MENCARI PANCASILA ….. ???

“ Sekarang banyaknya prinsip; Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan dan Ketuhanan. Lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa- namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi “
( Pidato Ir. Soekarno, 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI)

Tidak berselang lama lagi bangsa kita akan memperingati 65 tahun kemerdekaannya. Tentunya bukan usia yang muda bagi bangsa ini dalam meniti kehidupannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah perjuangan yang berabad-abad lamanya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, oleh Soekarno dan Hatta, perjuangan itu terkristalkan dalam sebuah proklamir kemerdekaan. Sebelumnya, disaat Jepang hampir kalah dalam perang pasifik, kemudian berusaha membentuk panitia yang dinamakan BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dan tepat pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidato dan gagasan-gagasannya tentang dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Dan dari pidato tersebut akhirnya lahirlah dasar negera yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Demikianlah, kemudian Pancasila setelah selesai dirumuskan, kemudian dicantumkan di dalam mukadimah dan disahkan sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup didalam berbangsa dan bernegara tanggal 18 Juni 1945. Makanya sampai hari ini pun setiap tanggal 1 Juni kita selalu memperingatinya sebagai hari lahirnya Pancasila.
Peringatan hari lahir Pancasila sekarang ini seharusnya bisa bersifat lebih menjiwai dan mendalam. Karena ini merupakan tonggak awal bagi segenap masyarakat yang hidup dan mencari penghidupan didalamnya untuk menentukan sendiri nasibnya, menentukan arah bangsa yang dicintainya. Tidak lalu dengan ceremonial kosong belaka atau lomba-lomba yang hampir tidak bermakna bagi pesertanya. Seharusnya peringatan kali ini ditandai dengan suatu bukti konkrit pengamalannya.

• Mencari Pancasila Dalam Pendidikan
Mempelajari Pancasila, hukumnya wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi tidak ada kewajiban untuk mengkultuskannya. Karena ketika Pancasila tidak cukup mampu menjawab permasalahan yang ada, maka berhak Pancasila untuk kemudian di urai kembali dasar dan makna yang terkandung didalamnya. Pancasila seharusnya tidak bersifat kaku dan dangkal. Tapi justru harus luwes dan gemulai. Pengajaran Pancasila di sekolah seharusnya bukan lagi pada tataran hari lahirnya saja. Tapi lebih kepada esensinya dan percontohan yang nyata yang dicontohkan guru kepada muridnya dan yang dilakukan guru dan muridnya terhadap kehidupan sosial tempatnya berada. Dengan langsung menyentuh pada substansi permasalahan bangsa, maka Pancasila dapat dipahami dan dijabarkan sesuai dengan arahnya. Kegagalan pendidikan dalam pengajaran Pancasila adalah tidak adanya keseriusan dari guru dan dosen untuk mendalaminya. Pola pendidikan yang terlampau dikotomis, menjadikan pengajaran Pancasila bak cinta bertepuk sebelah tangan. Disatu sisi dibutuhkan tapi disisi lainnya diacuhkan.
Sudah seharusnya mulai sekarang praktek pengajaran Pancasila diubah agar mengena pada tujuannya. Tidak hanya sebatas hapalan semata, tapi praktek pengamalannya secara langsung. Karena mempelajari Pancasila sama halnya dengan membangun karakter peserta didik yang diharapkan mampu menjadi manusia yang merdeka. Nah bisa kita bayangkan seandainya didalam pengajaran Pancasila, konsep kemerdekaannya diabaikan begitu saja, maka peserta didik pun tak akan percaya dengan harapan yang di tawarkan Pancasila. Sudah seharusnya pengajaran Pancasila harus kena dengan pola pengenalan dan pengamalan tentang nilai dan sikapnya (afektif).

• Mencari Pancasila dalam KePeranannya Pemuda
Seiring berjalannya kehidupan merdeka di negeri ini, Pancasila ternyata belum mampu tergali lebih dalam terutama mengenai cara penjabaran dan pengamalannya didalam laku kehidupan masyarakat dan bangsa. Pancasila masih dimaknai dengan simbolisasi kata dan gambar-gambarnya saja. Pancasila masih bersifat pajangan dan komersialisasi bangsa didalam percaturan global negara-negara dunia. Artinya, Pancasila butuh person yang bisa menjabarkannya secara lebih baik dan bermakna. Sebutlah salah satunya ialah pemuda.
Sebagai tonggak sejarah, pemuda dituntut untuk lebih berperan aktif dalam pembacaan dan pembudayaan Pancasila. Dari masifitas pembacaan Pancasila ini kemudian, bangsa akan menuai benih yang akan mampu menjembatani dari setiap persoalan baik internal maupun eksternal. Tidak bisa kita pungkiri bahwa peranan pemuda dalam mengawal negeri ini sangatlah besar. Sebut saja Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lain-lainnya yang telah berjuang mati-matian untuk kemerdekaan negerinya. Ataupun perjuangan pemuda seperti Soe Hok Gie, Hariman Siregar dan lainnya juga yang telah mempu membuat terobosan baru bagi bangsa Indonesia ini. Artinya pemuda menempati semua lini dalam upaya kemajuan bangsa. Meskipun sekarang masih ada gonjang-ganjing tentang siapa penggagas Pancasila yang sebenarnya, setidaknya pemuda telah berperan besar dalam perlawanan dan perjuangannya sehingga bangsa ini bisa merdeka.
Dalam sejarah modern Indonesia, perlawanan pemuda sejak zaman Hindia Belanda (kolonial) ataupun pra sampai pada pasca kemerdekaan, peran pemuda layak dicatat sebagai pikiran pada basis tindakan. Karena secara terminologis, disetiap pergolakan dan perlawanannya, pemuda menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bumi pertiwi. Pemuda dalam kebermaknaannya tidak semata-mata terminologis, namun ia adalah jiwa-rakyat. Secara epistemologis pemuda bertanggung jawab untuk melakukan praktek penyadaran kepada rakyat. Secara idiologis pemuda adalah tenaga-tenaga perubahan dunia. Pemuda adalah pikiran bertindak yang di dalamnya terdapat gagasan-gagasan revolusioner yang penuh dengan harapan.
Namun saat ini, pemuda terjebak pada krisis identitas yang rumit. Pemuda yang diharapkan sebagai garda perubahan, terlena pada persoalan pragmatis dan ketidakjelasan jatidiri. Bahkan cenderung larut dalam pertarungan politik yang tidak jelas dan tidak menentu. Sehingga dari itu timbulah pendangkalan makna yang merata, terutama makna keberpancasilaannya. Mudahnya pemuda tersulut tindakan yang anarkistis adalah ironi di tengah proses penuaan bangsa yang terkenal dengan demokrasinya. Seharusnya semakin tua demokratisasi bangsa, semakin menjadikan bangsa ini matang dalam membudayakan Pancasila untuk kemaslahatan orang banyak. Lihat contoh kasus kerusuhan di Mojokerto. Ini adalah sebuah bukti konkrit seberapa gampangan pemuda terjebak dalam pusaran politis yang destruktif. Pemuda kehilangan makna Pancasila sebagai batasan kebebasan sehingga tak memperdulikan lagi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.
Tidak hanya itu, ketidakmampuan pemuda dalam pembacaan kritis terhadap situasi global, nasional dan lokal, dalam merumuskan setiap gerakan yang akan diambil, menjadikan bangsa ini semakin terpuruk, tidak berdaya dan tenggelam dalam pusaran budaya internasional yang liar. Padahal seharusnya dari keragaman suku, adat, ras, agama dan bahasa yang ada di Indonesia ini, bisa dibangkitkan menjadi satu kekuatan budaya nasional yang bisa mengantisipasi masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Tapi lagi-lagi pemuda gagal mengantisipasinya, sehingga akhirnya bertekuk lutut terhadap relasi sosial dunia internasional yang menyulap masyarakatnya menjadi konsumen sejati.
Disisi lain, peran Negara pun seolah tidak berarti dan selalu dapat ditundukan oleh kekuatan-kekuatan internasional yang semakin kapital dan liberal. Masyarakat dihadapkan pada paradigma bahwa budaya luar yang membonceng nilai-nilai kapital dan liberal itu teramat bagus, sementara budaya nasional dengan nilai luhurnya yang berazazkan gotong royong, kekeluargaan, serta musyawarah dan mufakat seolah sudah tidak berarti apa-apa lagi. Masyarakat dicitrakan dengan apa yang disaksikan lewat televisi, iklan dan tayangan yang konsumeristik. Sehingga ketika sedikit saja ada cela untuk masuk, maka akan sangat berpotensi sekali menggeser budaya nasional (budaya akar) menjadi budaya popular (post-modernisme). Mewabahnya post-modernisme ini pada akhirnya membelenggu manusia dalam konteks pemenuhan hasrat yang baru dan kekinian. Sehingga pada akhirnya tergilas oleh putaran waktu yang semakin tidak jelas. Jameson (1999) mengatakan masyarakat konsumer dikendalikan oleh hasrat pemujaan gaya hidup dan penampilan diri. Oleh karena itulah orang tidak perduli apakah hidup hanya sekali, yang penting bagaimana bisa tampil modis dan trendy. Inilah ciri dari post modernisme yang selalu menempatkan teknologi sebagai dewa dari segala kemajuan. Jadi kreativitas budaya yang diharapkan lebih meng-Indonesia, akan melompat menjadi budaya yang secara tidak langsung mengkapitalisasikan dan meliberaliskan seperti impian dunia internasional.
Pergeseran dan lompatan budaya ini sesungguhnya adalah ancaman terhadap keberlangsungan budaya nasional mengingat bahwa pencitraan yang dilakukan internasional dengan kemajuan teknologinya, ternyata masih menyisahkan banyak persoalan. Dan ketika masyarakat berhasil dimabukan dengan segenap harapan hampa, maka bukan tak mungkin bangsa ini akan tenggelam dalam ketidakpastian dan campur aduknya kepentingan yang bias. Sehingga kemudian tak salah ketika Anthony Giddens dalam bukunya “Dunia Yang Berlari“ mengatakan bahwa tanpa ada regulasi yang jelas, maka umat manusia bisa mati oleh keserakahan beberapa orang saja.
Kini, sejak bergulirnya era reformasi 12 tahun yang lalu, kekakuan kita dalam membaca Pancasila sebagai dasar negara masih saja terbentur pada realistas pemaknaan yang tidak jelas arahnya. Berdaulat di bidang politik, seperti amanah Soekarno dalam Trisakti yang di gaungkannya, masih terbilang belum mampu di realisasikan oleh aparatur negeri ini. Reformasi akhirnya hanya menjadi kertas minyak terbakar yang terbang di udara; melayang kesana kesini tapi pada akhirnya lebur menyisahkan debu hitam bagi kehidupan negeri. Reformasi yang di agungkan hanya menjadi pesta pergantian rezim otoritarian orde baru tanpa adanya persiapan matang untuk membenahi keadaan agar lebih baik dari sebelumnya. Justru setelah reformasi bahkan dengan telah dilakukannya pemilihan kepala negara secara langsung, bangsa ini masih menyisahkan persoalan-persoalan pelik nan klasik seperti kemiskinan yang tidak berkurang (bahkan bertambah), korupsi yang masih merajalela, penggusuran yang semakin menjadi-jadi, deskriminasi dalam segala bidang dan lain-lainnya. Bahkan lebih daripada itu, timbul beberapa golongan reformis yang ingin menyulap dan memodifikasi Pancasila sedemikian rupa. Sebutlah contohnya pasal 33 ayat 3 tentang bumi, air dan kekayaan alam lainnya yang coba ingin dihapuskan. Bisa dibayangkan bila pasal itu sempat hilang dari konstitusi kita, maka seluruh kekayaan negeri akan di kuasi dan digunakan hanya untuk kepentingan asing. Inilah artinya sebuah tindakan yang bertentangan dengan amanah konstitusi. Sebuah penghianatan karena seharusnya semua kekayaan negeri ini sebisa mungkin hanya untuk dipergunakan bagi kemakmuran dan kesejahteran seluruh rakyatnya. Tapi apa nyana, reformis-reformis gadungan tersebut masih bisa bersembunyi dengan leluasa di balik ketiak kekuasaan meskipun nyata tindakan yang dilakukannya adalah makar. Dan ini artinya tidak ada perubahan pola kepemimpinan yang spesifik dari pergantian rezim yang telah dilakukan. Karena ternyata rakyat masih menjadi bagian yang buram dari cerita sejarah yang terus bergerak ini. Foucault (1956) telah mengajari kita bahwa kuasa itu tidaklah tunggal, tidak konsentris tetapi ia mengalir dalam kapiler-kapiler kehidupan; baik oleh si patron (penguasa) maupun oleh si klien (rakyat). Artinya kita masih punya potensi besar untuk membuat suatu relasi kuasa makna menjadi bergeser memihak rakyat.
Gagalnya reformasi yang telah dilakukan selama 12 tahun terakhir ini, juga turut mengguncangkan sistem perpolitikan dalam negeri. Dimana Pancasila akhirnya termarjinalkan oleh paham lain dalam arus sistem politik yang sedang berkembang (bahkan keluar jalur/out of the track). Sehingga nilai-nilai dan pandangan hidup yang seharusnya jadi jatidiri bangsa ini tenggelam dalam cengkeraman ketidakpastian dan kekeliruan. Pemaknaan terhadap demokrasi yang diliberalkan akhirnya mencipta kebebasan yang diterjemahkan kedalam arti yang liar dan barbarian. Inilah yang pada akhirnya memicu terjadinya legalisasi dan penghalalan dari setiap tindakan yang dilakukan, tanpa memperdulikan apakah tindakan itu merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain (biasanya alasannya HAM). Akibatnya seperti terlihat dalam konstelasi politik nasional yang makin elitis dan hanya memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya masing-masing. Dari ciri seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa faham liberalisme telah merasuk ke dalam sistem perpolitikan nasional. Padahal, seharusnya, sistem politik ini dibangun dan diwujudkan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dengan berazazkan dan sejalan dengan Pancasila. Tidak hanya itu, penghianatan terhadap Pancasila semakin hari semakin menjadi-jadi. Lihatlah contoh kasus di Provinsi Aceh, dimana didalam bangsa yang menganut satu faham bersama, tapi disana partai lokal masih berdiri sampai sekarang. Kenapa ini bertentangan dan penulis anggap suatu bentuk penghianatan…?? Karena ketika kita mensepakati bahwa suatu sistem politik harus mampu mengakomodir seluruh bangsa Indonesia secara keseluruhan, maka sudah seharusnya tidak ada yang namanya partai lokal. Partai pun harus menjadi satu kesatuan yang sifatnya menasional. Adanya partai lokal justru dapat menumbuhkembangkan potensi perpecahan dan disintegrasi bangsa. Partai lokal merupakan suatu sinyalemen adanya pengikisan terhadap rasa dan semangat nasionalisme yang telah dibangun para pendiri republik ini. Karena nasionalisme yang ada di Indonesia adalah nasionalisme yang mencakup keseluruhan negeri ini dari sabang sampai merauke. “ Ia boekan nasionalisme jang timboel dari kesombongan belaka; ia adalah nasionalisme jang lebar, ia adalah nasionalisme jang timboel daripada pengetahoean atas soesoenan doenia dan riwajat; ia boekanlah ‘jingo-nasionalism’ ataoe chaoevinism, dan boekanlah soeatu copie atau tiroean daripada nasionalisme barat. Nasionalisme kita adalah soeatu nasionalisme, jang menerima rasa hidoepnya sebagai soeatu wahjoe, dan mandjalankan rasa hidoepnja itu sebagai soewaktoe bhakti….Nasionalisme kita ialah nasionalisme ke-Timoer-an, dan sekali-kali boekanlah nasionalisme ke-Barat-an, jang … adalah ‘soeatoe nasionalisme jang menjerang-njerang, soeatoe nasionalisme jang mengedjar sendiri, soeatoe nasionalisme perdagangan jang oentoeng atau roegi’ ….. Nasionalisme kita adalah nasionalisme jang memboeat kita mendjadi ‘Perkakasnja Tuhan’. Nasionalisme kita mendjadi ‘hidoep dalam Roch’ (Soekarno; Di Bawah Bendera Revolusi, 1959).
Dari pembacaan singkat ini, dalam kondisi yang masih serba tidak pasti, memang kita harus melakukan pembacan yang lebih kritis lagi. Pembacaan yang kritis akan menggiring kita pada pemahaman dan pengertian tentang Pancasila yang sesungguhnya. Karena berkaca dari banyaknya persoalan, maka tidak ada teori yang dimitoskan selain dengan mendalami azaz dan pandangan hidupnya. Karena Pancasila adalah pandangan hidup yang seharusnya mampu menjawab tantangan zaman dan menjadi filter bagi masuknya budaya dan nilai-nilai liar yang bertentangan dengan kepribadian bangsa ini. Maka dari itu, kejelasannya penting sebagai pedoman dalam memecahkan persoalan kebangsaan (nasionalisme) serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. Akhirnya, tidak ada kemajuan yang bisa diraih kalau kita tidak mencari dan mempelajarinya kembali serta mengamalkannya Pancasila kedalam kehidupan nyata. Karena tanpa suatu pandangan hidup yang jelas, maka bangsa ini akan selamanya terombang ambing dalam ketidakpastian yang rapuh. Nah, pertanyaannya; sudahkah kita menemukan Pancasila itu..??


Melki AS

Continue Reading...

Pentingnya Pendidikan Karakter

Sebuah Tinjauan Dasar;

Seorang siswa SMA Negeri 9 Yogyakarta, Yondi Handitya, mengadukan nasibnya ke LBH Yogyakarta karena kelulusannya di anulir pihak sekolah gara-gara akhlak yang bermasalah (Kompas, Jumat 30 April 2010). Kasus seperti ini seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi orang tua, bagi guru-guru dan terutama bagi Kementrian Pendidikan Nasional bahwa pendidikan di sekolah juga penting memasukan akhlak sebagai ukuran dalam penentuan. Keputusan tersebut, sebenarnya bisa menjadi tolak ukur pendidikan yang lebih baik dan terarah kedepannya. Jadi pendidikan tidak hanya ditentukan dengan penilaian secara simbolik (1-10 atau A-D) belaka, tetapi juga harus di konteks kan dengan nilai-nilai sesungguhnya didalam penghidupan yang membangun karakter seperti akhlak, moral, kepribadian dan watak.
Terjadinya berbagai tindakan yang inkonstitusi seperti markus, korupsi, asusila atau lainnya, sesungguhnya mengindikasikan bahwa adanya kebobrokan terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan moral ataupun mental. Moral dan mental ini kemudian, menurun kepada budi pekerti seseorang didalam kehidupan nyata (keberanian dan kejujuran). Artinya pendidikan memiliki peran yang sangat besar, dalam hal ini karena turut berfungsi dalam mentransformasikan nilai-nilai tersebut yang kemudian membentuk budi pekertinya.

Ki Hadjar Dewantara (KHD) dalam bukunya “Pendidikan; Bagian Pertama” mengartikan pengajaran budi pekerti adalah menyokong perkembangan hidup anak-anak, lahir dan batin, dari sifat kodratinya menuju kearah peradaban dalam sifatnya yang umum. Ini berbeda dengan pengajaran biasa karena didalam pengajaran budi pekerti, lebih menekankan pada proses penganjuran kepada anak-anak agar membiasakan bertingkah laku yang baik supaya dapat pengertian dan penginsyafan pula tentang kebaikan dan keburukan pada umumnya, kemudian mampu melakukan pelbagai laku yang baik dengan cara disengaja. Inilah yang disebut dengan metode Tri Ng, “ Ngreti, Ngrasa, Nglakoni “ (Menyadari, Menginsyafi dan Melakukan). Ini hampir sama dengan pola pendidikan Islam yang metodenya ditekankan pada “Syariat, Hakikat Tarikat dan Makrifat”.
Jadi dengan adanya pendidikan karakter dan pengajaran budi pekerti didalamnya, maka kontroversi seperti pada kasus yang dialami Yondi tidak akan pernah terjadi. Dengan masuknya pendidikan karakter ke dalam sistem pendidikan nasional, setidaknya ada dua hal pokok yang sudah terpenuhi yaitu; Pertama, adanya obyektivitas dalam hal penilaian berdasarkan kapasitas, kualitas, kapabilitas dan akhlak. Kedua, dikembalikannya peranan guru yang sebenarnya sebagai yang pantas dalam menilai mutu dan kualitas peserta didik. Cuma masalahnya adalah pendidikan karakter itu belum terealisasi di Indonesia (baru di luncurkan pada peringatan hardiknas 2010).
Terlepas dari kesalahan bahwa keputusan itu belum diatur dalam sistem pendidikan nasional, keberanian guru SMA 9 Yogyakarta ini layak kita apresiasikan. Ini adalah jawaban nyata dari keresahan masyarakat yang meragukan metode Ujian Akhir Nasional (UAN) yang sentralistik dan seragam sebagai penentu kelulusan. Dengan pendidikan karakter, kita mempersiapkan watak dan kepribadian yang matang, bukannya generasi yang traumatis ataupun phobia. Karena dengan pendidikan karakter, pelajaran tidak hanya mencakup aspek kognitif (berfikir) saja, tetapi terpenuhi juga aspek afektif (nilai dan sikap) serta psikomotorik (ketrampilan) nya. Dan belajar dari kasus ini, maka ada secercah harapan akan pendidikan yang lebih berkualitas, bermoral dan mulia kedepannya. Bukan internasionalisasi, bukan kebarat-baratan tapi karakterisasi ke Indonesiaan. Itu yang terbaik.

Melki Hartomi AS

Continue Reading...

Soekarno Menggugat

Oleh; Asvi Warman Adam

Tidak banyak diketahui umum bahwa tahun 1965-1967 Presiden Soekarno sempat berpidato paling sedikit sebanyak 103 kali. Yang diingat orang hanyalah pidato pertanggungjawabannya, Nawaksara, yang ditolak MPRS tahun 1967. Dalam memperingati 100 tahun Bung Karno, tahun 2001 telah diterbitkan kumpulan pidatonya. Namun, hampir semuanya disampaikan sebelum peristiwa G30S 1965.
Kumpulan naskah ini diawali pidato 30 September 1965 malam (di depan Musyawarah Nasional Teknik di Istora Senayan, Jakarta) dan diakhiri pidato 15 Februari 1967 (pelantikan beberapa Duta Besar RI). Pidato-pidato Bung Karno (BK) selama dua tahun itu amat berharga sebagai sumber sejarah. Ia mengungkapkan aneka hal yang ditutupi bahkan diputarbalikkan selama Orde Baru. Dari pidato itu juga tergambar betapa sengitnya peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Di pihak lain, terlihat pula kegetiran seorang presiden yang ucapannya tidak didengar bahkan dipelintir. Soekarno marah. Ia memaki dalam bahasa Belanda.

Konteks pidato

Periode 1965-1967 dapat dilihat sebagai masa peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Dalam versi pemerintah, masa ini dilukiskan sebagai era konsolidasi kekuatan pendukung Orde Baru (tentara, mahasiswa, dan rakyat) untuk membasmi PKI sampai ke akarnya serta pembersihan para pendukung Soekarno.

Mulai tahun 1998 di Tanah Air dikenal beberapa versi sejarah yang berbeda. Selain menonjolkan keterlibatan pihak asing seperti CIA, juga muncul tudingan terhadap keterlibatan Soeharto dalam "kudeta merangkak", yaitu rangkaian tindakan dari awal Oktober 1965 sampai keluarnya Supersemar (Surat perintah 11 Maret 1966) dan ditetapkannya Soeharto sebagai pejabat Presiden tahun 1967. "Kudeta merangkak" terdiri dari beberapa versi (Saskia Wieringa, Peter Dale Scott, dan Subandrio) dan beberapa tahap.

Substansi pidato

Setelah peristiwa G30S, Soekarno berusaha mengendalikan keadaan melalui pidato-pidatonya.
"Saya komandokan kepada segenap aparat negara untuk selalu membina persatuan dan kesatuan seluruh kekuatan progresif revolusioner. Dua, Menyingkirkan jauh-jauh tindakan-tindakan destruktif seperti rasialisme, pembakaran-pembakaran, dan perusakan-perusakan. Tiga, menyingkirkan jauh-jauh fitnahan-fitnahan dan tindakan-tindakan atas dasar perasaan balas dendam."

Ia juga menyerukan "Awas adu domba antar-Angkatan, jangan mau dibakar. Jangan gontok-gontokan. Jangan hilang akal. Jangan bakar-bakar, jangan ditunggangi". Dalam pidato ia menyinggung Trade Commission Republik Rakyat Tiongkok di Jati Petamburan yang diserbu massa karena ada isu Juanda meninggal diracun dokter RRT. Padahal, beliau wafat akibat serangan jantung. Soekarno menentang rasialisme yang menjadikan warga Tionghoa sebagai kambing hitam.

Dalam pidato 20 November 1965 di depan keempat panglima Angkatan di Istana Bogor BK mengatakan, "Ada perwira yang bergudul. Bergudul itu apa? Hei, Bung apa itu bergudul? Ya, kepala batu." Tampaknya ucapannya itu ditujukan kepada Soeharto. Pada kesempatan yang sama Soekarno menegaskan, "Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi. Terus terang bukan Subandrio. Bukan Leimena…. Bukan engkau Soeharto, bukan engkau Soeharto, dan seterusnya (berbeda dengan nama tokoh lain, Soeharto disebut dua kali dan secara berturut-turut).

Mengapa Soekarno tak mau membubarkan PKI, padahal ini alasan utama kelompok Soeharto menjatuhkannya dari presiden. Karena dia konsisten dengan pandangan sejak tahun 1925 tentang Nas (Nasionalisme), A (Agama), dan Kom (Komunisme). Dalam pidato ia menegaskan, yang dimaksudkan dengan Kom bukanlah Komunisme dalam pengertian sempit, melainkan Marxisme atau lebih tepat "Sosialisme". Meskipun demikian Soekarno bersaksi "saya bukan komunis". Bung Karno juga mengungkapkan keterlibatan pihak asing yang memberi orang Indonesia uang Rp 150 juta guna mengembangkan "the free world ideology". Ia berseru di depan diplomat asing di Jakarta, "Ambassador jangan subversi."

Tanggal 12 Desember 1965 ketika berpidato dalam rangka ulang tahun Kantor Berita Antara di Bogor, Presiden mengatakan tidak ada kemaluan yang dipotong dalam peristiwa di Lubang Buaya. Demikian pula tidak ada mata yang dicungkil seperti ditulis pers.

Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan Soekarno dalam pidato di depan HMI di Bogor 18 Desember 1965. Soekarno mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, orang bahkan tidak berani menguburkan korban.

"Awas kalau kau berani ngrumat jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu diklelerkan saja di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar bagai bangkai anjing yang sudah mati."

Dalam kesempatan sama, Bung Karno sempat bercanda di depan mahasiswa itu, "saya sudah 65 tahun meski menurut Ibu Hartini seperti baru 28 tahun. Saya juga melihat Ibu Hartini seperti 21 tahun."

Gaya bahasa Soekarno memang khas. Ia tidak segan memakai kata kasar tetapi spontan. Beda dengan Soeharto yang memakai bahasa halus tetapi tindakannya keras. Di tengah sidang kabinet, di depan para Menteri, Presiden Soekarno tak segan mengatakan "mau kencing dulu" jika ia ingin ke belakang . Ketika perintahnya tidak diindahkan, ia berteriak "saya merasa dikentuti". Pernah pula ia mengutip cerita Sayuti Melik tentang kemaluannya yang ketembak. Namun, di lain pihak ia mahir menggunakan kata-kata bernilai sastra, "Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2 ½ sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita."

Dalam pidato 30 September 1965 ia sempat mengkritik pers yang kurang tepat dalam menulis nama anak-anaknya. Nama Megawati sebetulnya Megawati Soekarnaputri, bukan Megawati Soekarnoputri. Demikian pula dengan Guntur Soekarnaputra.

Di balik pidato

Apa yang disampaikan Soekarno dalam pidato-pidatonya merupakan bantahan atas apa yang ditulis media. Monopoli informasi sekaligus monopoli kebenaran adalah causa prima dari Orde Baru. Umar Wirahadikusumah mengumumkan jam malam mulai 1 Oktober 1965, pukul 18.00 sampai 06.00 pagi, dan menutup semua koran kecuali Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Koran-koran lain tidak boleh beredar selama seminggu. Waktu sepekan ini dimanfaatkan pers militer untuk mengampanyekan bahwa PKI ada di belakang G30S.

Meski masih berpidato dalam berbagai kesempatan, pernyataan BK tidak disiarkan oleh koran-koran. Bila Ben Anderson di jurnal Indonesia terbitan Cornell mengungkapkan hasil visum et repertum dokter bahwa kemaluan jenderal tidak disilet dalam pembunuhan di Lubang Buaya 1 Oktober 1965, jauh sebelumnya Soekarno dengan lantang mengatakan, 100 silet yang dibagikan untuk menyilet kemaluan jenderal itu tidak masuk akal.

Dalam pidatonya terdengar keluhan. Misalnya, di Departemen P dan K orang-orang yang mendukung BK dinonaktifkan. Sebetulnya seberapa drastiskah merosotnya kekuasaan yang dipegangnya?

Presiden Soekarno masih sempat melantik taruna AURI dan berpidato dalam peringatan 20 tahun KKO. Paling sedikit Angkatan Udara, Marinir, dan sebagian besar tentara Kodam Brawijaya masih setia kepada Bung Karno. Tetapi kenapa ia hanya sekadar berseru "jangan gontok-gontokan antarangkatan bersenjata". Kenapa ia tidak memerintahkan tentara yang loyal kepadanya untuk melawan pihak yang ingin menjatuhkannya?

Soekarno tidak ingin terjadi pertumpahan darah sesama bangsa. Dalam skala tertentu, yang tidak diharapkan Bung Karno itu telah terjadi setelah ia meninggal . Demikian pula yang kita lihat hari ini di Aceh. Sebuah wilayah yang pada tahun 1945 para ulamanya menyerukan rakyat mereka untuk berdiri di belakang Bung Karno.

(*Dr Asvi Warman Adam Sejarawan LIPI) ► e-ti

Continue Reading...

The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967

By: Peter Dale Scott


In this short paper on a huge and vexed subject, I discuss the U.S. involvement in the bloody overthrow of Indonesia's President Sukarno, 1965-67. The whole story of that ill-understood period would transcend even the fullest possible written analysis. Much of what happened can never be documented; and of the documentation that survives, much is both controversial and unverifiable. The slaughter of Sukarno's left-wing allies was a product of widespread paranoia as well as of conspiratorial policy, and represents a tragedy beyond the intentions of any single group or coalition. Nor is it suggested that in 1965 the only provocations and violence came from the right-wing Indonesian military, their contacts in the United States, or (also important, but barely touched on here) their mutual contacts in British, German and Japanese intelligence.
And yet, after all this has been said, the complex and ambiguous story of the Indonesian bloodbath is also in essence simpler and easier to believe than the public version inspired by President Suharto and U.S. government sources. Their problematic claim is that in the so-called Gestapu (Gerakan September Tigahpuluh) coup attempt of September 30, 1965 (when six senior army generals were murdered), the left attacked the right, leading to a restoration of power, and punitive purge of the left, by the center.1 This article argues instead that, by inducing, or at a minimum helping to induce, the Gestapu "coup," the right in the Indonesian Army eliminated its rivals at the army's center, thus paving the way to a long-planned elimination of the civilian left, and eventually to the establishment of a military dictatorship.2 Gestapu, in other words, was only the first phase of a three-phase right-wing coup -- one which had been both publicly encouraged and secretly assisted by U.S. spokesmen and officials.3
Before turning to U.S. involvement in what the CIA itself has called "one of the worst mass murders of the twentieth century,"4 let us recall what actually led up to it. According to the Australian scholar Harold Crouch, by 1965 the Indonesian Army General Staff was split into two camps. At the center were the general staff officers appointed with, and loyal to, the army commander General Yani, who in turn was reluctant to challenge President Sukarno's policy of national unity in alliance with the Indonesian Communist party, or PKI. The second group, including the right-wing generals Nasution and Suharto, comprised those opposed to Yani and his Sukarnoist policies.5 All of these generals were anti-PKI, but by 1965 the divisive issue was Sukarno.
The simple (yet untold) story of Sukarno's overthrow is that in the fall of 1965 Yani and his inner circle of generals were murdered, paving the way for a seizure of power by right-wing anti-Yani forces allied to Suharto. The key to this was the so-called Gestapu coup attempt which, in the name of supporting Sukarno, in fact targeted very precisely the leading members of the army's most loyal faction, the Yani group.6 An army unity meeting in January 1965, between "Yani's inner circle" and those (including Suharto) who "had grievances of one sort or another against Yani," lined up the victims of September 30 against those who came to power after their murder.7
Not one anti-Sukarno general was targeted by Gestapu, with the obvious exception of General Nasution.8 But by 1961 the CIA operatives had become disillusioned with Nasution as a reliable asset, because of his "consistent record of yielding to Sukarno on several major counts."9 Relations between Suharto and Nasution were also cool, since Nasution, after investigating Suharto on corruption charges in 1959, had transferred him from his command.10
The duplicitous distortions of reality, first by Lt. Colonel Untung's statements for Gestapu, and then by Suharto in "putting down" Gestapu, are mutually supporting lies.11 Untung, on October 1, announced ambiguously that Sukarno was under Gestapu's "protection" (he was not); also, that a CIA-backed Council of Generals had planned a coup for before October 5, and had for this purpose brought "troops from East, Central, and West Java" to Jakarta.12 Troops from these areas had indeed been brought to Jakarta for an Armed Forces Day parade on October 5th. Untung did not mention, however, that "he himself had been involved in the planning for the Armed Forces Day parade and in selecting the units to participate in it;"13 nor that these units (which included his own former battalion, the 454th) supplied most of the allies for his new battalion's Gestapu activities in Jakarta.
Suharto's first two broadcasts reaffirmed the army's constant loyalty to "Bung Karno the Great Leader," and also blamed the deaths of six generals on PKI youth and women, plus "elements of the Air Force" -- on no other evidence than the site of the well where the corpses were found.14 At this time he knew very well that the killings had in fact been carried out by the very army elements Untung referred to, elements under Suharto's own command.15
Thus, whatever the motivation of individuals such as Untung in the Gestapu putsch, Gestapu as such was duplicitous. Both its rhetoric and above all its actions were not simply inept; they were carefully designed to prepare for Suharto's equally duplicitous response. For example, Gestapu's decision to guard all sides of the downtown Merdeka Square in Jakarta, except that on which Suharto's KOSTRAD [Army Strategic Reserve Command] headquarters were situated, is consistent with Gestapu's decision to target the only army generals who might have challenged Suharto's assumption of power. Again, Gestapu's announced transfer of power to a totally fictitious "Revolutionary Council," from which Sukarno had been excluded, allowed Suharto in turn to masquerade as Sukarno's defender while in fact preventing him from resuming control. More importantly, Gestapu's gratuitous murder of the generals near the air force base where PKI youth had been trained allowed Suharto, in a Goebbels-like manoeuvre, to transfer the blame for the killings from the troops under his own command (whom he knew had carried out the kidnappings) to air force and PKI personnel who where ignorant of them.16
From the pro-Suharto sources -- notably the CIA study of Gestapu published in 1968 -- we learn how few troops were involved in the alleged Gestapu rebellion, and, more importantly, that in Jakarta as in Central Java the same battalions that supplied the "rebellious" companies were also used to "put the rebellion down." Two thirds of one paratroop brigade (which Suharto had inspected the previous day) plus one company and one platoon constituted the whole of Gestapu forces in Jakarta; all but one of these units were commanded by present or former Diponegoro Division officers close to Suharto; and the last was under an officer who obeyed Suharto's close political ally, Basuki Rachmat.17
Two of these companies, from the 454th and 530th battalions, were elite raiders, and from 1962 these units had been among the main Indonesian recipients of U.S. assistance.18 This fact, which in itself proves nothing, increases our curiosity about the many Gestapu leaders who had been U.S.-trained. The Gestapu leader in Central Java, Saherman, had returned from training at Fort Leavenworth and Okinawa, shortly before meeting with Untung and Major Sukirno of the 454th Battalion in mid-August 1965.19 As Ruth McVey has observed, Saherman's acceptance for training at Fort Leavenworth "would mean that he had passed review by CIA observers."20
Thus there is continuity between the achievements of both Gestapu and the response to it by Suharto, who in the name of defending Sukarno and attacking Gestapu continued its task of eliminating the pro-Yani members of the Army General Staff, along with such other residual elements of support for first Yani and then Sukarno as remained.21
The biggest part of this task was of course the elimination of the PKI and its supporters, in a bloodbath which, as some Suharto allies now concede, may have taken more than a half-million lives. These three events -- Gestapu, Suharto's response, and the bloodbath -- have nearly always been presented in this country as separately motivated: Gestapu being described as a plot by leftists, and the bloodbath as for the most part an irrational act of popular frenzy.
U.S. officials, journalists and scholars, some with rather prominent CIA connections, are perhaps principally responsible for the myth that the bloodbath was a spontaneous, popular revulsion to what U.S. Ambassador Jones later called PKI "carnage."22 Although the PKI certainly contributed its share to the political hysteria of 1965, Crouch has shown that subsequent claims of a PKI terror campaign were grossly exaggerated.23 In fact systematic killing occurred under army instigation in staggered stages, the worst occurring as Colonel Sarwo Edhie's RPKAD [Army Paracommando Regiment] moved from Jakarta to Central and East Java, and finally to Bali.24 Civilians involved in the massacre were either recruited and trained by the army on the spot, or were drawn from groups (such as the army- and CIA-sponsored SOKSI trade unions [Central Organization of Indonesian Socialist Employees], and allied student organizations) which had collaborated for years with the army on political matters. It is clear from Sundhaussen's account that in most of the first areas of organized massacre (North Sumatra, Aceh, Cirebon, the whole of Central and East Java), there were local army commanders with especially strong and proven anti-PKI sentiments. Many of these had for years cooperated with civilians, through so-called "civic action" programs sponsored by the United States, in operations directed against the PKI and sometimes Sukarno. Thus one can legitimately suspect conspiracy in the fact that anti-PKI "civilian responses" began on October 1, when the army began handing out arms to Muslim students and unionists, before there was any publicly available evidence linking Gestapu to the PKI.25
Even Sundhaussen, who downplays the army's role in arming and inciting the civilian murder bands, concludes that, whatever the strength of popular anti-PKI hatred and fear, "without the Army's anti-PKI propaganda the massacre might not have happened."26 The present article goes further and argues that Gestapu, Suharto's response, and the bloodbath were part of a single coherent scenario for a military takeover, a scenario which was again followed closely in Chile in the years 1970-73 (and to some extent in Cambodia in 1970).
Suharto, of course, would be a principal conspirator in this scenario: his duplicitous role of posing as a defender of the constitutional status quo, while in fact moving deliberately to overthrow it, is analogous to that of General Pinochet in Chile. But a more direct role in organizing the bloodbath was played by civilians and officers close to the cadres of the CIA's failed rebellion of 1958, now working in so-called "civic action" programs funded and trained by the United States. Necessary ingredients of the scenario had to be, and clearly were, supplied by other nations in support of Suharto. Many such countries appear to have played such a supporting role: Japan, Britain, Germany,27 possibly Australia. But I wish to focus on the encouragement and support for military "putschism" and mass murder which came from the U.S., from the CIA, the military, RAND, the Ford Foundation, and individuals.28
The United States and the Indonesian Army's "Mission"
It seems clear that from as early as 1953 the U.S. was interested in helping to foment the regional crisis in Indonesia, usually recognized as the "immediate cause" that induced Sukarno, on March 14, 1957, to proclaim martial law, and bring "the officer corps legitimately into politics."29
By 1953 (if not earlier) the U.S. National Security Council had already adopted one of a series of policy documents calling for "appropriate action, in collaboration with other friendly countries, to prevent permanent communist control" of Indonesia.30 Already NSC 171/1 of that year envisaged military training as a means of increasing U.S. influence, even though the CIA's primary efforts were directed towards right-wing political parties ("moderates ... on the right," as NSC 171 called them): notably the Masjumi Muslim and the PSI "Socialist" parties. The millions of dollars which the CIA poured into the Masjumi and the PSI in the mid-1950s were a factor influencing the events of 1965, when a former PSI member -- Sjam -- was the alleged mastermind of Gestapu,31 and PSI-leaning officers -- notably Suwarto and Sarwo Edhie -- were prominent in planning and carrying out the anti-PKI response to Gestapu.32
In 1957-58, the CIA infiltrated arms and personnel in support of the regional rebellions against Sukarno. These operations were nominally covert, even though an American plane and pilot were captured, and the CIA efforts were accompanied by an offshore task force of the U.S. Seventh Fleet.33 In 1975 a Senate Select Committee studying the CIA discovered what it called "some evidence of CIA involvement in plans to assassinate President Sukarno"; but, after an initial investigation of the November 1957 assassination attempt in the Cikini district of Jakarta, the committee did not pursue the matter.34
On August 1, 1958, after the failure of the CIA-sponsored PRRI-Permesta regional rebellions against Sukarno, the U.S. began an upgraded military assistance program to Indonesia in the order of twenty million dollars a year.35 A U.S. Joint Chiefs of Staff memo of 1958 makes it clear this aid was given to the Indonesian Army ("the only non-Communist force ... with the capability of obstructing the ... PKI") as "encouragement" to Nasution to "carry out his 'plan' for the control of Communism."36
The JCS had no need to spell out Nasution's "plan," to which other documents at this time made reference.37 It could only imply the tactics for which Nasution had distinguished himself (in American eyes) during the crushing of the PKI in the Madiun Affair of 1948: mass murders and mass arrests, at a minimum of the party's cadres, possibly after an army provocation.38 Nasution confirmed this in November 1965, after the Gestapu slaughter, when he called for the total extinction of the PKI, "down to its very roots so there will be no third Madiun."39
By 1958, however, the PKI had emerged as the largest mass movement in the country. It is in this period that a small group of U.S. academic researchers in U.S. Air Force- and CIA-subsidized "think-tanks" began pressuring their contacts in the Indonesian military publicly, often through U.S. scholarly journals and presses, to seize power and liquidate the PKI opposition.40 The most prominent example is Guy Pauker, who in 1958 both taught at the University of California at Berkeley and served as a consultant at the RAND Corporation. In the latter capacity he maintained frequent contact with what he himself called "a very small group" of PSI intellectuals and their friends in the army.41
In a RAND Corporation book published by the Princeton University Press, Pauker urged his contacts in the Indonesian military to assume "full responsibility" for their nation's leadership, "fulfill a mission," and hence "to strike, sweep their house clean."42 Although Pauker may not have intended anything like the scale of bloodbath which eventually ensued, there is no escaping the fact that "mission" and "sweep clean" were buzz-words for counterinsurgency and massacre, and as such were used frequently before and during the coup. The first murder order, by military officers to Muslim students in early october, was the word sikat, meaning "sweep," "clean out," "wipe out," or "massacre."43
Pauker's closest friend in the Indonesian army was a U.S.-trained General Suwarto, who played an important part in the conversion of the army from a revolutionary to a counterinsurgency function. In the years after 1958, Suwarto built the Indonesian Army Staff and Command School in Bandung (SESKOAD) into a training-ground for the takeover of political power. SESKOAD in this period became a focal-point of attention from the Pentagon, the CIA, RAND, and (indirectly) the Ford Foundation.44
Under the guidance of Nasution and Suwarto, SESKOAD developed a new strategic doctrine, that of Territorial Warfare (in a document translated into English by Pauker), which gave priority to counterinsurgency as the army's role. Especially after 1962, when the Kennedy administration aided the Indonesian Army in developing Civic Mission or "civic action" programs, this meant the organization of its own political infrastructure, or "Territorial Organization," reaching in some cases down to the village level.45 As the result of an official U.S. State Department recommendation in 1962, which Pauker helped write, a special U.S. MILTAG (Military Training Advisory Group) was set up in Jakarta, to assist in the implementation of SESKOAD's Civic Mission programs.46
SESKOAD also trained the army officers in economics and administration, and thus to operate virtually as a para-state, independent of Sukarno's government. So the army began to collaborate, and even sign contracts, with U.S. and other foreign corporations in areas which were now under its control. This training program was entrusted to officers and civilians close to the PSI.47 U.S. officials have confirmed that the civilians, who themselves were in a training program funded by the Ford Foundation, became involved in what the (then) U.S. military attache called "contingency planning" to prevent a PKI takeover.48
But the most significant focus of U.S. training and aid was the Territorial Organization's increasing liaison with "the civilian administration, religious and cultural organizations, youth groups, veterans, trade unions, peasant organizations, political parties and groups at regional and local levels."49 These political liaisons with civilian groups provided the structure for the ruthless suppression of the PKI in 1965, including the bloodbath.50
Soon these army and civilian cadres were together plotting disruptive activities, such as the Bandung anti-Chinese riots of May 1963, which embarrassed not just the PKI, but Sukarno himself. Chomsky and Herman report that "Army-inspired anti-Chinese programs that took place in West Java in 1959 were financed by U.S. contributions to the local army commander"; apparently CIA funds were used by the commander (Colonel Kosasih) to pay local thugs in what Mozingo calls "the army's (and probably the Americans') campaign to rupture relations with China."51 The 1963 riot, which took place in the very shadow of SESKOAD, is linked by Sundhaussen to an army "civic action" organization; and shows conspiratorial contact between elements (an underground PSI cell, PSI- and Masjumi-affiliated student groups, and General Ishak Djuarsa of the Siliwangi Division's "civic action" organization) that would all be prominent in the very first phase of Suharto's so-called "response" to the Gestapu.52 The May 1963 student riots were repeated in October 1965 and (especially in Bandung) January 1966, at which time the liaison between students and the army was largely in the hands of PSI-leaning officers like Sarwo Edhie and Kemal Idris.53 The CIA Plans Directorate was sympathetic to the increasing deflection of a nominally anti-PKI operation into one embarrassing Sukarno. This turn would have come as no surprise: Suwarto, Kemal Idris and the PSI had been prominent in a near-coup (the so-called "Lubis affair") in 1956.54
But increasingly Suwarto cultivated a new student, Colonel Suharto, who arrived at SESKOAD in October 1959. According to Sundhaussen, a relatively pro-Suharto scholar: "In the early 1960s Soeharto was involved in the formation of the Doctrine of Territorial Warfare and the Army's policy on Civic Mission (that is, penetration of army officers into all fields of government activities and responsibilities).55 Central to the public image of Gestapu and Suharto's response is the much-publicized fact that Suharto, unlike his sometime teacher Suwarto, and his long-time chief of staff Achmad Wiranatakusuma, had never studied in the United States. But his involvement in Civic Mission (or what Americans called "civic action") programs located him along with PSI-leaning officers at the focal point of U.S. training activities in Indonesia, in a program which was nakedly political.56
The refinement of Territorial Warfare and Civic Mission Doctrine into a new strategic doctrine for army political intervention became by 1965 the ideological process consolidating the army for political takeover. After Gestapu, when Suwarto was an important political advisor to his former SESKOAD pupil Suharto, his strategic doctrine was the justification for Suharto's announcement on August 15, 1966, in fulfillment of Pauker's public and private urgings, that the army had to assume a leading role in all fields.57
Hence the army unity meeting of January 1965, arranged after Suharto had duplicitously urged Nasution to take "a more accommodating line"58 towards Sukarno, was in fact a necessary step in the process whereby Suharto effectively took over from his rivals Yani and Nasution. It led to the April 1965 seminar at SESKOAD for a compromise army strategic doctrine, the Tri Ubaya Cakti, which "reaffirmed the army's claim to an independent political role."59 On August 15, 1966, Suharto, speaking to the nation, justified his increasing prominence in terms of the "Revolutionary Mission" of the Tri Ubaya Cakti doctrine. Two weeks later at SESKOAD the doctrine was revised, at Suharto's instigation but in a setting "carefully orchestrated by Brigadier Suwarto," to embody still more clearly Pauker's emphasis on the army's "Civic Mission" or counterrevolutionary role.60 This "Civic Mission," so important to Suharto, was also the principal goal and fruit of U.S. military aid to Indonesia.
By August 1964, moreover, Suharto had initiated political contacts with Malaysia, and hence eventually with Japan, Britain, and the United States.61 Although the initial purpose of these contacts may have been to head off war with Malaysia, Sundhaussen suggests that Suharto's motive was his concern, buttressed in mid-1964 by a KOSTRAD intelligence report, about PKI political advances.62 Mrazek links the peace feelers to the withdrawal of "some of the best army units" back to Java in the summer of 1965.63 These movements, together with earlier deployment of a politically insecure Diponegoro battalion in the other direction, can also be seen as preparations for the seizure of power.64
In Nishihara's informed Japanese account, former PRRI / Permesta personnel with intelligence connections in Japan were prominent in these negotiations, along with Japanese officials.65 Nishihara also heard that an intimate ally of these personnel, Jan Walandouw, who may have acted as a CIA contact for the 1958 rebellion, later again "visited Washington and advocated Suharto as a leader."66 I am reliably informed that Walandouw's visit to Washington on behalf of Suharto was made some months before Gestapu.67
The U.S. Moves Against Sukarno
Many people in Washington, especially in the CIA Plans Directorate, had long desired the "removal" of Sukarno as well as of the PKI.68 By 1961 key policy hard-liners, notably Guy Pauker, had also turned against Nasution.69 Nevertheless, despite last-minute memoranda from the outgoing Eisenhower administration which would have opposed "whatever regime" in Indonesia was "increasingly friendly toward the Sino-Soviet bloc," the Kennedy administration stepped up aid to both Sukarno and the army.70
However, Lyndon Johnson's accession to the presidency was followed almost immediately by a shift to a more anti-Sukarno policy. This is clear from Johnson's decision in December 1963 to withhold economic aid which (according to Ambassador Jones) Kennedy would have supplied "almost as a matter of routine."71 This refusal suggests that the U.S. aggravation of Indonesia's economic woes in 1963-65 was a matter of policy rather than inadvertence. Indeed, if the CIA's overthrow of Allende is a relevant analogy, then one would expect someday to learn that the CIA, through currency speculations and other hostile acts, contributed actively to the radical destabilization of the Indonesian economy in the weeks just before the coup, when "the price of rice quadrupled between June 30 and October 1, and the black market price of the dollar skyrocketed, particularly in September."72
As was the case in Chile, the gradual cutoff of all economic aid to Indonesia in the years 1962-65 was accompanied by a shift in military aid to friendly elements in the Indonesian Army: U.S. military aid amounted to $39.5 million in the four years 1962-65 (with a peak of $16.3 million in 1962) as opposed to $28.3 million for the thirteen years 1949-61.73 After March 1964, when Sukarno told the U.S., "go to hell with your aid," it became increasingly difficult to extract any aid from the U.S. congress: those persons not aware of what was developing found it hard to understand why the U.S. should help arm a country which was nationalizing U.S. economic interests, and using immense aid subsidies from the Soviet Union to confront the British in Malaysia.
Thus a public image was created that under Johnson "all United States aid to Indonesia was stopped," a claim so buttressed by misleading documentation that competent scholars have repeated it.74 In fact, Congress had agreed to treat U.S. funding of the Indonesian military (unlike aid to any other country) as a covert matter, restricting congressional review of the president's determinations on Indonesian aid to two Senate committees, and the House Speaker, who were concurrently involved in oversight of the CIA.75
Ambassador Jones' more candid account admits that "suspension" meant "the U.S. government undertook no new commitments of assistance, although it continued with ongoing programs.... By maintaining our modest assistance to [the Indonesian Army and the police brigade], we fortified them for a virtually inevitable showdown with the burgeoning PKI."76
Only from recently released documents do we learn that new military aid was en route as late as July 1965, in the form of a secret contract to deliver two hundred Aero-Commanders to the Indonesian Army: these were light aircraft suitable for use in "civic action" or counterinsurgency operations, presumably by the Army Flying Corps whose senior officers were virtually all trained in the U.S.77 By this time, the publicly admitted U.S. aid was virtually limited to the completion of an army communications system and to "civic action" training. It was by using the army's new communications system, rather than the civilian system in the hands of Sukarno loyalists, that Suharto on October 1, 1965 was able to implement his swift purge of Sukarno-Yani loyalists and leftists, while "civic action" officers formed the hard core of lower-level Gestapu officers in Central Java.78
Before turning to the more covert aspects of U.S. military aid to Indonesia in 1963-65, let us review the overall changes in U.S.-Indonesian relations. Economic aid was now in abeyance, and military aid tightly channeled so as to strengthen the army domestically. U.S. government funding had obviously shifted from the Indonesian state to one of its least loyal components. As a result of agreements beginning with martial law in 1957, but accelerated by the U.S.-negotiated oil agreement of 1963, we see exactly the same shift in the flow of payments from U.S. oil companies. Instead of token royalties to the Sukarno government, the two big U.S. oil companies in Indonesia, Stanvac and Caltex, now made much larger payments to the army's oil company, Permina, headed by an eventual political ally of Suharto, General Ibnu Sutowo; and to a second company, Pertamin, headed by the anti-PKI and pro-U.S. politician, Chaerul Saleh.79 After Suharto's overthrow of Sukarno,Fortune wrote that "Sutowo's still small company played a key part in bankrolling those crucial operations, and the army has never forgotten it."80
U.S. Support for the Suharto Faction Before Gestapu
American officials commenting on the role of U.S. aid in this period have taken credit for assisting the anti-Communist seizure of power, without ever hinting at any degree of conspiratorial responsibility in the planning of the bloodbath. The impression created is that U.S. officials remained aloof from the actual planning of events, and we can see from recently declassified cable traffic how carefully the U.S. government fostered this image of detachment from what was happening in Indonesia.81
In fact, however, the U.S. government was lying about its involvement. In Fiscal Year 1965, a period when The New York Times claimed "all United States aid to Indonesia was stopped," the number of MAP (Military Assistance Program) personnel in Jakarta actually increased, beyond what had been projected, to an unprecedented high.82 According to figures released in 1966,83 from FY 1963 to FY 1965 the value of MAP deliveries fell from about fourteen million dollars to just over two million dollars. Despite this decline, the number of MAP military personnel remained almost unchanged, approximately thirty, while in FY 1965 civilian personnel (fifteen) were present for the first time. Whether or not one doubts that aid deliveries fell off as sharply as the figures would suggest, the MILTAG personnel figures indicate that their "civic action" program was being escalated, not decreased.84 We have seen that some months before Gestapu, a Suharto emissary with past CIA connections (Colonel Jan Walandouw) made contact with the U.S. government. From as early as May 1965, U.S. military suppliers with CIA connections (principally Lockheed) were negotiating equipment sales with payoffs to middlemen, in such a way as to generate payoffs to backers of the hitherto little-known leader of a new third faction in the army, Major-General Suharto -- rather than to those backing Nasution or Yani, the titular leaders of the armed forces. Only in the last year has it been confirmed that secret funds administered by the U.S. Air Force (possibly on behalf of the CIA) were laundered as "commissions" on sales of Lockheed equipment and services, in order to make political payoffs to the military personnel of foreign countries.85
A 1976 Senate investigation into these payoffs revealed, almost inadvertently, that in May 1965, over the legal objections of Lockheed's counsel, Lockheed commissions in Indonesia had been redirected to a new contract and company set up by the firm's long-time local agent or middleman.86 Its internal memos at the time show no reasons for the change, but in a later memo the economic counselor of the U.S. Embassy in Jakarta is reported as saying that there were "some political considerations behind it."87 If this is true, it would suggest that in May 1965, five months before the coup, Lockheed had redirected its payoffs to a new political eminence, at the risk (as its assistant chief counsel pointed out) of being sued for default on its former contractual obligations.
The Indonesian middleman, August Munir Dasaad, was "known to have assisted Sukarno financially since the 1930's."88 In 1965, however, Dasaad was building connections with the Suharto forces, via a family relative, General Alamsjah, who had served briefly under Suharto in 1960, after Suharto completed his term at SESKOAD. Via the new contract, Lockheed, Dasaad and Alamsjah were apparently hitching their wagons to Suharto's rising star:
When the coup was made during which Suharto replaced Sukarno, Alamsjah, who controlled certain considerable funds, at once made these available to Suharto, which obviously earned him the gratitude of the new President. In due course he was appointed to a position of trust and confidence and today Alamsjah is, one might say, the second important man after the President.89
Thus in 1966 the U.S. Embassy advised Lockheed it should "continue to use" the Dasaad-Alamsjah-Suharto connection.90
In July 1965, at the alleged nadir of U.S.-Indonesian aid relations, Rockwell-Standard had a contractual agreement to deliver two hundred light aircraft (Aero-Commanders) to the Indonesian Army (not the Air Force) in the next two months.91 Once again the commission agent on the deal, Bob Hasan, was a political associate (and eventual business partner) of Suharto.92 More specifically, Suharto and Bob Hasan established two shipping companies to be operated by the Central Java army division, Diponegoro. This division, as has long been noticed, supplied the bulk of the personnel on both sides of the Gestapu coup drama -- both those staging the coup attempt, and those putting it down. And one of the three leaders in the Central Java Gestapu movement was Lt. Col. Usman Sastrodibroto, chief of the Diponegoro Division's "section dealing with extramilitary functions."93
Thus of the two known U.S. military sales contracts from the eve of the Gestapu Putsch, both involved political payoffs to persons who emerged after Gestapu as close Suharto allies. The use of this traditional channel for CIA patronage suggests that the U.S. was not at arm's length from the ugly political developments of 1965, despite the public indications, from both government spokesmen and the U.S. business press, that Indonesia was now virtually lost to communism and nothing could be done about it.
The actions of some U.S. corporations, moreover, made it clear that by early 1965 they expected a significant boost to the U.S. standing in Indonesia. For example, a recently declassified cable reveals that Freeport Sulphur had by April 1965 reached a preliminary "arrangement" with Indonesian officials for what would become a $500 million investment in West Papua copper. This gives the lie to the public claim that the company did not initiate negotiations with Indonesians (the inevitable Ibnu Sutowo) until February 1966.94 And in September 1965, shortly after World Oil reported that "indonesia's gas and oil industry appeared to be slipping deeper into the political morass,"95 the president of a small oil company (Asamera) in a joint venture with Ibnu Sutowo's Permina purchased $50,000 worth of shares in his own ostensibly-threatened company. Ironically this double purchase (on September 9 and September 21) was reported in the Wall Street Journal of September 30, 1965, the day of Gestapu.
The CIA's "[One Word Deleted] Operation" in 1965
Less than a year after Gestapu and the bloodbath, James Reston wrote appreciatively about them as "A Gleam of Light in Asia":
Washington is being careful not to claim any credit for this change in the sixth most populous and one of the richest nations in the world, but this does not mean that Washington had nothing to do with it. There was a great deal more contact between the anti-Communist forces in that country and at least one very high official in Washington before and during the Indonesian massacre than is generally realized.96
As for the CIA in 1965, we have the testimony of former CIA officer Ralph McGehee, curiously corroborated by the selective censorship of his former CIA employers:
Where the necessary circumstances or proofs are lacking to support U.S. intervention, the C.I.A. creates the appropriate situations or else invents them and disseminates its distortions worldwide via its media operations.
A prominent example would be Chile.... Disturbed at the Chilean military's unwillingness to take action against Allende, the C.I.A. forged a document purporting to reveal a leftist plot to murder Chilean military leaders. The discovery of this "plot" was headlined in the media and Allende was deposed and murdered.
There is a similarity between events that precipitated the overthrow of Allende and what happened in Indonesia in 1965. Estimates of the number of deaths that occurred as a result of the latter C.I.A. [one word deleted] operation run from one-half million to more than one million people.97
McGehee claims to have once seen, while reviewing CIA documents in Washington, a highly classified report on the agency's role in provoking the destruction of the PKI after Gestapu. It seems appropriate to ask for congressional review and publication of any such report. If, as is alleged, it recommended such murderous techniques as a model for future operations, it would appear to document a major turning-point in the agency's operation history: towards the systematic exploitation of the death squad operations which, absent during the Brazilian coup of 1964, made the Vietnam Phoenix counterinsurgency program notorious after 1967, and after 1968 spread from Guatemala to the rest of Latin America.98
McGehee's claims of a CIA psychological warfare operation against Allende are corroborated by Tad Szulc:
CIA agents in Santiago assisted Chilean military intelligence in drafting bogus Z-plan documents alleging that Allende and his supporters were planning to behead Chilean military commanders. These were issued by the junta to justify the coup.99
Indeed the CIA deception operations against Allende appear to have gone even farther, terrifying both the left and the right with the fear of incipient slaughter by their enemies. Thus militant trade-unionists as well as conservative generals in Chile received small cards printed with the ominous words Djakarta se acerca (Jakarta is approaching).100
This is a model destabilization plan -- to persuade all concerned that they no longer can hope to be protected by the status quo, and hence weaken the center, while inducing both right and left towards more violent provocation of each other. Such a plan appears to have been followed in Laos in 1959-61, where a CIA officer explained to a reporter that the aim "was to polarize Laos."101 It appears to have been followed in Indonesia in 1965. Observers like Sundhaussen confirm that to understand the coup story of October 1965 we must look first of all at the "rumour market" which in 1965 ... turned out the wildest stories."102 On September 14, two weeks before the coup, the army was warned that there was a plot to assassinate army leaders four days later; a second such report was discussed at army headquarters on September 30.103 But a year earlier an alleged PKI document, which the PKI denounced as a forgery, had purported to describe a plan to overthrow "Nasutionists" through infiltration of the army. This "document," which was reported in a Malaysian newspaper after being publicized by the pro-U.S. politician Chaerul Saleh104 in mid-December 1964, must have lent credence to Suharto's call for an army unity meeting the next month.105
The army's anxiety was increased by rumors, throughout 1965, that mainland China was smuggling arms to the PKI for an imminent revolt. Two weeks before Gestapu, a story to this effect also appeared in a Malaysian newspaper, citing Bangkok sources which relied in turn on Hong Kong sources.106 Such international untraceability is the stylistic hallmark of stories emanating in this period from what CIA insiders called their "mighty Wurlitzer," the world-wide network of press "assets" through which the CIA, or sister agencies such as Britain's MI-6, could plant unattributable disinformation.107 PKI demands for a popular militia or "fifth force," and the training of PKI youth at Lubang Buaja, seemed much more sinister to the Indonesian army in the light of the Chinese arms stories.
But for months before the coup, the paranoia of the PKI had also been played on, by recurring reports that a CIA-backed "Council of Generals" was plotting to suppress the PKI. It was this mythical council, of course, that Untung announced as the target of his allegedly anti-CIA Gestapu coup. But such rumors did not just originate from anti-American sources; on the contrary, the first authoritative published reference to such a council was in a column of the Washington journalists Evans and Novak:
As far back as March, General Ibrahim Adjie, commander of the Siliwangi Division, had been quoted by two American journalists as saying of the Communists: "we knocked them out before [at Madiun]. We check them and check them again." The same journalists claimed to have information that "...the Army has quietly established an advisory commission of five general officers to report to General Jani ... and General Nasution ... on PKI activities."108
Mortimer sees the coincidence that five generals besides Yani were killed by Gestapu as possibly significant.
But we should also be struck by the revival in the United States of the image of Yani and Nasution as anti-PKI planners, long after the CIA and U.S. press stories had in fact written them off as unwilling to act against Sukarno.109 If the elimination by Gestapu of Suharto's political competitors in the army was to be blamed on the left, then the scenario required just such a revival of the generals' forgotten anti-Communist image in opposition to Sukarno. An anomalous unsigned August 1965 profile of Nasution in The New York Times, based on an 1963 interview but published only after a verbal attack by Nasution on British bases in Singapore, does just this: it claims (quite incongruously, given the context) that Nasution is "considered the strongest opponent of Communism in Indonesia"; and adds that Sukarno, backed by the PKI, "has been pursuing a campaign to neutralize the ... army as an anti-Communist force."110
In the same month of August 1965, fear of an imminent showdown between "the PKI and the Nasution group" was fomented in Indonesia by an underground pamphlet; this was distributed by the CIA's long-time asset, the PSI, whose cadres were by now deeply involved:
The PKI is combat ready. The Nasution group hope the PKI will be the first to draw the trigger, but this the PKI will not do. The PKI will not allow itself to be provoked as in the Madiun Incident. In the end, however, there will be only two forces left: the PKI and the Nasution group. The middle will have no alternative but to choose and get protection from the stronger force.111
One could hardly hope to find a better epitome of the propaganda necessary for the CIA's program of engineering paranoia.
McGehee's article, after censorship by the CIA, focuses more narrowly on the CIA's role in anti-PKI propaganda alone:
The Agency seized upon this opportunity [Suharto's response to Gestapu] and set out to destroy the P.K.I.... [eight sentences deleted].... Media fabrications played a key role in stirring up popular resentment against the P.K.I. Photographs of the bodies of the dead generals -- badly decomposed -- were featured in all the newspapers and on television. Stories accompanying the pictures falsely claimed that the generals had been castrated and their eyes gouged out by Communist women. This cynically manufactured campaign was designed to foment public anger against the Communists and set the stage for a massacre.112
McGehee might have added that the propaganda stories of torture by hysterical women with razor blades, which serious scholars dismiss as groundless, were revived in a more sophisticated version by a U.S. journalist, John Hughes, who is now the chief spokesman for the State Department.113
Suharto's forces, particularly Col. Sarwo Edhie of the RPKAD commandos, were overtly involved in the cynical exploitation of the victims' bodies.114 But some aspects of the massive propaganda campaign appear to have been orchestrated by non-Indonesians. A case in point is the disputed editorial in support of Gestapu which appeared in the October 2 issue of the PKI newspaper Harian Rakjat. Professors Benedict Anderson and Ruth McVey, who have questioned the authenticity of this issue, have also ruled out the possibility that the newspaper was "an Army falsification," on the grounds that the army's "competence ... at falsifying party documents has always been abysmally low."115
The questions raised by Anderson and McVey have not yet been adequately answered. Why did the PKI show no support for the Gestapu coup while it was in progress, then rashly editorialize in support of Gestapu after it had been crushed? Why did the PKI, whose editorial gave support to Gestapu, fail to mobilize its followers to act on Gestapu's behalf? Why did Suharto, by then in control of Jakarta, close down all newspapers except this one, and one other left-leaning newspaper which also served his propaganda ends?116 Why, in other words, did Suharto on October 2 allow the publication of only two Jakarta newspapers, two which were on the point of being closed down forever?
As was stated at the outset, it would be foolish to suggest that in 1965 the only violence came from the U.S. government, the Indonesian military, and their mutual contacts in British and Japanese intelligence. A longer paper could also discuss the provocative actions of the PKI, and of Sukarno himself, in this tragedy of social breakdown. Assuredly, from one point of view, no one was securely in control of events in this troubled period.117
And yet for two reasons such a fashionably objective summation of events seems inappropriate. In the first place, as the CIA's own study concedes, we are talking about "one of the ghastliest and most concentrated bloodlettings of current times," one whose scale of violence seems out of all proportion to such well-publicized left-wing acts as the murder of an army lieutenant at the Bandar Betsy plantation in May 1965,118 And, in the second place, the scenario described by McGehee for 1965 can be seen as not merely responding to the provocations, paranoia, and sheer noise of events in that year, but as actively encouraging and channeling them.
It should be noted that former CIA Director William Colby has repeatedly denied that there was CIA or other U.S. involvement in the massacre of 1965. (In the absence of a special CIA Task Force, Colby, as head of the CIA's Far Eastern Division from 1962-66, would normally have been responsible for the CIA's operations in Indonesia.) Colby's denial is however linked to the discredited story of a PKI plot to seize political power, a story that he revived in 1978:
Indonesia exploded, with a bid for power by the largest Communist Party in the world outside the curtain, which killed the leadership of the army with Sukarno's tacit approval and then was decimated in reprisal. CIA provided a steady flow of reports on the process in Indonesia, although it did not have any role in the course of events themselves.119
It is important to resolve the issue of U.S. involvement in this systematic murder operation, and particularly to learn more about the CIA account of this which McGehee claims to have seen. McGehee tells us: "The Agency was extremely proud of its successful [one word deleted] and recommended it as a model for future operations [one-half sentence deleted]."120 Ambassador Green reports of an interview with Nixon in 1967:
The Indonesian experience had been one of particular interest to [Nixon] because things had gone well in Indonesia. I think he was very interested in that whole experience as pointing to the way we [!] should handle our relationships on a wider basis in Southeast Asia generally, and maybe in the world.121
Such unchallenged assessments help explain the role of Indonesians in the Nixon-sponsored overthrow of Sihanouk in Cambodia in 1970, the use of the Jakarta scenario for the overthrow of Allende in Chile in 1973, and the U.S. sponsorship today of the death squad regimes in Central America.122

(This article is from Pacific Affairs, 58, Summer 1985, pages 239-264. Peter Dale Scott is a professor of English at the University of California in Berkeley, and a member of the advisory board at Public Information Research)

Continue Reading...

KILAS BALIK PENDIDIKAN; Pasca Pembatalan UU BHP

Tujuan pendidikan seperti yang termaktub didalam amanat konstitusi kita (UUD 1945) ialah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendidikan bangsa ini bisa terhindarkan dari penindasan. Tapi lagi-lagi upaya untuk mewujudkan itu belum sesuai kalau melihat keadaan pendidikan sekarang. Untuk menjadikan pendidikan sebagai sesuatu yang bisa mencerdaskan, ada banyak problema yang harus dikritisi dan diselesaikan. Salah satunya adalah kualitas pendidikan yang tidak jelas juntrungannya (kualitas buruk). Itu bisa ditinjau dari aspek filsafat pendidikan, ideologi pendidikan, nation and character building, ekonomi, politik, globalisasi pendidikan, humanisasi dan dehumanisasi pendidikan serta budaya (Darmaningtyas; Aspiratif Press). Munculnya berbagai kelompok kepentingan yang masing-masing ingin mengegoalkan aspirasinya (agar menjadi platform di seluruh bangsa ini) tentunya semakin menyeret pendidikan di tanah air ini semakin buram dalam perjalanannya. Dilain pihak (interelasi antara teori dan praktek) pendidikan masa orde baru masih menyisahkan persoalan filosofis yang amat mendasar karena kebijakan orde baru yang menempatkan pendidikan untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan yang akhirnya terabaikannya perkembangan manusia sebagai individu yang bebas.
Citra diri manusia sebagai individu, lebur kedalam sistem politik yang sentralistik, hegemonik dan totalitarian. Faktor lain yang turut menghambat proses pendidikan adalah ketersediaan fasilitas seperti ruang kelas, kinerja guru, kinerja subjek didik, buku, laboratorium, tempat praktek, manajemen sekolah, kurikulum sekolah, partisipasi orang tua, pertisipasi masyarakat, praksisi pendidikan dikeluarga, pendidikan guru dan lain-lain. Dan, dari hal itu, hanya beberapa unsur saja yang bisa dipenuhi. Selebihnya, kerusakan gedung sekolah masih banyak dan masih menghambat pelaksanaan pendidikan. Tentunya, carut marut ini disebabkan oleh ketidakberesan para pengelola pendidikan di tanah air. Termasuk pemaksaan standarisasi nilai para pelajar yang tentunya tidak egaliter dengan konsep serta realita yang ada. Sementara itu, standarisasi fasilitas masih saja terabaikan. Faktanya masih banyak sekolah di provinsi Papua dan daerah-daerah terpencil lainnya yang minim fasilitas. Permasalahan dalam dunia pendidikan seperti ini tentunya menyeret opini publik akan kinerja pengelola pendidikan dinegeri yang multi krisis ini.
Sangat wajar jika banyak kalangan menilai bahwa pendidikan tak berubah dan masih seperti kekuasaan yang bisa dipermainkan kapan saja dan dimana saja sehingga membuat mandul dan kurang produktif dalam membuat dan mengeluarkan ide-ide pembaharuan pendidikan yang lebih dinamis. Seperti bandul, pendidikan nasional terus terombang ambing dalam kebijakan dan praktik politis pendidikan yang tidak jelas dari pendidikan itu sendiri. Ini menjelaskan pada kita bahwa ternyata dikotomi dalam dunia pendidikan di negeri ini masih menggurita. Pendidikan bahkan masih bersandarkan pada sistem sentralistik dan tetap tidak demokratis. Adanya evaluasi berdasar ujian nasional sesungguhnya adalah bukti dari inkonsistensi kurikulum sehingga dampak langsungnya berimbas pada murid yang hanya sekedar dijadikan objek dari kebijakan yang diambil. Padahal, menurut Ki Hadjar Dewantara bahwa maksud dari pendidikan ialah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

BHP Merusak Tatanan Ideologi Pendidikan Nasional

Proses penyelenggaraan pendidikan di negara mana pun adalah tanggung jawab negara, di dalam UUD 1945 pun termaktub bahwa negara menjamin penyelenggaraan pendidikan bagi setiap Negara. Tetapi apa yang terjadi, bangsa ini suka menghianati konstitusinya, dimana pendidikan di negara ini sudah kembali ke jaman feodal dan kolonial dimana pendidikan hanya milik golongan tertentu, bahkan sampai hari ini pun, pendidikan tetap milik orang tertentu, yang berlindung dibalik kekuasaan. Kita perlu garis bawahi, bahwa pendidikan adalah pembentuk karakter anak-anak bangsa, yang kemudian sebagai pengawal dan penerus sejarah kejayaan bangsa Indonesia. Disaat pemerintah tidak berpihak pada situasi ini, sudah seharusnya kaum terdidik mengambil peran perlawanan. Pada akhirnya tidak ada jalan yang mulus dan mudah menuju sebuah cita-cita pendidikan yang membebaskan yang berdasar pada kebutuhan masyarakat. Disinilah peran kaum terdidik (intelektual organik), untuk mendorong negara yang revolusioner dan menyumbangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan realitas sosial masyarakat.
Sedikit mengulas gonjang-ganjing penolakan BHP yang dilakukan berbagai kalangan di Indonesia, itu karena telaah panjang bahwa BHP merupakan kapitalistik yang sedang menyusup untuk meruntuhkan paradigma pendidikan di tanah air. Sebagaimana kita mengetahui bahwa dalam amanat konstitusi sangatlah jelas bahwa pendidikan dan akses untuk mendapatkannya adalah tanggungjawab negara yang tidak bisa di abaikan begitu saja. Penolakan-penolakan terhadap BHP sejatinya adalah suara kecemasan yang memandang bahwa kalau BHP itu di terapkan, maka akan terjadi kekacauan sistem terhadap pendidikan nasional. Karena memang BHP sebagaimana dalam bentruk draf akhir yang disampaikan pemerintah kepada DPR RI telah mengabaikan Ideologi Pancasila dan UUD 1945. Hal ini akan mengundang penetrasi ideologi dan nilai-nilai budaya asing yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia karena BHP dan rangkaian kebijakan pendidikan pemerintah (UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, Kebijakan menumbuhkan sekolah internasional dan bertaraf internasional tanpa arah yang jelas) pada hakekatnya hanya menguntungkan pihak asing. Itu bisa di lihat dari Peraturan Presiden (Perpres) 76 dan 77 RI Tahun 2007 yang memang sedari awal di rancang untuk memberikan keuntungan bagi kepentingan asing, dengan payung hukum yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia. Dan juga, sekiranya UU BHP menjadi paten untuk penerapan di sistem pendidikan nasional, maka inilah akhirnya yang akan membuat ideology pendidikan keluar dan menjauhkan dari arti pendidikan sebagai proses budaya. Dengan penerapan BHP, maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lagi berbasis pada semangat kebangsaan, adil, merata, anti diskriminasi, mandiri, memerdekakan dan berpihak kepada rakyat. Tentunya sangat nyata bahwa BHP adalah duri dalam sistem pendidikan Indonesia, dan makanya itu harus di cabut atau di batalkan segera.

Pasca UU BHP Di Batalkan

Sebenarnya, masalah pencabutan ataupun pembatalan kebijakan terhadap pendidikan, bukan hanya baru kali ini saja. Sebelumnya, konsep Ujian Nasional (UN-pen) juga telah di cabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK-pen). Tapi tetap saja sia-sia karena ternyata UN masih berjalan seperti biasanya. Pembatalan tersebut terkesan seolah-olah hanya sekadar wacana angin lewat saja. Dan sekarang, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP-pen) telah di eksekusi juga (Tempo Interaktif, Kamis, 01 April 2010). Proses pembatalan yang dilakukan oleh MK Karena UUBHP memandang bahwa lewat kedua undang-undang ini, warga negara dibebani tanggung jawab besar untuk membiayai pendidikan. Padahal, sesuai dengan konstitusi, pendidikan bukanlah beban melainkan justru merupakan hak warga negara. Haluan yang mulai melenceng itu tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ dinyatakan: setiap warga negara bertanggung jawab atas keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Kelihatannya sepele, tapi perlu dikoreksi karena UUD 1945 menempatkan urusan pendidikan sebagai tanggung jawab negara. Apalagi, pasal itulah, bersama Pasal 53 mengenai badan hukum pendidikan, pijakan lahirnya UU No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Dalam Pasal 53 dinyatakan bahwa setiap penyelenggara atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan. MK pun mengoreksi pasal ini dengan menyatakan bahwa badan hukum dimaknai hanya sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. Dengan filosofi yang sama pula, MK membatalkan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan. Inilah undang-undang yang mengatur lebih terperinci beban warga negara atas pendidikan. Di situ diatur antara lain: setiap peserta didik menanggung sepertiga dari biaya operasional pendidikan. Jelas, ketentuan ini amat memberatkan orang tua murid. Semangatnya tidak sesuai dengan konstitusi yang menempatkan pendidikan sebagai hak warga Negara (seperti yang di Kronik dari Mahfud MD dalam Tempo Interaktif).
Upaya MK ini layak diapresiasi karena memang sudah lama sekali semua pihak menyaksikan bahwa UU BHP tidak cocok dengan iklim pendidikan tanah air. Seharusnya memang sedari awal UU BHP ini di tolak karena sangat jelas implikasi liberal kapital nya dalam dunia pendidikan. Nah, kalau BHP di terapkan, akan sangat terlihat bahwa pendidikan di tanah air semakin semrawut dan tidak jelas arahnya. Lha, bagaimana mau berbicara kualitas, sementara kesempatan untuk mengenyam pendidikan (baca; pemerataan) sangatlah susah dan tak terjangkau. Makanya supaya proses ini (pasca pembatalan UU BHP) berjalan sesuai harapan dan kajiannya, perlu di kawal terus dan di kritisi agar tidak menjadi bumerang bagi pendidikan di tanah air. Dan hal terpenting juga adalah bahwa proses pendidikan tidak hanya sebatas adanya pembatalan Undang-Undang, tetapi harus kepada substansi dari arti pendidikan itu sendiri. Karena baik disadari ataupun tidak, pendidikan Indonesia ternyata mundur jauh dari sebelumnya. Dan juga masalah diskriminasi pendidikan masih saja terjadi terutama di daerah pelosok-pelosok tanah air. Selain itu, pembenahan mental peserta didik maupun pendidik juga perlu di tinjau ulang. Karena memang sangatlah banyak disaksikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap para pendidik sangatlah lemah. Indikasi atau faktornya tentulah banyaknya pendidik yang menyalahi aturan ataupun sifat-sifat pendidikan itu sendiri. Secara moral, banyak kita menyaksikan pendidik sebagai agen penindasan terhadap siswa. Maupun secara sosial, banyak juga pendidik akhirnya hanya jadi tontonan daripada sebagai tuntunan (lihat berbagai kasus kecelakaan moral dan sosial dalam pendidikan).


Melki AS

Continue Reading...

Catatan Dari Bumi Dewata; Ciwidey

Mungkin ini mula perjalanan yang melelahkan dari Yogyakarta menuju Bandung. Setelah berhari-hari melakukan penggalangan dana, akhirnya harapan yang di nanti sampai juga. Dengan tema “ Jawa Barat Menangis; Selamatkan Mereka “, perjalanan dimulai meski tanpa persiapan yang berarti. Hanya bermodalkan semangat, sedikit bekal untuk mengganjal perut dan beberapa potong pakaian, rombongan relawan pun meluncur.

Menuju Bandung; Paris Van Java

Mendung mulai menggelayut di taman langit, ketika rombongan akan memulai perjalanan. Tampak awan menghitam mulai berselimut dengan perlahan tapi pasti. ‘Mendung tak berarti akan turun hujan’ kata sebuah lagu, tetapi hari itu, mendung memang akan segera menumpahkan materialnya. Setelah mengurus segala hal terkait keberangkatan, dan memohon izin instansi, rombongan mulai berkemas-kemas. Dan setelah memastikan kendaraan yang akan membawa rombongan menuju Bandung, dengan hanya diantar oleh sesama mahasiswa, rombongan pun beranjak ke mobil dan langsung bergerak menuju tujuan.
Dalam perjalanan, tak banyak yang di bicarakan. Mungkin karena berangkatnya agak siang-an, jadi mulai terasa hasrat kantuk di setiap peserta. Hanya sesekali saja keluar celetukan-celetukan agak membanyol dari beberapa rekan. Ki Darso, sang supir, pun juga tak banyak bicara. Beliau terlihat fokus pada job diskription nya yaitu menyetir sampai ke tujuan. Meskipun mendung telah menebal, tetapi hujan belum tumpah. Setelah keluar dari Yogyakarta, gerimis mulai mengusik perjalanan ini. Perlahan tapi yakin, gerimis berubah menjadi hujan. Pelan. Pelan. Pelan. Dan kemudian menjadi deras. Sampai di Kebumen (salah satu kabupaten di Jawa Tengah), mentari juga enggan menemani dan memilih untuk bersembunyi di balik singasananya. Awan kemerahan mulai tampak sebagai penanda akan datangnya malam. Dari jauh, terdengar juga suara pengajian memanggil mengalun-alun dari beberapa masjid yang kami lalui.

‘ kira-kira kita akan makan dimana malam ini pak ‘ tanyaku pada Ki Darso.
‘ mungkin nanti di Karanganyar aja ‘ jawab Ki Darso datar
‘ tapi sepertinya sebentar lagi akan maghrib, bagaimana kalau kita mencari masjid dahulu, kemudian baru makan. Soalnya waktu magrib kan sangat singkat sekali ‘ tanyaku lagi.
‘ ya gak apa-apa, nanti kalau ada masjid kita akan rehat sejenak sambil menunaikan shalat ‘ jawab Ki Darso

Setelah beberapa waktu, suara azan tampak sudah memanggil. Beberapa kali sebenarnya masjid yang kami lalui terlewatkan. Sampai akhirnya di sebuah kota Banyumas, kami menemukan sebuah mushola kecil di pinggir jalan. Itu pun juga agak terlewatkan sedikit. Tetapi Ki Darso sesegera mungkin memutar balik mobil dan berhenti di mushola itu. Rombongan pun turun dan bersiap untuk berwudhu, pen-suci-an diri dalam tradisi islam sebelum menunaikan sholat. Di mushola kecil itu, tampak orang-orang sudah siap untuk melakukan sholat secara berjamaah. Disebelah kanan adalah tempat untuk laki-laki, dan disebelah kiri, dengan hanya bertutupkan sebuah tirai tipis, jamaah perempuan pun telah siap juga untuk melaksanakan sholat.



Setelah melepas sholat, kami pun kembali bergerak lagi. Sebelumnya, mobil yang membawa kami tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Menurut Ki Darso, sebelum berangkat tadi, ban mobil sudah di ganti. Begitupun dengan oli dan sebagainya. Tetapi didalam perjalanan, ternyata lampu mobil untuk jarak pendek mendadak tidak berfungsi. Hanya lampu jarak jauh saja yang bisa menyala. Tampak Ki Darso berulang kali memindahkan dan mematikan lampu jarak jauh itu. Karena menurutnya, bisa saja lampu itu di nyalakan terus, tetapi kasihan dengan pengendara lainnya. Karena jarak sorotnya yang sangat jauh sehingga mungkin menyebabkan pengendara lain silau ketika berpapasan. Saya dan rombongan tidak mengerti akan hal ini. Mungkin ini hanya ada dalam kamus etika para supir.
Tidak berselang lama, kami berhenti di sebuah warung makan di pinggir jalan. Setelah memarkirkan mobil, rombongan turun dan Ki Darso juga kelihatan sedang memeriksa lampu mobil. Tidak lama, beliaupun juga masuk ke rumah makan itu. Satu persatu kami pun mengambil makan sesuai selera karena memang cacing didalam perut sudah berontak minta di isi lambungnya. Dan ketika usai menyeruput teh manis, kami pun kembali bergerak melaju. Selama dalam perjalanan, rombongan pun hening. Sempat saya bertanya kenapa tape mobilnya tidak di nyalakan. Tapi kata Ki Darso, suaranya sangat jelek. Jadi lebih baik tidak usah aja daripada mengganggu telinga. Tak banyak yang dapat kami lihat selama perjalanan itu karena memang tak banyak yang tampak. Itu karena keberangkatan kami sudah menjelang sore dan perjalanan ke Bandung lebih banyak di habiskan pada malam hari. Hanya hujan yang selalu setia menyertai perjalanan ini. Tiba-tiba, lampu jarak pendek mobil terganggu lagi. Kembali akhirnya Ki Darso memarkirkan mobil ke pinggiran untuk mengecek nya lagi. Setelah di coba beberapa lama, menurut beliau tidak ada masalah dengan saklar/sekring nya. Cuma beliau juga tidak tahu kenapa lampu jarak pendek itu bisa tidak berfungsi. Saya pun sempat menyaksikan ada beberapa sekring yang coba di uji cobakan Ki Darso. Dan semuanya terlihat menyala. Tetapi memang aneh kenapa lampu jarak pendek itu tidak mau menyala. Sampai akhirnya dengan sebuah obeng kecil, Ki Darso memutar sekrup di dekat lampu itu. Dan setelah menurunkan jarak pancaran lampu yang jauh menjadi pendek, kami kembali berangkat.



Malam semakin pekat ketika mobil terus meluncur. Sesekali terlihat segerombolan orang duduk atau kongkow-kongkow di pinggir jalan atau di warung-warung. Rombongan tampaknya tak kuasa menahan kantuk dan ada beberapa rekan yang akhirnya tertidur. Hanya saya, supir dan seorang teman yang duduk di sampingnya yang masih melek. Perjalanan ini memang melelahkan sekaligus mengasyikan. Disuatu simpang, kami di bingungkan dengan rambu alternatif yang tulisan simbolnya seperti terkikis. Mungkin ini ulah tangan yang tidak bertanggungjawab yang coba ingin menyesatkan pengendara. Tapi berbekal pengalam sedikit (maklum beberapa dari kami berasal dari sumatera, jadi sedikit hapal jalan yang biasa di lalui), akhirnya kami mengambil jalur umumnya yang biasa di gunakan. Kira-kira pukul setengah tiga dini hari (02.30 WIB), kami mulai memasuki pinggiran Bandung. Mobil semakin bertambah kecepatannya karena masuk jalan tol. Dan setelah sedikit mengingat dimana kami akan bersinggah, kemudian kami mengambil jalur Bandung kota. Setelah melewati gerbang tol, ternyata kamipun sempat bingung dan mencoba bertanya dengan beberapa supir taksi. Dengan gaya penjelajah jalanan, kami di instruksikan untuk mengambil jalan ke DAGO. Begitupun ketika kembali kami bertanya dengan salah seorang pekerja warnet, beliaupun menunjuk Dago juga. Didalam perjalanan, tampak banyak waria sedang beraksi. Sekilas terlihat seperti cewek betulan dan ternyata setelah diamati dan gaya nyeleneh yang mereka tunjukan, kami sadar bahwa yang sedang berkeliaran di jalan itu adalah waria. Kami pun tertawa terbahak menyaksikan hal itu. Maklum, bukannya mengejek, tapi karena lucu aja melihat eksen nyentriknya itu. Dan setelah sampai di Dago, kami pun kembali menanyakan alamat yang di berikan untuk tempat persinggahan. Anehnya keterangan dari beberapa penjual dan pembeli sebuah warung koboi pinggir jalan, menunjukan hal yang berbeda dari yang ditunjukan oleh penjelajah jalanan dan penjelajah dunia maya tadi. Malah menurutnya kami telah tersalahkan oleh mereka, yang seharusnya berbeda tikungan yang harus kami ambil. Akhirnya Ki Darso kembali memutar arah mobil menuju yang di instruksikan oleh pedagang tadi itu. Dan setelah mengikuti peta tulisan yang di beri oleh salah seorang sahabat di Bandung, akhirnya sampai juga kami di persinggahan sementara tersebut. Waktu saat itu menunjukan pukul 04.00 WIB. Dari luar gerbang terlihat tulisan besar berwarna merah, TAMAN SISWA BANDUNG. Disitulah akhirnya kami berlabuh sejenak. Didalam kami langsung disambut oleh pamong (guru sekolah tersebut). Mereka antara lain Ki Bardi dan Ki Beni. Setelah mobil masuk pekarangan, rombongan bergegas turun dan menyalami pamong pamong tersebut sambil berkenalan. Sambutan hangat juga di tunjukan oleh mereka. Tanpa membuang waktu, saya dan para pamong tersebut sedikit berdiskusi mengenai teknis penyaluran bantuan yang akan di salurkan tersebut. Kami mulai membahas dari soal efektivitas mobil, barang yang akan di beli, sampai navigator ke lokasi bencana langsung. Tak terasa waktu menunjukan pukul setengah enam pagi (05.30 WIB). Setelah selesai membahas teknis itu, saya pun akhirnya melepas lelah sejenak di dalam mobil, karena tidak berselang lama, ternyata anak anak sekolah sudah mulai berdatangan. Kemudian, rombongan pun memutuskan untuk bangun, mandi dan memulai lagi perjalanan.



Ciwidey; Kabupaten di Selatan Kota Bandung

Jam menunjukan pukul tujuh pagi (07.00 WIB) ketika kami bergegas mandi dan bersiap di ruang tunggu kantor Taman Siswa Majelis Cabang Bandung tersebut. Setelah selesai semuanya, kami di hidangkan teh hangat dan beberapa kue kecil penganjal perut sebelum perjalanan di mulai. Satu persatu para pejabat Tamansiswa maupun pamong masuk dan menyalami kami. Sambutan mereka juga hangat dan ramah. Salah satu diantara mereka adalah Ki Tono, yang nanti meminjamkan mobilnya sekaligus men-supir-i-nya untuk menuju Ciwidey. Tanpa membuang-buang waktu, kami langsung bergegas setelah selesai menyeruput teh hangat dan beberapa kue tadi. Mobil pertama (Taff kepunyaan Ki Tono dna dengan di bantu Ki Bardi) meluncur lebih awal karena akan membeli beberapa keperluan yang untuk di salurkan. Setelah itu, kami dengan Ki Darso pun menyusul dengan menempatkan Ki Beni sebagai navigatornya. Di pasar Bandung, berbagai keperluan kami naikan ke mobil diantaranya Mie Instan, dan beras. Setelah selesai membeli keperluan itu, kami mantap meluncur menuju Ciwidey. Perjalanan dari kota Bandung menuju Ciwidey berselang dua jam saja. Sebelum masuk Ciwidey, kami menyempatkan untuk makan pagi disalah satu rumah makan Padang. Mobil pertama (Taff) sudah sampai duluan disana, sementara mobil kedua bersama Ki Darso, kami sempat berhenti sejenak untuk mengganti ban yang pecah. Untunglah Ki Darso membawa ban cadangan. Ban itupun dipasang dan kembali menyusul mobil pertama sambil mencari tempat penambalan. Mobil akhirnya kami pakir di salah satu SPBU didekat sana dan kami menyusul ke warung ke tempat mobil pertama berhenti. Selesai makan dan mengganti ban dalam mobil kedua, kami melanjutkan perjalanan. Disalah satu pasar di Ciwidey, kami juga menambah pembelian keperluan karena memang masih ada sisa uang yang belum di belikan. Disana terbesit di benak kenapa kita tidak membeli buku tulis. Bukankah itu akan sangat berguna untuk anak-anak di Ciwidey yang mungkin banyak buku-buku tulis mereka yang tidak bisa di gunakan lagi pasca bencana. Akhirnya buku juga menjadi salah satu barang yang kami beli untuk disalurkan juga selain gula, kopi dan lain-lain.
Jalanan di kota Ciwidey sangat mulus sehingga perjalanan terlihat lancar dan nyaman. Sampai di perempatan sebelum menajak, jalanan mulai mengecil dan hanya bisa di lalui oleh 2 mobil saja. Itupun kalau sedang berpapasan, kedua mobil harus menyerempet sampai ke tepian. Hawa dingin mulai merasuk ke sela-sela tubuh ketika mobil menanjak terus. Di sana sini terlihat berbagai pangkalan ojek yang seperti nya juga menjadi salah satu alat transportasi umum masyarakat kota kecil pekampungan Bandung Selatan itu.. Jalanan yang tadi mulus, mulai berubah menjadi jalan biasa se-ada-nya. Lubang-lubang kecil sudah mulai mengusik mobil yang tanpa sengaja rombongan pun harus mendesah dan ter lompat-lompat ketika salah satu ban mobil terperosok melewati lubang. Rumah penduduk masih terlihat masih berjejer-jejer dan suasana pedesaan mulai kental terasa. Sana sini mulai terlihat pekarangan-pekarangan yang di hias dengan jenis tumbuhan khas daerah dingin seperti stroberi dan kol. Hanya saja stroberi itu di budidayakan. Terlihat dari tanaman yang hampir ke semuanya tidak langsung di tanam di tanah, melainkan di dalam poliberk (sejenis pot untuk menanam sesuatu, tapi terbuat dari kantong plastik). Ini sama hal nya ketika kita berkunujung di sebelah berlawanannya, ya, Lembang, sebelah utara Bandung yang juga merupakan pegunungan dan ber hawa kan dingin juga. Sama persis; jenis tumbuhan yang di budidayakan masyarakatnya.
Sepanjang jalan, perkampungan-perkampungan yang tadi biasa di saksikan, sudah mulai tergantikan dengan hutan. Perkampungan sudah mulai berjarak yang antara kampung satu dan kampung lainnya terpisahkan oleh alam. Cuaca dingin terus merasuk ke dalam sukma. Tulang-tulang mulai mengilu, graham pun mulai menggeretar. Satu dua orang peserta rombongan mulai menebalkan pakaian untuk mengantisipasi kedinginan. Saya pun sangat merasakan dingin itu. Kantong kemih di perut rasanya sudah berisi dan ingin minta di muntahkan. Cuma kalau hanya untuk berhenti hanya sekedar membuangnya, sangtlah tanggung sekali. Jadi saya pun memilih untuk menahannya sampai ada tempat pemberhentian. Sepanjang jalan juga, mobil semakin menanjak terus. Kegesitan supir terlihat sangat berhati-hati. Ki Darso terlihat sangat menjaga stir nya supaya jangan sampai terjadi apa-apa dengan perjalanan ini. Begitupun juga dengan Mobil Taff didepan. Cuma karena Taff memang spesialis untuk jalanan seperti itu dan supirnya menguasai medan, jadi tidak terlampau di khawatirkan. Berulang-ulang kali juga Ki Darso me megal-megolkan (membanting-banting stir dengan tak beraturan) mobil karena memang menghindari lubang-lubang. Jalanannya juga tidak hanya berlubang lagi. Semakin menanjak, jalanan berubah menjadi kerikil-kerikil berselimut pasir-pasir.
Mobil kami dan rombongan terus saja menanjak tanpa mengenal ampun. Cuma ‘speed’ nya saja yang di kurangi. Sangatlah tidak mungkin mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dalam posisi menanjak, berbatu-batu kerikil campur pasir, jalanan yang sempit serta terkadang jurang-jurang dan tebing di pinggirnya. Kira-kira sekitar dua (2) jam-an menanjak, kami sudah melihat tanda-tanda tempat yang dituju. Diantaranya seperti yang biasa di beritakan di televisi, didengar di radio ataupun di tuliskan di koran. Kalau tadi biasa kami melihat perkampungan walaupun berjarak-jarak di dalam perjalanan, kini, kami menyaksikan hamparan hutan-hutan yang menghijau di pinggir-pinggir tetebingan (semacam gunung, tapi saya tidak bisa bersprekulasi apakah itu gunung, bukit atau hanya tebing biasa). Berulang kali juga kami seperti terhempas-hempas ketika kembali mobil terperosok melewati lubang. Sebenarnya sedikit menyebalkan, tetapi mau kata apa lagi. Itulah gambaran sebenarnya yang di saksikan dan di jalani. Ketabahan dan kesabaran memang harus di jaga karena kalau tidak, peserta rombongan pasti lebih baik memilih mundur dan kembali ke Bandung kota. Tapi alhamdullilah, kami tetap maju terus pantang pulang sebelum bantuan tersampaikan (mirip pemadam kebakaran, yang bersemboikan Pantang Pulang Sebelum Padam). Hujan pun mulai mengguyur jalanan. Sesekali airnya terpercik ke muka peserta rombongan. Meskipun sejelek apapun jalan dan medan yang dilalui, kami tetap bertekat kuat untuk harus sampai di tempat tujuan. Semakin menanjak, hawa dingin semakin mengganas merasuk jiwa. Mungkin sebagian kawan-kawan menyembunyikan persoalan yang sama dengan tidak mau membicarakannya (hasrat ingin kencing). Semua memilih untuk diam dan menerima saja keadaan dalam keterdesakan oleh karena isi mobil penuh dengan barang. Saya sendiri pun dari Ciwidey bawah sudah mulai mengangkang karena memang ada kardus besar tempat buku-buku di depan tempat duduk. Jadi mau tidak mau itu harus di jalani. Persoalan hasrat tadi, di tahankan saja lah. Cuma satu kekhawatiran bahwa jangan sampai ketika terloncat-loncat, terjadi sesuatu yang tak di sengaja (maaf; terkencing). Tapi syukur, itu tidak terjadi. Bisa bayangkan kalau itu sempat terjadi. He..he..
Sesekali dalam perjalanan, rombongan menyanyi untuk mengusir kebosanan. Beragam lagu di lantunkan, mulai dari yang lawas sampai yang terbaru. Tetapi tetap ada juga peserta yang hanya diam. Didalam perjalanan ini hamparan tanaman teh yang menghijau menjadi pemandangan utama di tengah rintiknya hujan. Tetapi satu hal yang sangat kami senangi adalah menghirup udaranya yang terasa sekali kesegarannya. Berbeda dengan menghirup nafas di Yogya ataupun ketika di Kota Bandung. Disini terasa kelegaan dan kejernihan udara yang di tawarkan alamnya yang menghijau. Sesekali juga kami menyaksikan keindahan alamnya. Kami kadang menyaksikan suasana di atas yang harus kami tempuhi dan juga kadang melihat suasana di bawah yang sudah terlewati. Hampir semua yang kami saksikan terselimuti oleh embun yang memutih. Kaca mobil yang coba saya pegang ternyata sangat dingin sekali bak terkena es Semuanya terasa elok sekali. Bak perawan, Ciwidey hampir belum tersentuh polusi. Bahkan boleh di bilang, Ciwidey adalah taman firdaus untuk hal penjagaan kotanya (Bandung yang polusi udara nya sangat tinggi, sementara Ciwidey adalah saringan dari polusi yang mengancam itu).
Setelah agak lama menanjak dengan kondisi jalan yang begitu parahnya, akhirnya kami sampai juga di tempat pemberhentian. Kira-kira tempat itu merupakan puncaknya. Disana rombongan berhenti sejenak. Langit terlihat masih menghitam karena memang keadaan sedang hujan terus. Disekeliling kami terhampar perkebunan teh yang menghijau yang menyelimuti pegunungan. Saya masih teringat bahwa tempat kami berhenti itu merupakan pertigaan jalan yang disisi kirinya ada sebuah pos penjagaan dan halte tradisional yang terbuat dari bambu dan rumbia. (mungkin itu tempat pangkalan ojek dan sebagainya). Ada beberapa orang yang terlihat disana, salah satunya seperti penjaga dan lainnya lagi seorang penduduk yang berbaju tebal sambil bertutup diantara tengkuk dan kepalanya. Karena memang sedari tadi menahan hasrat ingin kencing, saya dan beberapa rekan akhirnya mencari tempat pelepasan yang ideal. Tapi mau dimana di tempat seperti itu. Yang ada hanya hutan dan akhirnya pinggiran hutan lah yang jadi tempatnya. Lega terasa setelah beban diri telah di habiskan. Salah seorang rekan perempuan ternyata juga sama keadaannya tadi; menanggung beban diri juga. Tetapi kami bingung, karena sensitivitas perempuan sangat jauh berbeda dengan lelaki yang bisa kencing dimanapun. Sempat kami menggoda untuk menunduk di semak saja, tetapi beliau tetap ngotot mencari toilet atau sejenisnya. Tapi memang disana tolietnya adalah alam, jadi terpaksa dia tetap menahannya sampai perjalanan berikutnya kelak.
Sebelumnya saya mengira (karena seperti yang disaksikan di televisi) perkebunan teh tersebut adalah lokasi terjadinya longsor di Ciwidey yang banyak menelan korban jiwa itu. Tapi ternyata salah. Karena menurut bapak penjaga dan temannya tadi bahwa lokasi bencana itu terjadi di lokasi perkebunan teh DEWATA dan masih jauh turun lagi kebawah sekitar 15 kilometer. Dan itu bisa di tempuh sekitar dua jam perjalanan lagi. Saya sontak kaget. Masa sih masih harus menempuh perjalanan selama itu !!. Tapi mau tidak mau, memang ditempat yang di beritahu itulah tujuan kami, maka memang harus bersabar lagi. Itupun karena kondisi jalannya yang lebih parah lagi dari sebelumnya. Dan setelah rehat sejenak sambil menyaksikan langsung ‘surga’ nya Bandung tersebut, kami pun kembali berangkat. Hanya saja, kali ini kami membawa satu penumpang yang merupakan salah satu warga yang sekaligus akan mengantar langsung sampai ke tujuan. Akhirnya bertambah sesaklah mobil yang di tumpangi. Tapi demi tercapainya misi, itu tidak berarti apa-apa bagi kami. Justru kami sangat berterimakasih karena ada yang menawarkan dirinya untuk menemani perjalanan dan meng ‘kompas’ sampai ke lokasi bencana.



Dewata; Terselimut Zamrud, Terisolir Perkebunan

Sebenarnya sangat susah bagi saya untuk melukiskan suka duka menuju lokasi bencana. Perjalanan ini lebih rumit lagi dibanding perjalanan sebelumnya. Kecepatan kendaraan hampir sama seperti pejalan kaki. Entah mengapa medan kali ini lebih rumit lagi dibandingkan Lembang (utara Bandung yang juga pegunungan), saya sendiri tidak habis pikir. Disini jalannya lebih parah di bandingkan Lembang yang notabene jalanannya mulus. Apakah karena Lembang adalah tempat wisata yang sudah terkenal dari dahulu; karena disana ada Objek wisata Gunung Tangkuban Perahu yang sangat me-legenda, kebun strowberi serta pemandian air panas Sari Ater dan dilengkapi dengan berbagai penginapan seperti villa, cottage dan lain-lain. Sementara menuju Dewata, kondisi jalannya berbatu-batu runcing, diselimuti hutan belantara serta dihadang terjal tebing dan jurang. Untunglah sopir yang membawa kami tersebut sudah handal dalam hal seperti ini, sehingga tidak terlampau ada keluhan.
Dalam perjalanan menuju Dewata, dengan mata telanjang kami menyaksikan rindangnya pepohonan yang beriring layaknya zamrud. Memang rumit tetapi kami sangat menikmati sekali perjalanan ini. Keindahan alam dan orisinalitas nya membuat kami peserta rombongan tertegun, takjub, tidak menyangka kalau Bandung yang termasuk kota besar, padat dan banyak dikeluhkan ternyata masih menyimpan kekayaan yang tak ternilai; yaitu alam. Pemandangan itu terekam dengan sangat bagus di memori kepala. Bahkan beberapa rekan sempat bercanda ingin tinggal di sana. Karena tawaran ‘ cinta ’ nya memang sangat asri dan alami. Kami serasa sangat menyatu dengan alam. Sinar matahari susah di temukan disana karena memang terhalang oleh banyak nya pepohonan. Sepanjang perjalanan juga tak ada satu pun rumah penduduk. Ini beneran hutan belantara yang mengisolasi kampung Dewata dengan dunia luar. Tapi bukan berarti penduduk Dewata tidak bisa keluar. Mereka juga pernah keluar, cuma mungkin dengan cara berjalan kaki dan dengan mobil yang di sediakan oleh pihak perkebunan pada saat-saat tertentu.
Kalau perjalanan tadi banyak menanjaknya, sekarang perjalanan kami hampir semuanya menurun/turunan terus. Sesekali kami berpapasan dengan truk-truk yang kemungkinan juga membawa pasokan perbekalan untuk korban bencana. Dikanan kiri jalan kami juga menyaksikan adanya bantuan dari berbagai pihak seperti tiang beton pemancang listrik dan lain-lain. Sepanjang jalan juga banyak yang bisa kami lihat dan kami kagumi. Entah kenapa ada burung merpati dijalanan yang saya kira mungkin peliharaan para penduduk, tetapi menurut bapak yang asli Ciwidey tersebut bahwa itu adalah merpati liar saja. Dan itu banyak disini, tidak hanya merpati tapi juga burung-burung lainnya. Ada juga pemandangan lainnya yang sempat kami lihat seperti air terjun kecil yang kalau bisa di sentuh dan di rasakan, mungkin sangat dingin sekali. Terbesit hasrat dalam hati kalau seandainya dalam perjalanan pulang nanti, kami akan berhenti sejenak untuk mengabadikannya. Tapi seperti nya itu tak mungkin, karena perjalanan menuju lokasi bencana sudah sore, apalagi pulang nanti, pastilah malam hari.
Satu jam berlalu, lokasi tujuan belum juga sampai. Jalan berkelok semakin menambah panjangnya perjalanan ini. Tapi agak sedikit berbeda, kami sekarang berganti melewati lokasi perkebunan. Hamparan tanaman teh yang melingkari alamnya bak cincin itu terus menjadi sumber pemandangan. Bayangkan saja, hampir di tiap tanah, di lekukan tanah maupun di jurang2nya, semuanya penuh dengan tanaman hijau berdaun kecil berbatang pendek itu. Ini mungkin pemandangan yang sangat jarang sekali di saksikan. Buruknya jalan seolah tak terhirukan dengan keindahan yang di bentangkan lewat lembar tanahnya. Jalannya pun melingkar-lingkar, naik turun persis seperti ular yang sedang merayap. Bak sebuah legenda, Ciwidey merupakan bentuk sempurna penggambaran surga yang hilang. Kalau kita biasa melihat film yang menampilkan slide tentang hilangnya sebuah masa kurun tertentu, ataupun tempat yang sudah tidak pernah di jumpai tetapi di tampilkan menjadi ada, nah Ciwidey adalah keindahan yang hilang yang benar-benar nyata.
Gerimis hujan tak jua berhenti selama perjalanan ini. Seolah menyampaikan pesan bahwa alam pun menangis melihat bencana yang menimpa Ciwidey. Sejenak melihat lokasi alamnya yang bertebing-tebing, terbayang betapa berbahaya nya kalau hujan terus mengguyur. Kejadian seperti longsor mungkin saja membayang-bayangi setiap malamnya. Tiba-tiba setelah cukup melelahkan dalam menuju lokasi, penumpang yang sekaligus navigator kami ke lokasi bencana, menunjuk sesuatu tempat yang agak jauhan. Tapi terlihat ada sebagian lembaran permukaan tanah yang memerah. Ini berlainan dengan lainnya yang semuanya menghijau. Setelah kami menanyakan itu, beliau menjawab bahwa disanalah tempat terjadinya longsor itu. Kami pun tercengang, walaupun belum bisa menyaksikan lokasi itu secara lanmgsung di tempat kejadian. Di puncak-puncak bebukitan terlihat embun hampir menyelimutu seluruh dari lokasi pegunungan. Terbayang betapa dinginnya malam di lokasi ini. Kalau tidak memakai pakaian tebal seperti jaket atu sweater, mungkin kita tidak akan tahan, selain penduduk yang sudah terbiasa.



Jerit Dewata; Benarkah Bencana Alam atau Human Error..??

Bukit memerah yang kami lihat dari atas mobil tadi adalah bagian tanah yang terkoyak karena terjadi longsor. Berita itu telah kami terima beberapa minggu yang lalu lewat televisi dan surat kabar. Di dalam pemberitaan, di kabarkan bahwa telah terjadi bencana alam yaitu longsor di salah satu perkebunan teh yang menelan puluhan nyawa. Tapi sebentar lagi kami akan melihat langsung keadaan sebenarnya dan memberikan secara langsung bantuan yang tidak seberapa jumlahnya. Memang masih sedikit agak jauh, tapi setidaknya cukup membuat kami lega karena sebentar lagi kami akan sampai di lokasi tujuan. Memasuki pukul tiga sore (15.30 WIB), mobil yang membawa kami semakin mendekat. Bahkan kami sudah bisa menyaksikan tenda-tenda pengungsi yang berjejer di salah satu lahan kosong di daerah yang agak jauh dari lokasi longsor. Karena menurut penumpang tadi bahwa lokasi sudah dikosongkan dan semua penduduk yang selamat di ungsikan di arel ge lima (G5). Saya tidak tahu artinya G5 yang dia maksud. Begitupun dengan rekan-rekan lainnya.
Setelah melewati turunan terakhir, akhirnya kami benar-benar sampai di lokasi pengungsian tersebut. Dan kami berhenti kemudian disambut beberapa orang atau mungkin petugas yang berjaga dengan lokasi tersebut. Sambutannya juga hangat meskipun gerimis masih merintik-rintik. Kami juga diminta untuk mengisi buku (sejenis buku tamu) dan saya akhirnya memberikan tanda tangan menerangkan kedatangan dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Sebenarnya di mobil juga sudah ada tulisannya, tetapi lebih afdhol lagi ketika keterangan itu di bukukan dan disaksikan oleh berbagai kalangan. Tak membuang kesempatan, rekan cewek yang sedari tadi menahan hasrat ingin buang air kecil, dengan seketika langsung menuju toilet yang sedianya mungkin disiapkan relawan-relawan lainnya untuk setiap orang yang datang. Tak berapa lama terlihat kelegaan dari nya. Kami sempat berbincang-bincang seputar keadaan dan kejadian dan sempat juga menyaksikan penduduk yang selamat dari bencana itu. Banyak penduduk tua, muda, wanita, laki-laki, kecil maupun besar berjejer-jejer menyaksikan kedatangan kami. Relawan lainnya mengatakan bahwa sebenarnya lokasi itu masih menurun sekitar tiga (3) kilometer lagi dari daerah pengungsian ini. Didekat sana juga ada posko-posko bantuan yang di dirikan oleh berbagai relawan baik yang datang dari Bandung maupun dari tempat lainnya. Setelah selesai mengisi buku tamu dan sedikit beramah tamah dengan para relawan tadi, kami memutuskan untuk menuju posko tempat menyalurkan bantuan yang kami bawa. Tak lupa kami pun sempat mendokumentasikan semua keadaan dengan sebuah kamera digital yang di pinjam dari seorang teman di Yogya. Dengan sangat hati-hati semua kami rekam walaupun harus di guyur hujan. Saya mengambil gambarnya dan seorang teman lagi menutup atas kamera dengan sesuatu agar tidak terkena air. Selesai mendokumentasikan itu semua, kami kembali meluncur menuju posko.
Sekitar setengah jam lebih perjalanan, kami akhirnya sampai di posko-posko tersebut. Didahului mobil Taff dengan Ki Bardi dan Ki Tono, kami pun menyusul turun dan menyaru dengan para relawan yang sudah ada. Kami diterima dengan senang hati oleh perwakilan relawan. Yuda, salah seorang relawan dari Dompet Dhuafah Bandung menjelaskan pada kami bahwa mereka sudah berada di lokasi ini intens sejak bencana terjadi. Cuma memang sudah sore juga sampainya karena sudah agak terlambat mendengar kabarnya. Artinya sejak hari pertama kejadian sampai sekarang mereka sudah ada dan membantu menyelamatkan penduduk dan mencari korban yang masih hilang. Menurut tuturnya lagi kepada kami bahwa sudah ada 36 korban hilang yang sudah berhasil ditemukan dan semuanya sudah meninggal. Sekarang tinggal 9 orang lagi, tapi proses pencarian sudah di hentikan sejak selasa lalu. Hati bergetar mendengar penjelasan ini. Bayangkan longsor ini sampai menelan puluhan nyawa yang notabene adalah rakyat kecil pemetik teh yang tidak banyak neko-neko. Hidup mereka sudah susah dan sekarang bertambah susah. Kita mungkin masih ingat selarik puisinya Amir Hamzah yang sangat plastis memantulkan bunyi-bunyi yang mengerikan bahkan sejak dari konsonan dan aliterasi kata-kata yang dibariskannya: ”terban hujan, ungkai badai, terendam karam, runtuh ripuk tamanmu rampak.” Dan nun di sana tampak//Manusia kecil lintang pukang//lari terbang jatuh duduk//air naik tetap terus//tumbang bungkar pokok purba//Teriak riuh redam terbelam//dalam gagap gempita guruh//kilau kilat membelah gelap//Lidah api menjulang tinggi (Majalah Tempo Edisi 22, 24-30 Juli 2006)
Bersamaan dengan kedatangan kami di lokasi posko, secara kebetulan pula pengurus perkebunan datang dengan tim ahlinya, ahli Geologi dan ahli Sipil. Tim ahli geologi kemudian menerangkan dengan semuanya termasuk kami bahwa sebenarnya bencana alam longsor di perkebunan Dewata Ciwidey ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Bahkan menurutnya itu sudah terjadi sejak zaman pendudukan Belanda. “ Sejarahnya longsor dimulai dari tebing longsoran (kurva) sejak dahulu. Itu bisa kita saksikan dalam peta buatan Belanda tahun 1933 dan tempat pemukiman itu, termasuk pabrik masuk dalam jalurnya” ungkapnya sambil memperlihatkan foto-foto lama terkait daerah dan bencana di lokasi ini. Dan menurutnya juga, terkait longsor ini, dua hari sebelum kejadian memang terjadi hujan lebat. Bencana longsor ini di mulai dari lahan hutan Hujan inilah yang menyebabkan banyak material masuk dalam aliran sungai kemudian menjadi lumpur dan menyeret yang dilaluinya sehingga volumenya semakin membesar. Inilah penyebabnya menurut beliau yang katanya berpotensi bahkan menjadi bencana di lokasi ini. Nah langkah untuk mengantisipasinya adalah dengan membuat hutan itu menjadi hutan kembali dan segera membuat tanggul-tanggul sebagai penahannya. Begitupun dengan ahli sipil, beliau juga mengatakan bahwa memang ada sedikit bahu jalan yang turun dari pasca kejadian ini. Dan untuk kembali memperlancar lalu lintasnya, maka itu harus di keruk dan airnya di alirkan ke bawah. Selesai para ahli ini memberikan keterangan, pihak pengurus perkebunan pun menjamin bahwa listrik sudah bias masuk minggu depan.
Kedatangan pengurus perkebunan dan tim ahlinya ini tidak begitu lama. Mungkin hanya berkisar sekitar 10 menit-an. Kemudian mereka pergi lagi menggunakan dua mobil. Dibenak saya mulai bertanya, mungkinkah bencana ini ada keterlibatan dan keteledoran dari manusia (human error). Semuanya menjadi gamang. Sebelum menurunkan bantuan ke posko yang telah tersedia, saya sempat bertanya dengan beberapa penduduk, relawan, dan semua orang yang ada disana. Pertanyaan yang sedikit menyentil tetapi bagi saya itu sangat relevan sekali mengingat saya tidak begitu yakin bahwa bencana ini murni adalah alam. Keragu-raguan itu antara lain perihal kenapa penduduk di ungsikan di lokasi G5. Beberapa relawan dan penduduk menanggapi bahwa tempat itu merupakan tempat yang paling aman baik dari longsor maupun banjir. Nah kejanggalan saya terhadap human error ini semakin menasarkan. Kalau memang disana adalah tempat teraman untuk penduduk, pertanyannya, kenapa tidak sedari dahulu perumahan atau desa yang dibangun pihak perusahaan perkebunan teh itu di buat disana. Apalagi, tim yang berkerjasama dengan pihak perusahaan telah mengakui bahwa bencana disana memang ada sejarahnya dan tempat lokasi perkampungan penduduk yang ada memang masuk dalam jalur nya bahkan itu di perkuat dengan data berupa peta lama.
Harusnya bencana ini menurut saya tidak akan terjadi, dan kalaupun terjadi, antisipasi korban tentunya bisa diatasi kalau seandainya pihak perusahaan tidak mengabaikan sejarah. Mungkin benar apa yang dikatakan Bung Karno, meskipun berbeda maksud dan tujuan; Jasmerah (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah). Karena memang banyak seharusnya yang bisa kita pelajari dari sejarah dan harusnya mampu pula membuat antisipasinya sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi mau bagaimana lagi, bencana sudah terjadi, dan penduduk terlanjur menjadi korban. Sekarang yang bisa dilakukan adalah bagaimana menyelamatkan yang ada dan membuat antisipasi yang akan terjadi.
Hujan masih saja tidak mau berhenti meskipun telah ber jam-jam kami dilokasi tersebut. Meskipun tidak deras, justru hujan menjadi awet sekali dan menambah kedinginan para rombongan. Satu per satu rekan-rekan naik mobil kembali. Sebelum menurunkan bantuan, Yuda kembali menerangkan kepada kami bahwa lokasi longsor (tempat kejadian bencana) tidak begitu jauh dari posko tersebut. Mungkin sekitar berjarak 700 meter dari lokasi posko ini. Dan memang kelihatannya sudah sangat dekat sekali waktu saya amati dari lokasi itu. Tak lupa pula saya menanyakan pasokan makanan serta kesiapan tim pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis dari penduduk Dewata. Beliau pun menjawab bahwa kalau pasokan makan dapat tercukupi karena memang banyak bantuan yang sudah mengalir ke sini. Secara kesehatan pun, beliau mengungkapkan bahwa Dinas Kesehatan Bandung sudah stand by terus di lokasi. Tidak hanya itu, disana juga didirikan ‘Trauma Healing’, semacam tempat atau penyuluhan untuk memulihkan psikologis para penduduk yang trauma pasca kejadian. Mungkin sama dengan di Yogya, ketika terjadi gempa bumi tahun 2006 lalu. Disana juga ada pusat pemulihan psikis masyarakat dengan membuat dan mendirikan ‘Trauma Centre’.
Setelah mendengarkan penjelasan dari relawan tersebut, kami menurunkan semua barang yang ada didalam mobil. Satu persatu barang itu di pindahkan ke posko oleh seluruh rekan dan dibantu pula dengan relawan lainnya serta penduduk sekitar. Tak lupa, setelah selesai menurunkan seluru barang tersebut, kami berpose bersama sebagai kenangan dan dokumentasi untuk instansi yang melisensi perjalanan kami ini. Meskipun di tengah hujan, kami bergantian berfoto-foto. Dan setelahnya, dengan beberapa rekan saja, kami menuju lokasi tempat longsor terjadi. Dari sana kami harus turun kembali. Kami turun hanya dengan satu mobil saja, menggunakan Taff bersama Ki Tono. Lainnya menunggu sambil istirahat di tenda posko. Perjalanan ke lokasi langsung memakan waktu sekitar setengah jam. Didalam perjalanan, kami menyaksikan indahnya perkebunan teh yang membentang sepanjang gunung. Tidak berselang lama, kami sampai di lokasi. Tak ada kata yang bisa kami ucapkan selain menyebut kebesaran Tuhan. Beberapa rumah seperti yang kami lihat terhantam dan bahkan ada yang tenggelam dengan tanah. Air dingin masih mengalir di tengah-tengahnya. Perkampungan itu kosong melompong. Tak ada satu pun makhluk, selain 9 orang yang masih terkubur dan belum di temukan. Beberapa lokasi kami dokumentasikan dengan cermat. Tebingnya, aliran longsornya, rumah-rumah yang terbenam, ataupun yang yang sudah rusak karena di hantam badai tsunami tanah. Melihat ini semua mengingatkan saya pada Kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, betapa mudahnya kalau Dia ingin sesuatu dan tanpa ada yang menghalangi.
Setelah selesai mendokumentasikan semuanya, kami pun akhirnya kembali pulang menuju posko dimana rekan-rekan lainnya sudah menunggu. Didalam perjalanan, sempat juga kami berpapasan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sedang mengambil gambar lokasi yang terkena bencana. Dalam perjalanan menuju posko, kami pun terbersit untuk megambil kenang-kenangan dengan berfoto di perkebunan teh tersebut. Kenapa kami menyempatkan untuk itu, karena memang kami terpukau akan keindahan alamnya yang benar-benar elok. Beberapa kali saya meminta Ki Tono untuk berhenti sejenak hanya untuk mengambil beberapa gambar bersama rekan-rekan. Beliau pun tidak keberatan dan mempersilahkan kami membuat kenangan.



Menuju Pulang; GoodBye Dewata, Rindukan Kami Kembali

Hari semakin sore, ketika kami sampai di posko. Dan tak berselang lama, kami pun berpamitan dengan para relawan dan penduduk untuk meluncur pulang kembali ke Bandung. Dan setelah selesai bersalam-salaman, kami akhirnya meninggalkan lokasi itu. Semua rekan merasa lega karena misi telah berhasil dilakukan. Didalam perjalanan pulang menuju Bandung, tak henti kami berucap syukur. Pemandangan indah yang pernah kami lihat di awal perjalanan tadi, sekarang mulai memudar dan lambat laun mengilang di telan kelam. Entah sugesti atau apa namanya, kami merasakan perjalanan pulang ini terasa begitu cepat. Soalnya tak berapa lama, kami sampai di pertigaan awal tempat kami berhenti dan menaikkan penumpang yang menjadi navigator tadi. Disini kami pun sempat juga berhenti sejenak. Kemudian kami meluncur karena hari sudah mulai malam.
Disepanjang perjalanan pulang, terkadang kami berdiskusi kecil-kecilan terkait bencana ini. Pertanyaan tadi belum sempat tertuntaskan; apakah ini murni kejadian alam atau human error. Tapi karena memang kecapekaan, diskusi tersebut tidak berlangsung lama dan kemudian rekan-rekan memilih untuk tidur. Sampai tak terasa kami keluar dari lokasi dan masuk ke jalanan yang kondisinya mulai mulus. Dan tak lama juga kami berhenti di rumah makan di pinggir jalan. Karena memang sangat lelah, capek, menguras tenaga dan lapar yang sangat selama perjalaan yang kami lakukan hari ini. Beberapa rekan coba dibangunkan untuk mengisi perut. Kami makan sepuasnya di warung itu. Kebetulan juga sepi, jadi kami memutuskan untuk sedikit lama beristirahat disana sambil minum-minum teh hangat asli Ciwidey. Setelah dirasa cukup, kami meluncur ke Bandung. Rekan rekan semenjak naik mobil sudah saya lihat memilih tidur semuanya. Kebetulan ada ruangan yang agak leluasa di mobil karena tidak memuat barang lagi, jadi tidur pun agak terasa nyaman. Saya pun tak ketinggalan, sehingga ketika bangun saya dan rombongan kaget karena sudah berada di pekarangan Tamansiswa Bandung. Dan kemudian kami bangun, mencuci muka lalu beristirahat sejenak. Sempat saya menanyakan dengan Ki Darso, kapan rencana pulang. Beliaupun kelihatannya lelah, tetapi beliau sanggup untuk pulang malam ini juga ke Yogyakarta. Akhirnya setelah dirasa mantap untuk pulang, kami akhirnya berpamitan dengan semua yang ada di Tamansiswa Bandung tersebut.
Perjalanan pulang ke Yogya ini sebelumnya akan bersama-sama dengan Ki Bardi karena beliau memang asli sana. Tetapi karena kecapekan, beliau memutuskan untuk belum berangkat. Tapi Ki Bardi dan Ki Tono menyempatkan mengantar kami keluar Bandung. Kebetulan juga ada seorang pamong yang akan menumpang ke Yogya. Jadilah kami bersama-sama dengannya. Waktu menunjukan pukul sebelas malam (23.00 WIB), ketika kami bersalaman dan tak lupa berterimakasih atas bantuan yang di berikan Tamansiswa Bandung selama disana. Kemudian, kami meluncur meninggalkan Bandung, Paris Van Java. Karena memang masih merasa capek dan lelah, kami akhirnya memilih untuk tidur. Sampai mobil berhenti di sebuah kota di Majalengka, Ki Darso sopir kami yang begitu tabah dalam mengantar kami, sempat membeli oleh-oleh untuk rekan-rekannya di Yogya. Sebenarnya kami pun ingin membawa oleh-oleh juga, tetapi karena tertidur semuanya dan hanya beberapa rekan yang bangun, tetapi malas sekali untuk turun, jadinya tidak sempat beli apapun. Sepanjang perjalanan ini, mobil meluncur dengan lancar dan cepat sekali. Sampai ketika mentari pagi menyembul ketika saya terbangun dan mobil berhenti di sebuah rumah makan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Disini, sebelum makan saya menyempatkan mandi karena memang belum mandi dari kemarin. Jadinya badan agak sedikit lengket, bercampur gatel-gatel. Maklum, sampai di Bandung dari Ciwidey kemarin sudah tengah malam dan cuaca dingin, jadi saya memilih untuk tidak mandi. Disini, dengan senang sekali saya mandi sepuasnya, kemudian kami secara bersamaan dengan pak sopit dan semuanya makan sepuasnya. Rombongan tampaknya menikmati sekali ini, tapi mereka tidak ada yang mandi, hanya cuci muka seadanya saja. Selesai makan, kami berleha-leha sejenak. Menurut Ki Darso, untuk sampai ke Yogya, mungkin sekitar empat jam lagi. Artinya, sebelum waktu sholat jumat tiba, kami diperkirakan sudah sampai di Yogya. Dan benar, jam sebelas siang (13/03/2010-11.30 WIB), kami akhirnya sampai kembali di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa setelah sebelumnya pamong yang ikut bersama kami tadi turun di suatu tempat. Perasaan semakin lega setelah kami menginjakan kaki kembali di kampus tercinta. Dan setelah berterimakasih atas bantuan yang di berikan Ki Darso, kami pun berpamitan dengan beliau. Beliaupun juga merasa lega dan tak lama kemudian, beliau akhirnya kembali ke kampus pusat untuk melaporkan bahwa perjalanan telah selesai dan misi telah berhasil dilakukan. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan lancar meskipun banyak kendala juga yang kami hadapi. Semoga dari perjalanan ini banyak membawa hikmah bagi kita semua. (Perjalanan ini dilakukan dari hari Rabu sampai Jumat, Tanggal 10-13 Maret 2010)

Melki Hartomi AS

Continue Reading...