, perlu di kawal terus dan di kritisi agar tidak menjadi bumerang bagi pendidikan di tanah air. Dan hal terpenting juga adalah bahwa proses pendidikan tidak hanya sebatas adanya pembatalan Undang-Undang, tetapi harus kepada substansi dari arti pendidikan itu sendiri. Karena baik disadari ataupun tidak, pendidikan Indonesia ternyata mundur jauh dari sebelumnya. Dan juga masalah diskriminasi pendidikan masih saja terjadi terutama di daerah pelosok-pelosok tanah air. Selain itu, pembenahan mental peserta didik maupun pendidik juga perlu di tinjau ulang. Karena memang sangatlah banyak disaksikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap para pendidik sangatlah lemah. Indikasi atau faktornya tentulah banyaknya pendidik yang menyalahi aturan ataupun sifat-sifat pendidikan itu sendiri. Secara moral, banyak kita menyaksikan pendidik sebagai agen penindasan terhadap siswa. Maupun secara sosial, banyak juga pendidik akhirnya hanya jadi tontonan daripada sebagai tuntunan (lihat berbagai kasus kecelakaan moral dan sosial dalam pendidikan).


Melki AS
Continue Reading...

Sajak Kemiskinan; (Cerita Yang Tak Pernah Usai)

Lihat
Lihatlah kenyataan pahit
Bara berkobar menggores nadi
Menggurat takdir semaikan masa
Dari reranting cemara yang menghitam dan kusam

Mulut mulut lebar mengangga
Teriakan kebenaan, teriakan kemiskinan
Dan cerita itu tak pernah usai
Sampai tulang keropos ditelan zaman
Sampai maut menghantar keharibaan

Tangan tangan kebenaran hanya membayang
Salamkan raga tanpa kenyataan

Mereka asyik bicara tentang kita
Sebar wacana sampai pelosok negeri
Mencari cari apa yang di cari
Menari nari di atas api suci
Hanya untuk satu impian

Mereka lupa mereka adalah petani
Mereka lupa mereka adalah nelayan dan
Mereka lupa kalau mereka adalah rakyat kecil negeri

Berjuang dari satu sisi kebenaran
Tapi menenggelamkan kebenaran lainnya
Bercerita dalam nada nada makna
Yang entah di mengerti atau tidak

Apakah ada makna di balik cerita
Ketika wacana tak mampu tegarkan massa
Karena yang di cari adalah suatu tindakan nyata
Bukan refleksi, bukan kontemplasi, bukan hanya cerita sejarah

Lihat
Lihatlah kenyataan bahwa petani itu miskin
Nelayan itu miskin dan
Rakyat masih tertindas

Masihkan kita hanya bicara
Ataukah kita hanya bercerita saja tentang mereka
Tentang yang kelaparan
Tentang yang dimiskinkan
Atau tentang yang tertindas

Melki AS
Jogjakarta, 3 April 2010; Sunyi Merenung Nasib Negeri.
Continue Reading...

Suluh Negri


Aku melawan tapi bukan aku pemberontak
Aku bertarung tapi bukan aku pendekar
Aku berjuang karena aku adalah insan
Insan yang harus bertahan
Insan yang haus akan kenyataan

Aku teracuni pikiran gila
Menyerap nafas jiwa yang merdeka
Menggenggam pucuk kepalan tangan

Aku bergelut ditengah kehidupan
Turunkan kaki turunkan tangan
Meski peluh membendung badan
Meski sengsara menerpa jiwa

Tidakkah kau ingat itu kawan
Ketika raga bergetar karena kelaparan
Dan ruh tercampakkan karena kebiadaban

Mereka tidak butuh wacana
Mereka tidak butuh cerita
Mereka tidak butuh manisnya bibir bicara, dan
Mereka tidak butuh indahnya kata-kata

Yang mereka butuhkan adalah makan
Yang mereka butuhkan adalah obat
Obat untuk raga yang sengsara
Obat untuk jiwa yang kering
Obat untuk hati yang terluka

Dan perlu kalian ingat
Bahwa mereka adalah kita
Kita adalah mereka
Satu dalam kesamaan derajat
Sama dalam kesatuan harkat

dan dengan nama Kebenaran,
Robeklah kesombongan didadamu yang penuh dengan keangkuhan
Karena tak ada guna intelektual itu,
Prestasi yang besar dan menghebohkan
Kalau rakyat masih kelaparan

Sulutlah tanganmu dengan api kebenaran
Pasanglah badanmu demi kemuliaan
Dan jadilah engkau suluh bagi negri ini.


Melki AS, Jogjakarta 03 April 2010
Continue Reading...

Featured

 

BIDADARI KECILKU

BIDADARI KECILKU

EKSPRESI

EKSPRESI

Once Time Ago

Once Time Ago

Aspiratif CyberMedia Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template