Sekarang saatnya untuk kembali Menegaskan Karakter Pemerintah Yang Berpihak Pada Kepentingan Rakyat. Tahun 2009 ditandai dengan refleksi 101 tahun Kebangkitan Nasional, 81 tahun Sumpah Pemuda, 11 tahun Reformasi. Refleksi tersebut sering menegaskan sekaligus menggambarkan bahwa bangsa ini masih jauh dari cita-cita menuju bangsa yang sejahtera. Review kinerja pemerintahan satu dekade yang lalu, menyisakan banyak persoalan kerakyatan. Masih segar dalam ingatan awal tahun 2008 ditandai dengan mahalnya harga kebutuhan pokok disisi lain ketersediaanya pun terbatas, tempe yang menjadi konsumsi publik ikut-ikutan naik karena harga kedelai mahal. Adalah suatu ironi ketika bangsa ini mengaku negara agraris tapi masyarakatnya kesusahan pangan dan kelaparan. Dalam situasi ini pemerintah cenderung mengandalkan impor pangan sehingga harga kebutuhan pokok menjadi tidak stabil. Kenyataan ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah masih jauh dari kepentingan rakyat sekaligus mengingkari realitas dan karakteristik masyarakatnya yang memang bertani.
Demikian yang dikatakan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Sarjawiyata Tamansiswa Jogjakarta saat menggelar aksi damai peringatan Sumpah Pemuda (28/10/2009). Bonaventura, selaku Koordinator Umum dan Penanggungjawab aksi mengatakan bahwa sudah saatnya mulai dari sekarang pemuda-pemudi harus bangkit melawan. Tidak boleh lagi diam-diam saja. “ Sumpah Pemuda memang masih relevan, tapi bergeser maknanya. Sekarang bisa dilihat bagaimana pemuda-pemudi kita banyak yang apatis terhadap berbagai keadaan di negerinya. Makanya dengan moment kali ini, kami mengajak semua kawan, terutama kawan pemuda-pemudi Tamansiswa untuk memulai kebangkitan dengan menumbuhkan kesadaran bahwa banyak perjuangan yang harus dilanjutkan. Banyaknya penggusuran, undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat, adalah salah satu yang harus diperjuangkan” ungkapnya.
Ditambahkannya bahwa naiknya harga minyak mentah dunia disikapi pemerintah dengan menaikkan harga BBM, yang justru memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di segala lapisan masyarakat. Pemerintah selalu membuat kebijakan yang tidak popular, kenapa menaikkan BBM selalu menjadi pilihan, bukankah pendapatan non-migas bisa dialokasikan dalam menutupi subsidi? Dalam hal ini pemerintah tidak mau transparan terutama transparansi pajak,artinya hampir diseluruh sektor perekonomian sudah dipajak oleh negara. Konversi minyak tanah ke gas elpiji yang dikampanyekan ternyata menambah persoalan baru bagi masyarakat, antrian gas terjadi dimana-mana, harga tidak terkontrol, bahkan masih banyak rakyat miskin yang tidak mendapatkan tabung elpiji karena terbentur birokrasi, bahkan sebagian dari tabung gas tersebut ternyat adalah impor, Ironisnya rencana kenaikan harga Elpiji tahun ini mulai didengungkan Pertamina. Pertamina Untung maka bangsa pun buntung. Meski harga BBM pernah diturunkan, namun hal tersebut bukanlah karena kabaikan pemerintah ataupun strategi ekonomi nasional, tapi karena harga Minyak Mentah dunia memang turun drastis, sehingga selayaknya memang diturunkan. Apakah kemudian harga BBM akan naik lagi mengingat harga minyak mentah dunia mulai merangkak lagi???Bila itu yang terjadi maka kesengsaraan masyarakat miskin akan semakin menganga.
Aksi damai yang digelar KBM UST ini dimulai dari kampus Kebangsaan jalan Kusumanegara menuju Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa (MLPT) di jalan Tamansiswa kemudian meluncur ke kantor Pos besar Yogyakarta. Aksi ini di ikuti sekitar 80 mahasiswa dengan membawa spanduk bertuliskan “ Pemuda-Pemudi Tamansiswa menggugat Negara Atas Suramnya Negeri Ini”. Sampai di MLPT, mahasiswa diterima jajaran majelis yang kebetulan sedang mengadakan seminar pendidikan. Ketua Umum MLPT, diwakili Ki Subronto mengatakan sangat mendukung aksi yang dilakukan mahasiswa. Beliau sepakat dengan ide yang diusung mahasiswa Tamansiswa ini. Beliau juga berpesan untuk melakukan aksi yang damai, tertib dan tidak mengganggu ketertiban. Setelah mendapat restu dari MLPT, mahasiswa bergerak menuju titik nol kilometer sambil terus meneriakan yel-yel penyemangat aksi.
Dalam konteks pemberantasan korupsi pun masih dilatarbelakangi kepentingan-kepentingan sepihak, sama halnya dalam persoalan pendidikan UU BHP yang ditolak banyak kalangan yang dianggab memicu tejadinya liberalisasi pendidikan pada akhirnya disahkan. Sementara dibidang HAM seringnya tersendat misalnya kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Disisi lain masalah perburuhan tetap tak terselesaikan, UMR selalu saja menjadi kontravesi, UU perburuhan maupun kebijakan yang dibuat diindikasikan berpihak kepada para investor. Bahkan kazanah budaya kita yang di curi oleh Malasya pun dibiarkan begitu saja. “Atas fenomena kajian diatas, Rezim SBY-Boediono sudah seharusnya diarahkan strateginya agar kebijakan yang dilahirkan menyentuh persoalan subtansif dari persoalan masyarakat. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat atas tanah, air dan udara” ujar Bona.
Menurutnya lagi, sudah cukup eforia pemerintahan “ala reformasi”yang didengung-dengungkan sementara posisi negara tetap tidak mampu membawa bangsa ini dari keterpurukan dan keluar dari krisis multi demensi . Dibutuhkan keberpihakan yang jelas bagi masyarakat oleh pemerintahan SBY-Boediono, terutama melawan intervensi pemilik modal, kalau tidak, narasi bangsa ini selamanya tergantung. Baik narasi ekonomi, politik, social budaya dan semua yang mengitari arah bangsa ini.
Kami tidak peduli istiah “100 hari” kinerja kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, yang kami butuhkan adalah turunkan harga-harga kebutuhan vital masyarakat secepatnya. Serta Ciptakan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin” ujarnya dengan sangat antusias
Tepat pukul sebelas siang, aksi damai yang digelar KBM UST ini berakhir setelah KorDum membacakan pernyataan sikap yang mereka sebut “Sembilan Tuntutan Rakyat” antara lain Tolak Intervensi Asing Disetiap Kebijakan, Tolak kenaikan Harga Elpiji, Naikkan Upah Buruh, Cabut UU BHP, Pendidikan Gratis untuk Rakyat, Pendidikan Merata dan Berkualitas untuk Rakyat, Selamatkan Budaya Negeri, Pengobatan Gratis untuk Rakyat, Turunkan Harga BBM, Usut Semua Pelanggaran HAM.
Melki AS
