WARTAWAN DEMO ' MENGGERUDUK MARKAS KOREM '

Yogyakarta - Puluhan wartawan dari berbagai media cetak maupun elektronik di Yogyakarta, berkumpul di Gedung DPRD DIY (04/05/2010). Ini tidak seperti biasanya ketika mereka meliput pemberitaan dari DPRD DIY. Tapi kali ini mereka bersiap-siap mendatangi Markas Korem, terkait masalah refresifitas yang dilakukan Letnan Satu Rizal W, seorang aparat militer kepada fotograper Koran Tempo Arif Wibowo ketika peliputan kedatangan Wapres Boediono di gedung Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) kemarin. Setelah selesai mempersiapkan berbagai perlengkapan aksi, massa aksi para wartawan ini kemudian langsung meluncur ke Markas Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, Komando Resor Militer 072/Pamungkas. Tetapi sesampai di sana, mereka hanya disambut oleh beberapa tentara saja yang sedang bertugas menjaga markasnya. Mereka juga tidak bisa bertemu dengan Komandan Korem serta aparat yang terlibat langsung dalam tindakan refresif tersebut. Karena menurut penjelasan, Komandan Korem sedang berada di Semarang.
Para wartawan kemudian sontak meneriakkan berbagai kecaman dan tuntutan-tuntutan. Mereka menuntut Lettu Rizal W bertanggungjawab serta minta maaf kepada semua wartawan, kepada institusi pers yang sama-sama di lindungi oleh undang-undang. Salah seorang personil mengatakan bahwa Lettu Rizal W tidak berada di markas ini. Tetapi berada di markas Komando Kavaleri Militer IV/Diponegoro, Kompi Kavaleri Panser-2 di Demak Ijo. Para wartawan pun akhirnya meluncur kesana dengan sepeda motornya masing-masing. Sampai di Markas tersebut, terlihat keadaan tenang-tenang saja. Hampir tidak ada kegiatan berarti yang ditemui. Sama seperti markas sebelumnya, mereka juga disambut oleh beberapa personil saja. Sekali lagi penjelasan kepala penerangan Korem mengatakan bahwa Komandannya belum datang dan sedang berada dalam perjalanan menuju markas untuk menemui para wartawan tersebut.



Sambil menunggu, para wartawan duduk-duduk bersantai sambil bercengkrama satu sama lainnya. Dan tak berapa lama, Komandan Korem (Danrem) datang. Para wartawan langsung berdiri dan berkumpul mengerumuninya untuk mempertanyakan pertanggungjawaban terhadap refresifitas yang dilakukan personilnya terhadap fotograper Koran Tempo kemarin sewaktu di UGM. Danrem dalam penjelasannya mengatakan bahwa beliau benar-benar tidak tahu kenapa kejadian tersebut bisa terjadi. Soalnya beliau di hari itu fokus kepada keamanan wapres dan infrastuktur UGM. “ Siang malam saya selalu koordinasi dengan mahasiswa tentang sistem pengamanan VVIP (ring I, II, III). Saya berharap Jogja bisa jadi contoh. Tapi saya kaget dengar kejadian kemarin. Saya minta maaf dan berjanji itu adalah kejadian yang pertama dan terakhir. Semalam juga saya telah datang dan silaturahmi ke kantor Koran Tempo sampai tengah malam “ ungkap Danrem menyesali tindakan anak buahnya.
Dalam press release nya, aksi solidaritas wartawan ini membawa 5 tuntutan diantaranya mengecam keras tindakan anarkis yang dilakukan Lettu Rizal karena tindakan itu tidak sejalan dengan amanat Sapta Marga dan sumpah Prajurit, UU No 34 tahun 2004 tentang TNI dan Kode Etik Perwira. Kedua bahwa tindakan dan ucapan yang dilakukan Lettu Rizal tidak mencerminkan prilaku seorang perwira yang harus menjunjung tinggi sopan santun dan etika. Ketiga, tindakan refresif tersebut juga dapat di kategorikan sebagai upaya menghambat tugas pers sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU No 40 tahun 1999 tentang pers. Keempat, bahwa berdasarkan pasal 18 UU No 40 Tahun 1999, diamanatkan setiap orang yang secara sadar melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) tersebut, di pidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak lima rarus juta rupiah. Dan kelima, tuntutan para wartawan tersebut ialah menuntut Panglima Kodam IV Diponegoro berkenan mengadakan pembinaan sekaligus sosialisasi di jajaran prajurit terhadap keberadaan UU No 40 tahun 1999 tentang pers yang pada intinya kemerdekaan pers di jamin dan dilindungi konstitusi.



Tidak hanya itu, mereka juga menuntut agar Lettu Rizal W meminta maaf secara langsung kepada para wartawan. Dan tak berapa lama pelaku datang dan langsung menemui para wartawan tersebut. Tak banyak yang di katakan pria dengan kepala pelontos ini.. Dan intinya dia (Lettu Rizal W –red), menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kemarin kepada fotograper Koran Tempo. “ Saya mohon maaf atas kejadian kemarin. Itu mungkin karena saya khilaf dan kemungkinan juga karena saya terlalu capek “ Ungkapnya. Danrem pun juga mengakui bahwa memang pihaknya salah dan berharap itu tidak akan terjadi lagi. Setelah selesai mendengar pengakuan maaf Danrem tersebut, massa wartawan pun bubar dengan sendirinya.

Sebelumnya....

Terjadinya demonstrasi yang dilakukan para wartawan di Jogja ini berawal dari kedatangan Boediono ke UGM untuk memberikan kuliah umum di balai senat UGM (03/05/2010). Di Gedung Pusat UGM, terparkir Panser TNI, dan dari pemotretan panser inilah kemudian Arif Wibowo mendapatkan perlakuan refresif yang dilakukan Lettu Rizal W. Lettu Rizal manarik kerah baju fotograper Koran Tempo tersebut sambil memaki-makinya dengan kata-kata kotor dan tidak sopan. Tak hanya itu, dengan tanpa alasan pasti, Lettu Rizal malah semakin agresif dengan memaksa Arif Wibowo menghapus hasil foto-foto yang telah di jepretkannya. Seperti dilansir dalam Koran Jawa Pos Radar Jogja, beberapa rekan Arbo (sapaan Arif Wibowo), mencoba melerai kejadian tersebut. Tetapi usaha Yoebal Rasyid, wartawan Republika dan Regina Safri, fotografer Antara tidak di gubris. Lettu Rizal malah berdalih tindakannya itu karena menjalankan perintah komandannya.

Melki AS

Continue Reading...

HARDIKNAS, Menunggu Pendidikan Karakter

Tanggal 2 Mei ini, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Sakralitas ini selalu diperingati dengan gegap gempita baik dengan upacara bendera ataupun demonstrasi mahasiswa. Tapi celakanya, tiap kali Hardiknas, keadaan pendidikan bangsa ini tidak beranjak lebih baik, tetap tidak menyelesaikan permasalahan bahkan semakin tahun pendidikan semakin memburuk. Seharusnya Hardiknas kali ini menjadi kilas balik dan pelecut agar pendidikan menjadi lebih terarah dan jelas. Disamping itu, ketidakmampuan pemerintah meletakkan pendidikan sebagai pembangun karakter, membuat orientasi pendidikan semakin buram sehingga praktik menyimpang seperti korupsi, melawan hukun dan lain-lain semakin marak.
Pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini memang layak di apresiasi. Tapi bukan berarti ini sebuah prestasi, mengingat sebelumnya Ujian Nasional (UN) pun sudah di cabut tetapi tetap saja berlangsung sampai hari ini. Bahkan menyisahkan kado pahit bagi bangsa Indonesia dengan menurunkan angka kelulusan 89,88 % dari 93,74 % di tahun sebelumnya (TempoInteraktif.com, Rabu 28 April). Ini seharusnya menjadi pertanyaan bersama ‘ada apa dengan pendidikan di Indonesia’ ?
Kekacauan dunia pendidikan di Indonesia disebabkan oleh dua hal mendasar. Pertama, sistem yang tidak jelas sehingga kebijakan pendidikan bukannya mencerdaskan generasi bangsa, malah menjadi ajang ujicoba konsep yang bertentangan dengan amanah konstitusi. Seperti UU BHP, BHMN, Internasionalisasi dan lain-lain. Padahal saat ini yang di butuhkan masyarakat adalah pendidikan yang merata. Kualitas boleh saja di turunkan asalkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan terpenuhi. Kedua, belum adanya kesadaran dari para pendidik bahwa pentingnya pendidikan sebagai proses kemerdekaan sang anak didik, menjadikan pendidikan hanya sebatas formalitas pengajaran biasa tanpa menerapkan nilai-nilai yang harus di konsumsi oleh peserta didik. Misalnya pada pembejaran Pancasila, peserta didik hanya mampu sebatas menyebutkan ke lima sila saja tanpa mengerti esensi maupun aplikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain ada juga kekurangan-kekurangan seperti infrastuktur, kesadaran dan sarana prasarana dalam menunjang proses tersebut.
Rencana pemerintah meluncurkan program Pendidikan Karakter tepat di momentum peringatan Hardiknas nanti, seharusnya benar-benar bisa menjadi semangat baru dan era baru pendidikan Indonesia yang lebih berarti dan bermoral. Mengingat banyaknya praktik melawan Undang-Undang adalah problem mendasar manusia secara moral dan mentalitas yang terkait dengan watak dan kepribadian. Dan dalam pendidikan karakter ini nantinya, sudah seharusnya pendidik terlebih dahulu memenuhi syarat komitmen, integritas dan kapabilitas atau kemampuan/ketrampilan. Ini supaya pendidikan tidak hanya menjadi sekadar pelajaran biasa yang lebih menekankan pada aspek kognitif saja (KR, Senin 26 April).
Dan pada akhirnya, dengan momentum Hardiknas kali ini agar bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang masih jauh dari harapan masyarakat. Sudah seharusnya pemerintah lewat Kemetrian Pendidikan (Kemendiknas) menyiapkan pola-pola ataupun strategi yang lebih baik untuk pendidikan di tanah air ini. Karena untuk menyiapkan bangsa yang besar, terlebih dahulu yang harus di cerdaskan adalah masyarakatnya. Dengan metode pendidikan yang jelas dan terarah, masyarakat menjadi cerdas dan bangsa pun bisa maju. Titik.


Melki Hartomi AS
Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST)
Yogyakarta

Continue Reading...

May Day, Buruh Menggugat

Peringatan May Day atau hari buruh se-dunia, diperingati dengan antusias di Yogyakarta. Setidaknya ada empat aliansi yang meresponnya dengan menggelar berbagai aksi. Diantaranya Front Oposisi Rakyat (FOR) Indonesia, Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK), Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), dan Front Perjuangan Rakyat (FPR). Aksi yang dilakukan di titik nol Yogyakarta ini diikuti oleh ratusan peserta yang tergabung dalam berbagai sub aliansi. Berbagai yel-yel di teriakan dan berbagai tuntutan di gema kan. Umumnya tuntutan massa yang kebanyakan buruh dan mahasiswa ini menekankan pada tolak upah murah, naikan upah buruh, kebebasan berserikat kaum buruh, tolak Asean China Free Trade Agrement (ACFTA), hapus diskriminasi pekerja buruh, tolak privatisasi dan jaminan hukum bagi buruh migran.



Dalam setiap May Day, kita selalu diajak untuk berefleksi mengenai nasib kaum buruh. Kita selalu di ingatkan bahwa sampai hari ini buruh selalu saja berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jumlah angkatan kerja tinggi, sementara nilai tawar rendah. Para pemodal memerah buruh layaknya sapi perahan. Ini tentu merupakan hal yang sangat ironis. “ Belum lagi jika kita melihat kerjasama korporasi antara pemodal dan pemerintah yang sering kali menindas buruh dengan sewenang-wenang. Kesewenangan pemerintah ini terlihat dari keengganan untuk mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan amanat dari UU No. 40 Tahun 2004 “ demikian yang di ungkapkan Edi Susilo, koordinator AMUK Yogyakarta.
Sementara itu, FPR dalam orasinya menyimpulkan bahwa penindasan yang dialami rakyat Indonesia sekarang ini karena akibat dari bercokolnya kekuatan imperialisme asing di Indonesia yang masuk dan kokoh berdiri atas bantuan para borjuasi besar komparador yang di pimpin SBY Boediono. Tidak hanya itu, FPR juga menilai bahwa akses untuk mendapatkan pendidikan juga masih sangat susah dan mahal. Apalagi untuk kalangan yang banyak berasal dari kaum buruh dan tani.



Aksi yang sedianya dilakukan pagi hari ini, menjelang tengah hari, tak jua menyurutkan massa aksi untuk menuntaskan aksinya meskipun didera panas dan haus. Berbagai reflika pun juga turut menyertai aksi buruh ini, diantara yang paling kentara ialah reflika patung babi. Dan sebelum dibakar, patung babi tersebut disimbolkan dengan memasanginya dengan foto bergambar presiden dan wakil presiden. Sempat terjadi kemacetan tetapi tidak berselang lama setelah reflika tersebut habis terbakar, kembali polisi membuat penertiban dan kelancaran para pengendara.
Aksi buruh Yogyakarta ini berlangsung dengan damai dan tertib tanpa ada kekerasan baik dari phak kepolisian maupun dari massa aksi. Dan setelah membacakan semua tuntutan, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib pula.

Melki AS

Continue Reading...

MoU MPR RI dengan Tamansiswa

YOGYAKARTA-Bertempat di Pendopo Agung Tamansiswa, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) HM Taufik Kiemas dan Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa (MLPT) Ki Tyasno Sudarto, bersama-sama menandatangani nota kesepahaman (Memorandum Of Undestanding/ MoU) antara MPR RI dengan Perguruan Tamansiswa (28/04/2010). MoU ini merupakaan jalinan kerjasama antara pemerintah dengan Tamansiswa dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dalam bidang sosialisasi empat pilar kenegaraan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
Adalah merupakan tanggungjawab bersama untuk memperjuangkan harapan-harapan agar bangsa ke depannya bisa jadi lebih baik. Tentunya ini membutuhkan dukungan dari semua komponen. Untuk mewujudkan tersebut sesuai supremasi konstitusi, maka di perlukan upaya nyata. Demikian yang disampaikan HM Taufik Kiemas dalam sambutannya. Lebih jauh menurutnya bahwa konsitusi negara itu bukan hal yang mudah. Maka diperlukan usaha bersama sesuai tugas dan peran masing-masing. “Dengan memahami utuh tentang konstitusi, maka pemahaman yang baik pula tentang supremasi konstitusi akan jadi lebih baik lagi” lanjutnya.
Drs. Slamet Sutrisno, M.Si dalam pengantar penandatanganan MoU mengemukakan bahwa pengkajian Pancasila memerlukan kecermatan tentang ‘apa-nya’ Pancasila, sebagai obyek material dalam suatu studi akademis. Setelah disepakati apa yang mesti di kaji, giliran ‘bagaimana-nya’ melakukan pengkajian harus menunjukan validitas dan akurasi.



“ Hal ini berkenaan dengan obyek formal atau pendekatan keilmuan, sesuatu hal yang memungkinkan kinerja pikir bisa di sebut bersifat keilmuan “ Ungkapnya.
Dalam pengantarnya, Slamet Sutrisno juga memaparkan tentang perspektif pengkajian Pancasila yang mencakup perspektif social sciences, humaniora, filsafat, ideologi dan dimana perlu ‘Mistik Pancasila’ seperti yang pernah di ungkapkan Notonegoro. Secara perspektif social sciences dan humaniora, bisa dilakukan dengan terutama metodologi non-positivistik pada berbagai ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, hukum, psikologi, ekonomi, sastra, sejarah dan cultural studies. Secara perspektif filsafat, bisa dilakukan dengan konsep trilogi yakni filsafat non-eksplisit atau filsafat tradisional, filsafat sistematis dan filsafat kritis. Dan secara perspektif mistik, seperti menyitir Notonegoro 1974, bahwa studi Pancasila boleh jadi akan merambahi ranah mistisisme dengan implikasi munculnya ‘Mistik Pancasila’. “Jauh dimasa kemudian, Notonagoro memperoleh pembenaran ilmiah pada kelahiran krisis ilmiah yang dimulai pada disiplin ilmu fisika dimana tepat di perbatasan krisis itulah muncul implikasi mistik” ungkapnya.
Sementara itu Prof. DR Gunawan M.Pd mengungkapkan bahwa Pancasila sebagai suatu konstruk simbolik yang padat dengan nilai-nilai hakiki keberadaan manusia di Indonesia pada khususnya atau di dunia pada umumnya, baik sebagai individu maupun kelompok, merupakan suatu obyek dasar pembudayaan bagi subyek budaya masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Pembudayaan Pancasila dalam konteks ini jelas menuntut upaya dan atau perjuangan yang serius, sistemik dan sistematik secara berlanjut berkesinambungan tanpa henti bagi seluruh warga bangsa Indonesia pada umumnya dan negara atau pemerintah pada khususnya. Tujuan mendasar keberadaan Pancasila adalah terwujudnya pranata masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang melindungi dan memberdayakan seluruh warga bangsa Indonesia selamanya.



“ Kalau hingga saat ini masih banyak pihak warga masyarakat Indonesia yang sangat kecewa dengan praktik-praktik kehidupan dna berkehidupan masyarakat bangsa Indonesia karena justru sangat banyak yang menyimpang atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sangat bisa dimaklumi dan wajar adanya. Kewajaran ini tidak dimaksudkan untuk memberikan pembenaran terhadap praktik-praktik yang menyimpang atau masih masih menyimpang dari yang sesungguhnya diharapkan oleh ajaran Pancasila. Kewajaran atas kejadian tersebut mestinya lebih dilihat sebagai bukan penyebab (inisiasi dasar) melainkan sebagai akibat (inisiasi ikutan) dari sesuatu yang memang belum pada tempatnya. Akhirnya, penentu segala keberhasilan kerja bersama adalah kesadaran para pihak yang terlibat itu sendiri “ ungkap Gunawan menegaskan.



Sebelumnya, di Pendopo Agung Tamansiswa juga di adakan Seminar Nasional Pengkajian dan Pembudayaan Pancasila. Seminar ini menghadirkan dua nara sumber yakni Prof. DR. Gunawan, M.Pd (Dosen Pasca Sarjana UST) dan Heri Santoso, SS, M.Hum ( Dosen Pendidikan Pancasila UGM dan Kabid. Penelitian Pusat Studi Pancasila UGM). Seminar yang dihadri oleh 200 an guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), undangan, dan mahasiswa ini menjadi hangat dengan dicontohkannya cara-cara pengajaran Pancasila yang inovatif dan kreatif oleh Heri Santoso agar siswa tidak bosan. Karena dengan adanya inovasi terhadap pembelajaran pancasila, terbukti dapat meningkatkan kualitas perkuliahan Pancasila terhadap disiplin keilmuan mahasiswa. “Tapi tidak semua inovasi itu sesuai dengan sasaran” ujarnya menangapi pertanyaan peserta seminar.
Acara ini dihadir berbagai perwakilan dari MPR RI sendiri yang ikut serta bersama ketua, unsur Muspida Yogyakarta, Ketua DPRD Tk I Yogyakarta, Seluruh unsur Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Pinisepuh Tamansiswa, Rektor beserta Wakil Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Guru Pendidikan Kewarganegaraan, dan Persatuan Pemuda Tamansiswa (PPTs) serta Mahasiswa. Acara ini juga di tandai dengan di kukuhkannya Pusat Pengkajian dan Pembudayaan Pancasila Tamansiswa (P4Ts) beserta pengurusnya untuk periode 2009-2014 oleh Ki Tyasno Sudarto. Dan sebelum penandatanganan, terlebih dahulu semua undangan di suguhi dengan pertunjukan seni oleh murid-murid Taman Kesenian Ibu Pawiyatan yang membawakan cerita bertemakan Pancasila.

Melki AS

Continue Reading...

Soekarno Menggugat

Oleh; Asvi Warman Adam

Tidak banyak diketahui umum bahwa tahun 1965-1967 Presiden Soekarno sempat berpidato paling sedikit sebanyak 103 kali. Yang diingat orang hanyalah pidato pertanggungjawabannya, Nawaksara, yang ditolak MPRS tahun 1967. Dalam memperingati 100 tahun Bung Karno, tahun 2001 telah diterbitkan kumpulan pidatonya. Namun, hampir semuanya disampaikan sebelum peristiwa G30S 1965.
Kumpulan naskah ini diawali pidato 30 September 1965 malam (di depan Musyawarah Nasional Teknik di Istora Senayan, Jakarta) dan diakhiri pidato 15 Februari 1967 (pelantikan beberapa Duta Besar RI). Pidato-pidato Bung Karno (BK) selama dua tahun itu amat berharga sebagai sumber sejarah. Ia mengungkapkan aneka hal yang ditutupi bahkan diputarbalikkan selama Orde Baru. Dari pidato itu juga tergambar betapa sengitnya peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Di pihak lain, terlihat pula kegetiran seorang presiden yang ucapannya tidak didengar bahkan dipelintir. Soekarno marah. Ia memaki dalam bahasa Belanda.

Konteks pidato

Periode 1965-1967 dapat dilihat sebagai masa peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Dalam versi pemerintah, masa ini dilukiskan sebagai era konsolidasi kekuatan pendukung Orde Baru (tentara, mahasiswa, dan rakyat) untuk membasmi PKI sampai ke akarnya serta pembersihan para pendukung Soekarno.

Mulai tahun 1998 di Tanah Air dikenal beberapa versi sejarah yang berbeda. Selain menonjolkan keterlibatan pihak asing seperti CIA, juga muncul tudingan terhadap keterlibatan Soeharto dalam "kudeta merangkak", yaitu rangkaian tindakan dari awal Oktober 1965 sampai keluarnya Supersemar (Surat perintah 11 Maret 1966) dan ditetapkannya Soeharto sebagai pejabat Presiden tahun 1967. "Kudeta merangkak" terdiri dari beberapa versi (Saskia Wieringa, Peter Dale Scott, dan Subandrio) dan beberapa tahap.

Substansi pidato

Setelah peristiwa G30S, Soekarno berusaha mengendalikan keadaan melalui pidato-pidatonya.
"Saya komandokan kepada segenap aparat negara untuk selalu membina persatuan dan kesatuan seluruh kekuatan progresif revolusioner. Dua, Menyingkirkan jauh-jauh tindakan-tindakan destruktif seperti rasialisme, pembakaran-pembakaran, dan perusakan-perusakan. Tiga, menyingkirkan jauh-jauh fitnahan-fitnahan dan tindakan-tindakan atas dasar perasaan balas dendam."

Ia juga menyerukan "Awas adu domba antar-Angkatan, jangan mau dibakar. Jangan gontok-gontokan. Jangan hilang akal. Jangan bakar-bakar, jangan ditunggangi". Dalam pidato ia menyinggung Trade Commission Republik Rakyat Tiongkok di Jati Petamburan yang diserbu massa karena ada isu Juanda meninggal diracun dokter RRT. Padahal, beliau wafat akibat serangan jantung. Soekarno menentang rasialisme yang menjadikan warga Tionghoa sebagai kambing hitam.

Dalam pidato 20 November 1965 di depan keempat panglima Angkatan di Istana Bogor BK mengatakan, "Ada perwira yang bergudul. Bergudul itu apa? Hei, Bung apa itu bergudul? Ya, kepala batu." Tampaknya ucapannya itu ditujukan kepada Soeharto. Pada kesempatan yang sama Soekarno menegaskan, "Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi. Terus terang bukan Subandrio. Bukan Leimena…. Bukan engkau Soeharto, bukan engkau Soeharto, dan seterusnya (berbeda dengan nama tokoh lain, Soeharto disebut dua kali dan secara berturut-turut).

Mengapa Soekarno tak mau membubarkan PKI, padahal ini alasan utama kelompok Soeharto menjatuhkannya dari presiden. Karena dia konsisten dengan pandangan sejak tahun 1925 tentang Nas (Nasionalisme), A (Agama), dan Kom (Komunisme). Dalam pidato ia menegaskan, yang dimaksudkan dengan Kom bukanlah Komunisme dalam pengertian sempit, melainkan Marxisme atau lebih tepat "Sosialisme". Meskipun demikian Soekarno bersaksi "saya bukan komunis". Bung Karno juga mengungkapkan keterlibatan pihak asing yang memberi orang Indonesia uang Rp 150 juta guna mengembangkan "the free world ideology". Ia berseru di depan diplomat asing di Jakarta, "Ambassador jangan subversi."

Tanggal 12 Desember 1965 ketika berpidato dalam rangka ulang tahun Kantor Berita Antara di Bogor, Presiden mengatakan tidak ada kemaluan yang dipotong dalam peristiwa di Lubang Buaya. Demikian pula tidak ada mata yang dicungkil seperti ditulis pers.

Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan Soekarno dalam pidato di depan HMI di Bogor 18 Desember 1965. Soekarno mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, orang bahkan tidak berani menguburkan korban.

"Awas kalau kau berani ngrumat jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu diklelerkan saja di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar bagai bangkai anjing yang sudah mati."

Dalam kesempatan sama, Bung Karno sempat bercanda di depan mahasiswa itu, "saya sudah 65 tahun meski menurut Ibu Hartini seperti baru 28 tahun. Saya juga melihat Ibu Hartini seperti 21 tahun."

Gaya bahasa Soekarno memang khas. Ia tidak segan memakai kata kasar tetapi spontan. Beda dengan Soeharto yang memakai bahasa halus tetapi tindakannya keras. Di tengah sidang kabinet, di depan para Menteri, Presiden Soekarno tak segan mengatakan "mau kencing dulu" jika ia ingin ke belakang . Ketika perintahnya tidak diindahkan, ia berteriak "saya merasa dikentuti". Pernah pula ia mengutip cerita Sayuti Melik tentang kemaluannya yang ketembak. Namun, di lain pihak ia mahir menggunakan kata-kata bernilai sastra, "Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2 ½ sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita."

Dalam pidato 30 September 1965 ia sempat mengkritik pers yang kurang tepat dalam menulis nama anak-anaknya. Nama Megawati sebetulnya Megawati Soekarnaputri, bukan Megawati Soekarnoputri. Demikian pula dengan Guntur Soekarnaputra.

Di balik pidato

Apa yang disampaikan Soekarno dalam pidato-pidatonya merupakan bantahan atas apa yang ditulis media. Monopoli informasi sekaligus monopoli kebenaran adalah causa prima dari Orde Baru. Umar Wirahadikusumah mengumumkan jam malam mulai 1 Oktober 1965, pukul 18.00 sampai 06.00 pagi, dan menutup semua koran kecuali Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Koran-koran lain tidak boleh beredar selama seminggu. Waktu sepekan ini dimanfaatkan pers militer untuk mengampanyekan bahwa PKI ada di belakang G30S.

Meski masih berpidato dalam berbagai kesempatan, pernyataan BK tidak disiarkan oleh koran-koran. Bila Ben Anderson di jurnal Indonesia terbitan Cornell mengungkapkan hasil visum et repertum dokter bahwa kemaluan jenderal tidak disilet dalam pembunuhan di Lubang Buaya 1 Oktober 1965, jauh sebelumnya Soekarno dengan lantang mengatakan, 100 silet yang dibagikan untuk menyilet kemaluan jenderal itu tidak masuk akal.

Dalam pidatonya terdengar keluhan. Misalnya, di Departemen P dan K orang-orang yang mendukung BK dinonaktifkan. Sebetulnya seberapa drastiskah merosotnya kekuasaan yang dipegangnya?

Presiden Soekarno masih sempat melantik taruna AURI dan berpidato dalam peringatan 20 tahun KKO. Paling sedikit Angkatan Udara, Marinir, dan sebagian besar tentara Kodam Brawijaya masih setia kepada Bung Karno. Tetapi kenapa ia hanya sekadar berseru "jangan gontok-gontokan antarangkatan bersenjata". Kenapa ia tidak memerintahkan tentara yang loyal kepadanya untuk melawan pihak yang ingin menjatuhkannya?

Soekarno tidak ingin terjadi pertumpahan darah sesama bangsa. Dalam skala tertentu, yang tidak diharapkan Bung Karno itu telah terjadi setelah ia meninggal . Demikian pula yang kita lihat hari ini di Aceh. Sebuah wilayah yang pada tahun 1945 para ulamanya menyerukan rakyat mereka untuk berdiri di belakang Bung Karno.

(*Dr Asvi Warman Adam Sejarawan LIPI) ► e-ti

Continue Reading...